Garuda - Garba Rujukan Digital

Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974 Rifai, Ahmad; Sodiq, Ibnu; Muntholib, Abdul
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkanya RUU perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Fraksi lainya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menggangap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan berumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan berumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS yang poligami menjadi dapat ditekan, namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahnya poligami.

Perkembangan Batik di Ponorogo Tahun 1955-2015 Safitri, Anissa Fauzijah Rizky; Subagyo, Subagyo; Jayusman, Jayusman
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Batik Ponorogo sendiri sudah berkembang sejak kerajaan Islam di Indonesia. Industri yang pertama berkembang di Ponorogo bermula dari pengusaha Tionghoa bernama Kwee Seng (Wi Sing) dari Banyumas. Dengan adanya industri batik masyarakat mulai mengembangkan usaha batik hingga batik Ponorogo mengalami masa kejayaan di tahun 1960-an. Batik Ponorogo saat itu terkenal dengan batik cap biru yang dijual dengan harga murah. Tahun 1980-an batik Ponorogo mulai mengalami kemunduran salah satu penyebabnya adalah kemunculan batik printing. Setelah kemunduran produksi, industri batik yang berkembang hanya industri rumahan (home industry). Industrinya pun hanya berjumlah dua pengusaha saat itu. Tahun 2000-an merupakan awal industri batik Ponorogo mulai berkembang sebab mulai muncul pengusaha-pengusaha batik baru. Jumlahnya sebanyak lima pengusaha baru yang muncul dengan membawa model-model baru dalam perbatikan Ponorogo seperti adanya batik kontemporer, batik printing dan batik lukis. Faktor yang menghambat seperti kurangnya sumbar daya manusia, modal, bahan baku dan pemasaran produk. Faktor pendorong industri batik Ponorogo seperti teknologi yang digunakan, produk yang dihasilkan dan peran pemerintah dalam mendukung perkembangan industri batik Ponorogo.

Peranan Muslimat dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan di Batang Tahun 1998-2010 Qorina, Dzurotul; Pramono, Suwito Eko; Sodiq, Ibnu
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Muslimat merupakan organisasi sosial keagamaan bagian dari NU yang telah melaksanakan perannya dalam membangun perempuan. Muslimat merupakan organisasi sosial kemasyarakatan Muslimat dalam meningkatkan status perempuan yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan di bidang sosial, lingkungan hidup, koperasi, organisasi, budaya, dakwah dan penerangan serta ekonomi. Program-program yang terlaksana yaitu membangun klinik, program KB yang bekerjasama dengan PKK dan BKKBN, mendata majlis taâlim, mendata khafidhoh menyelenggarakan hari besar Islam, siraman rohani, lomba-lomba MTQ dan daâwah, membangun panti asuhan PSAA, bakti sosial, dan membangun klinik Siti Rohmah. Muslimat telah berperan penting di Batang seperti mendirikan panti asuhan, pendidikan, kesehatan, dan juga dalam hal agama. Muslimat di Batang telah memperhatikan anggotanya yang tercermin melalui gerakan yang dilakukan Muslimat selama ini, dibuktikan dengan adanya klinik dibawah YKM NU dari sinilah nantinya digalakan KB, sosialisasi mengenai kesehatan yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat Batang. Mendirikan panti asuhan yang dilandasi dengan tujuan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar.

Perkeretaapian di Wonosobo Tahun 1917-1942 Novita, Fitrianis; Sodiq, Ibnu; Purnomo, Arif
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik pintu terbuka (Opendeur Politiek) pada tahun 1870 membuat sistem kapitalisme mulai masuk ke Indonesia dan industri perkebunan berkembang. Kebutuhan sarana pengangkutan bagi industri perkebunan melatarbelakangi dibukanya jalur kereta api, termasuk di Wonosobo. Latar belakang dibukanya jalur kereta api di Wonosobo adalah karena permintaan pabrik gula yang mengeluhkan kesulitan dalam pendistribusian hasil bumi ataupun hasil industri. Adanya kereta api ini telah mengakibatkan mobilitas barang dan penumpang naik setiap tahun. Awal pembukaan jalur merupakan masa keemasa bagi kereta api di Wonosobo. Depresi ekonomi dan pendudukan Jepang merupakan masa suram bagi kereta api di Wonosobo. Pada tahun 1917-1942 banyak dampak yang telah ditimbulkan oleh transportasi kereta api, seperti dampak politik, sosial budaya, dan ekonomi.

Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai Giatama, Kahfi Ananda; Sodiq, Ibnu
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai bentukan Orde Baru disamping Golongan Karya (Golkar) dan PDI. Partai Persatuan Pembangunan ini dibentuk karena peraturan Presiden Soeharto tentang penyederhanaan partai berdasarkan tiga ideologi besar yaitu Golkar, Agama dan Nasionalisme. Partai Persatuan Pembangunan merupakan hasil fusi dari empat partai Islam kecil yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia dan Perti. Dalam perkembangannya, PPP setelah rezim Orde Baru tumbang karena terdapat ledakan partisipasi politik yang disalurkan melalui pembentukan partai baru. Akibat dari fenomena itu PPP sebagai partai Islam semakin bertambah saingan dalam Pemilu 1999 yang multipartai. Setelah pemilu tersebut, PPP kemudian dirundung oleh konflik internal perihal jadwal pelaksnaan Muktamar V yang dibalut konflik antar elit partai. Strategi khusus PPP dalam Pemilu 1999 adalah perubahan asas dan lambang partai menjadi Islam dan Kabah, serta penunjukkan Hamzah Haz sebagai ketua umum. Konflik internal dengan PBR diakibatkan pelaksanaan Muktamar V yang molor dan perebutan kekuasaan antara Hamzah Haz dan KH Zainuddin MZ.

Perkembangan Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 1945-1965 Mudiyono, Mudiyono; Wasino, Wasino
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga menjadi perhatian penguasa di suatu negara. Kekurangan bahan makanan tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi masalah sosial politik pada suatu negara. Kebudayaan menanam padi pada masyarakat Nusantara sudah terdapat sejak zaman pra sejarah, proses pertanian merupakan kegiatan turun temurun yang dilakukan masyarakat terutama pulau Jawa. Pertanian padi sampai awal abad masehi masih sederhana dan belum menggunakan teknologi pertanian. Pertanian padi di Nusantara sampai awal abad masehi masih sederhana dan relatif belum menggunakan teknologi. Perubahan terjadi pada sistem pertanian di Nusantara dalam meningkatkan hasil produksi padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa Kolonial Belanda pusat pemerintahan terpusat di Jawa, makanan pokok masyarakat mayoritas beras pemerintah Kolonial memperhatikan produksi bahan makanan selain tanaman ekspor. Sistem politik etis membuat pertanian pangan mendapat perhatian pemerintah dengan meningkatkan hasil produksi pangan seperti pembanguan bangunan pertanian dan sauran irigasi. Pasca Proklamasi kemerdekaan terjadi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri mengalami kerusakan yang berat, serta meningkatnya jumlah penduduk secara drastis. Akibat dari perang dan revolusi membuat produksi bahan makanan mengalami penurunan. Persoalan untuk menaikan produksi bahan makanan terus dilakukan pemerintah, persoalan beras asih menjadi permasalahan besar yang dihadapi masyarkat Indonesia.

Pertempuran Sidobunder di Kebumen Tahun 1947 Dewanti, Retno Yuni; Wasino, Wasino; Bain, Bain
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Agresi militer Belanda tahun 1947 di Kebumen mengakibatkan Kota Gombong diduduki oleh Belanda. Meskipun sudah ada seruan gencatan senjata oleh Dewan Keamanan, Belanda tetap mengadakan patroli militernya di daerah sekitar Gombong-Karanganyar. Tindakan Belanda ini menyebabkan pada tanggal 29 Agustus 1947 TP Sie 321 pimpinan Anggoro dan pasukan PERPIS ditugaskan untuk mempertahankan Sidobunder sebagai daerah pertahanan dan menghambat gerak Belanda menuju ke Timur dari arah barat. Pada tanggal 2 September 1947 terjadi pertempuran antara pasukan TP dengan pasukan Belanda, karena kekuatan yang tidak seimbang pasukan Belanda berhasil memukul mundur pasukan TP ke Karanganyar. Jenazah korban pertempuran baru bisa dikumpulkan tanggal 3 Agustus 1947 dan dibawa ke Yogyakarta. Setelah Sidobunder dikuasi oleh Belanda, pertahanan RI di wilayah selatan menjadi lemah. Hal ini menyebabkan tentara Belanda dapat dengan mudah menduduki Kecamatan Puring dan Kecamatan Kuwarasan. Akibat dari pertempuran ini membuat warga desa Sidobunder mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Perkembangan Agama Islam di Kalangan Etnis Tionghoa Semarang Tahun 1972-1998 Chandra, Septian Adi; Wasino, Wasino; Bain, Bain
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kajian tentang etnis Tionghoa di Indonesia merupakan hal yang menarik dan  unik untuk dibahas lebih mendalam lagi. Orang-orang keturunan Tionghoa sudah beratus tahun berdomisili di Indonesia, sebagian besar orang Tionghoa dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Ada golongan Tionghoa Muslim yang melakukan pelayaran ke Nusantara, Cheng Ho juga berhasil membentuk komunitas muslim tionghoa di Asia Tenggara. Di Palembang, komunitas muslim tionghoa Mazhab Hanafi pertama di kepulauan Indonesia pada tahun 1407. Cheng Ho adalah salah satu etnis Tionghoa yang melakukan pelayaran ini, ternyata juga menyebarkan agama Islam di Nusantara salah satunya di Semarang. Cheng Ho, melakukan penyebaran agama Islam di Semarang pada abad-14, peninggalan Muslim Tionghoa ini diteruskan oleh Abdul Karim Oei Tjeng Hien, Abdusomad Yap A Siong dan Kho Goan Tjin, untuk mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) tahun 1961. Alasan masyarakat etnis Tionghoa Semarang untuk memilih Islam sebagai agamanya ialah untuk mengenal Islam lebih dalam, atau hanya sekedar menikah dengan pasang yang juga beragama Islam. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PITI ialah belajar mengaji dan melakukan dakwah dikalangan etnis Tionghoa Semarang.

Stasiun Kereta Api Kedungjati dan Perekonomian Desa Kedungjati Tahun 1966-1989 Apiwie, Vebio Wohing; Utomo, Cahyo Budi
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Stasiun Kedungjati dengan kode (KED) merupakan stasiun kereta api yang terletak di Kedungjati, Grobogan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +36 mdpl ini berada di Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang. Stasiun Kedungjati diresmikan pada 21 Mei 1873. Arsitektur stasiun ini serupa dengan Stasiun Willem I di Ambarawa, bahkan dulu beroperasi jalur kereta api dari Kedungjati ke Ambarawa, yang sudah tidak beroperasi pada tahun 1978. Pada tahun 1907, stasiun kereta  api Kedungjati awalnya dibangun dari kayu dan direnovasi menjadi bata berplester dengan peron berkonstruksi baja dengan atap dari seng setinggi 14,65 cm. Stasiun ini menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan perekonomian desa Kedungjati.

Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974 Rifai, Ahmad; Sodiq, Ibnu; Muntholib, Abdul
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Proses terbentuknya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berawal dari inisiatif pemerintah sendiri untuk membahasnya dilingkup DPR setelah sekian lama berbagai masukan silih berganti dari organisasi wanita untuk secepatnya dibuat UU perkawinan yang baru, proses tersebut memakan waktu hingga 7 bulan yaitu dari pemerintah menyerahkan hasil RUU perkawinan yang dibuat oleh DPRGR hingga sampai semua fraksi menyetujui pasal demi pasal yaitu dari 77 pasal menjadi 66 pasal. Namun banyak pertentangan antar fraksi yang terjadi saat akan disahkanya RUU perkawinan tersebut, dari fraksi Persatuan berpandangan bahwa RUU tersebut banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini juga didukung oleh sebagian masyarakat dan organisasi Islam untuk merevisi pasal-pasal tersebut. Fraksi lainya justru berpandangan lain seperti dari fraksi Karya yang menggangap RUU tersebut sudah pas untuk dijadikan UU Perkawinan karena sudah banyak menyoroti kaum perempuan untuk urusan berumah tangga, hal ini juga didukung oleh pemerintah dan fraksi ABRI, sedangkan fraksi PDI bersikap netral dan hanya menyoroti masalah poligami dan monogaminya saja. Setelah disahkan pada 2 Januari 1974 oleh pemerintah dampak yang terjadi adalah wanita memiliki hak dalam urusan berumah tangga terutama dalam hal poligami, perceraian dan poligami pun menjadi berkurang serta biaya untuk membayar pensiunan PNS yang poligami menjadi dapat ditekan, namun dari hal itu dampak lain juga bermunculan seperti banyaknya perkawinan sirri serta semakin banyaknya masalah sosial akibat dari susahnya poligami.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA