cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 3 Number 1, June 2017" : 5 Documents clear
TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe’ di Pantai Losari) Yunus, Muhammad; Insani, Auliya
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 3 Number 1, June 2017
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v3i1.4064

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tata kelola pedagang kaki lima di Makassar, studi kasus pedagang pisang epe’ di Pantai Losari, Makassar. Pedagang pisang epe’ di dominasi oleh suku Makassar dengan  tingkat pendidikan rata-rata tamat SMP dan SD. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang pisang epe. Sebagian besar pedagang pisang epe’ adalah penduduk migran namun mereka bisa mengakses pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, dengan baik. Pemerintah Kota Makassar memiliki kebijakan terkait pengelolaan pedagang kaki lima sejak 1990. Penelitian ini mengindikasikan tata kelola pedagang kaki lima di Makassar cukup baik. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan kebijakan pemerintah yang lebih responsif kepada penjual pisang epe’ dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota. Keberadaan mereka sangat membantu mengembangkan bisnis kuliner tradisional yang dapat berkontribusi pada bisnis wisata. 
JARINGAN KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPORTASI DI KOTA MAKASSAR Mediansyah, Achmad Risa
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 3 Number 1, June 2017
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v3i1.4066

Abstract

Perkembangan transportasi sangat penting dalam mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, dalam hal ekonomi kelembagaan transportasi untuk bekerja sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat biaya transaksi Transportasi di Kota Makassar dalam hal contrains informal, peraturan formal, penegakan keduanya. Penelitian ini dilakukan di Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (FLLAJ) di Makassar dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengindikasikan perbaikan dan peningkatan infrastruktur terutama sarana jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan prasarana dan sarana transportasi. Untuk mengurangi masalah transportasi di Indonesia, khususnya di Makassar, yang pertama dilakukan adalah memperbaiki sarana transportasi massal yang ada dan pemerintah juga harus melihat dalam hal biaya transaksi ekonomi institusional.
Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar Satriawan, Satriawan
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 3 Number 1, June 2017
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v3i1.4067

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang perlindungan anak dan kebijakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini merupakan rujukan dan representative dari hasil penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Game Online Terhadap Tingkat Kekerasan oleh Anak-anak dan Remaja di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif data sekunder. Serta, hasil penelitian terkait kasus yang akan diangkat dan dianalisa dengan fokus penelitian.  Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam perlindungan anak belum maksimal dalam implementasinya. Ada satu faktor penyumbang angka kekerasan terhadap anak yang dilupakan yaitu anak itu sendiri yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang lain. Tindak kekerasan ini lahir dari adanya agresivitas dalam diri anak yang muncul karena berbagai hal. Salah satunya perangaruh keseharian. Unutk itu, studi merekomendasikan orang tua ikut terlibat dalam mengontrol perilaku bermain anaknya. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat membuat sebuah aturan untuk mengatur game center dimana sering menghabis waktu setelah sekolah untuk memastikan kekerasan di sesama anak bisa dikurangi dengan efektif.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH Umar, Zulkarnain
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 3 Number 1, June 2017
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v3i1.4068

Abstract

Kajian ini mengangkat tentang implementasi kebijakan Pemerintah daerah otonomi terhadap standar pelayanan minimal (SPM), karena dalam menyelenggarakan system otonomi daerah adalah merupakan kewenangannya terhadap daerah otonomi, kecuali urusan pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang hal ini ditentukan oleh urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan u   rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi,(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Ini berarti bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka untuk merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja terhadap system standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepada publik.
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS DI DESA PASAWAHAN KECAMATAN TAROGONG KALER) Buchari, Ahmad; Santoso, Meilanny Budiarti; Marlina, Nina
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 3 Number 1, June 2017
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v3i1.4729

Abstract

AbstrakDalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana yang memiliki kapabilitas dalam manajemen bencana, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan yang memadai. Kabupaten Garut sebagai salah satu “minimarket” bencana di Indonesia harus mampu membangun kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana agar masyarakat ditingkat desa mampu melakukan manajemen bencana dalam menghadapi potensi bencana serta mampu untuk meminimalisasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana mengandung pemahaman tentang berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan destana dalam mengelola bencana dari tahapan pra-tanggap darurat hingga tindakan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yakni pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarorong Kaler Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum maksimal berdasarkan hambatannya yakni belum adanya kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal seperti pendidikan dan pelatihan kebencanaan, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun kapasitas diri dalam menghadapi bencana serta belum adanya sarana pendukung.Adapun saran dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Garut memberikan dukungan yang lebih kepada desa Pasawahan baik dalam segi manajemen dan sarana guna mempercepat terciptanya desa Pasawahan yang dijadikan salah satu Desa Tangguh Bencana. Kemudian juga pihak desa harus mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap   

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue