cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Volume 9 No. 1, Juni 2023" : 5 Documents clear
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri Sari, Adelia Purvita; Tukiman, Tukiman
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.25770

Abstract

Artikel penelitian ini memiliki tujuan supaya mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Hapsari di Desa Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dalam mendorong pembangunan masyarakat desa baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Guna mendekati masalah ini dikunakan teori yang berdasarkan atas empat (4) upaya pokok dalam lingkup pemberdayaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan dari Mardikanto dan Soebianto. Pengumpulan data-data menggunakan metode analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dengan empat (4) upaya pokok dalam lingkup kegiatan pemberdayaan diantaranya adalah bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan menunjukan bahwa proses pemberdayaan telah dilakukan melalui 4 upaya tersebut kepada masyarakat Desa Mejono. Pengaruh dari adanya pemberdayaan tersebut telah mampu memberdayakan masyarakat Desa Mejono untuk lebih maju dan mandiri dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, namun masih ditemui kendala lain dalam hal keterbatasan ilmu pengetahuan, sehingga jika hanya melalui BUMDes “Hapsari” Desa Mejono saja belum dikatakan dapat berdaya secara optimal.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo Mustofa, Amirul; Nur Afifah, Firda Ayu
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.28508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Semambung Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data dilakukan observasi langsung, dokumentasi, dan wawancara dengan informan kepala desa, sekretasris desa, kaur keuangan, dan kasi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu kondensasi atau pemilihan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian pengelolaan dana desa di Desa Semambung yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa berhasil terealisasikan dengan baik. Keberhasilan dalm pengelolaan dana desa tersebut dapat dilihat bahwa Desa Semambung Sidoarjo telah menerapkan akuntabilitas berdasarkan dimensi transparansi (transparency), kewajiban (liability), pengendalian (controllability), tanggungjawab (responsibility), dan responsif (responsiveness) dengan baik, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga berjalan sesuai dengan yang sudah dianggarkan.
Governance Network dalam Optimalisasi Transportasi Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan N., Yuli Rahayu H.; Haning, Moch. Thahir; Yunus, Muhammad
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.27233

Abstract

Mamminasata merupakan program dalam pengelolaan transportasi di sulawesi selatan yang terdiri dari jaringan tata kelola pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis governance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance network dalam optimalisasi pengelolaan transportasi bus Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan governance network (Klijn & Kopenjan, 2016) yakni (1) Kontak, hal tersebut dapat dilihat dari interaksi pada saat rapat koordinasi melalui koordinasi internal pada masing-masing pemangku kepentingan dan kontibusi yang diberikan. (2) Kepercayaan, hal tersebut dapat dilihat dari rasa kepercayaaan pada penerapan standar pelayanan yang sudah ditetapkan namun masih belum efektif karena masih terdapat pemangku kepentingan yang tidak menjalankan standar pelayanan sesuai prosedur yang telah disepakati.
Demokratisasi Birokrasi: Studi Kasus Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Makassar Hasan, Aswar; Arfah, Najamuddin; P, Resky Amalia
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.27590

Abstract

Artikel ini bertujuan memaparkan terkait penerapan demokratisasi birokrasi di Kota Makassar khususnya pada layanan keterbukaan informasi publik. Adapun latar belakang penulisan ini karena masih rendahnya penerapan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 di tingkat Pemerintah Daerah. Salah satunya yakni Pemerintah Kota Makassar yang baru menerbitkan perwali pada tahun 2016 yang sebelumnya dipersyaratkan 2 tahun setelah ditetapkan yakni tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan mixed method dengan melakukan secara simultan metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan fokus pada pemahaman aparatur, penyediaan fasilitas dan komitmen Wali Kota Makassar dalam keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan metode wawancara, survei, observasi dan studi dokumen dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi birokrasi dalam layanan keterbukaan informasi publik di pemerintah Kota Makassar sudah berjalan walaupun belum optimal. hal ini karena pengetahuan dan pemahaman aparatur birokrasi masih belum sepenuhnya mengetahui UU nomor 14 tahun 2008 serta muatan yang ada di dalamnya. penyediaan layanan publik berupa pembentukan PPID di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum mencapai angka 50% yakni hanya 36% serta komitmen Wali Kota Makassar belum sepenuhnya hal ini ditandai dengan lambatnya penerbitan Perwali dan rendahnya kepercayaan representasi OPD atas komitmen tersebut.
Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemerintah Lokal: Studi Kasus Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkep Samsir, Andi Novita; Susanti, Gita
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 9 No. 1, Juni 2023
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v9i1.30471

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu subjek utama dalam ranah administrasi publik yang mendukung baik buruknya tata kelola pemerintahan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung ketercapaian program, menjadi salah satu penyebab tidak idealnya keberlangsungan program pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan menggunakan pendekatan ladder of citizen empowerment  (Burns, Hambleton dan Hogget, 1994) yakni pelaksanaan program berada pada tingkat citizen non-participation dan tingkat citizen participation. (1) Citizen non-partcipation terlihat dari adanya distorsi informasi berupa civic hype dan poor information. Civic hype dimaksud sebagai upaya dinas untuk menarik minat warga dalam berpartisipasi sedangkan poor information terjadi dikarenakan adanya keterbatasan dinas dalam menjangkau pembudidaya pada daerah kepulauan. (2) Citizen participation, menyentuh aspek high quality information, genuine consultation, effective advisory board dan partnership. Keempat anak tangga tersebut menyiratkan bahwa tersedianya akses informasi dan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. baik itu melalui kunjungan penyuluh, media sosial, musrenbang, maupun melalui lembaga kemasyarakatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5