cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN Pade, James F.
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (penelitian pustaka) yakni suatu bentuk penelitian dengan pendekatan pengkajian teoritik dari sumber data sekunder dari berbagai bentuk literatur dan peraturan Perundang-Undangan. Data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun dalam satu struktur klasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni pemaparan kesimpulan-kesimpulan umum yang bersumber dari hasil kajian dan analisis data sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketidakterbatasan wewenang kejaksaan dalam penyidikan berpotensi terhadap pelanggaran hak kebebasan tersangka karena sewaktu-waktu tersangka bisa ditahan (dicabut) kebebasannya. Ketidakterbatasan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan karena standar pengawasan terhadap jaksa penyidik belum harmoni dalam berbagai peraturan terutama menyangkut kewenangan penyidikan. Tidak adanya harmonisasi standar kewenangan penyidikan menyebabkan terjadi kesewenang-wenangan dari pihak kejaksaan dalam penyidikan dan menentukan kapan tersangka dicabut kebebasannya.Kata kunci: Perlindungan, hak asasi manusia, tindak pidana, korupsi, penyidikan.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP) DI PERUSAHAAN SWASTA Afrian, Thomas
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) terhadap suatu perusahaan swasta dilakukan oleh suatu dan juga dari Satuan Pengamanan yang dibentuk oleh BUJP dalam rangka mendukung pencapaian dengan menerapan sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan instansi/lembaga pemerintah. Dan Sistem pertanggungjawaban di Badan Usaha Jasa Pengamanan di perusahaan swasta ini mengacu pada standar operasi meliputi: Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan; Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan; Penerapan kebijakan sistem pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan; Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.Kata kunci: Sistem pertanggungjawaban, badan usaha, jasa pengamanan, perusahaan swata
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PEMIDANAAN DALAM ASPEK HAK ASASI MANUSIA (HAM) Sirait, Agus Sugianto
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian Normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu status approach (pendekatan perundang-undangan) dan analytical or conceptual approach (pendekatan analitik atau konseptual). Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berfungsi untuk pengambilan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modus Perdagangan dan pengedaran merupakan kejahatan narkotika. Upaya memperdagangkan, mengedarkan serta menjual narkotika dan obat-obat terlarang dalam bentuk Narkotika adalah barang terlarang untuk diperdagangkan. Metode ini dapat dilakukan di rumah pembeli ataupun di tempat-tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan metode penjualan sistem transfer, Pembeli akan menghubungi operator, dimana sang operator adalah orang yang menjualkan Narkotika dan Psikotropika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah terjadi pemesanan dari pembeli kepada operator, pembeli akan mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh operator, selanjutnya operator akan menghubungi pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang yang dia letakkan kepada penjual. Penjual meneruskan pesan kepada operator, operator meneruskan pesan kepada pembeli (konsumen akhir).Kata kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Pemidanaan, Hak Asasi Manusia
KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PAJAK DAERAH DALAM KEGIATAN USAHA DI KOTA MANADO Limpong, Puhaneng Enike
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan   dengan cara mengkaji data-data sekunder, yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap penerapan pajak daerah dalam kegiatan usaha di Kota Manado, Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 dan ketentuan mengenai tata cara evaluasi Raperda tentang pajak dan retribusi diatur dalam No. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Pasal 157  s.d  Pasal  158).  Sebelum diterapkan maka Raperda tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui kepala daerah dengan  DPRD  harus disampaikan  kepada  Menteri  Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Raperda Provinsi untuk dievaluasi untuk diuji kesesuaiannya  dengan  UU  No.28/2009,  kepentingan umum, dan/atau PUU lain yang lebih  tinggi.Kata kunci: Penerapan pajak daerah, usaha.
PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN Pinangkaan, Nelly
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsepsi negara hukum dan bagaimana konsepsi negara hukum dalam konstitusi Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa; Setelah dilakukan analisis singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum Undang-Undang Dasar pasca amandemen telah mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum. Masalah yang timbul adalah masih diketemukannya inskonsistensi dalam beberapa pasal yang kemudian menyebabkan prinsip negara hukum tidak dapat dijalankan secara optimal. Amandemen juga menyebabkan adanya perluasan pengaturan bagi penerapan prinsip negara hukum. Perluasan tersebut dilakukan dengan menambah substansi pengaturannya dan juga dengan menambah institusi yang bertugas menegakkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut.Kata kunci: Prinsip negara hukum, konstitusi, pasca amandemen.
KAJIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS KEWENANGAN UPAYA PAKSA PENYIDIK KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Suprapto, Danur
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskritif Analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Bahan hukun yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah  diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi, aparat Penyidik Kejaksaan harus mempertimbangkan hak setiap manusia yang melekat pada dirinya dengan perlindunganatas diskriminasi dalam hukum, termasuk  Hak-hak tersangka, kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum.Kata kunci: Hak asasi manusia, kewenangan, upaya paksa, penyidik, kejaksaan, korupsi
PERSPEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS BERDASARKAN PERMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Gugu, Steven Semuel
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode juridis normatif melalui metode library research. Adapun jenis atau tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analis normatif kualitatif, yaitu analis normatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif, kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa sengketa wanprtestasi kontrak bisnis bersumber dari tidak dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian bisnis oleh salah satu pihak dan tidak dilaksanakannya perjanjian dimaksud setelah melewati upaya somasi dan teguran. Sengketa wanprestasi Kontrak Bisnis dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu : sengketa wanprestasi kontrak bisnis yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian debitur (salah satu pihak) dan sengketa wanprestasi kontrak bisnis yang diakibatkan oleh keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi karena terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diduga pada waktu pembuatan perjanjian.Kata kunci: Perspektif Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi,Kontrak Bisnis
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DEBITUR TERHADAP PEMBERLAKUAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK Telew, Maria Pingkan
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan   dengan cara mengkaji data-data sekunder, yang berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, isi model perjanjian kredit yang berlaku di bank-bank konvensional, tidak mencantumkan suatu ketentuan yang memberikan perlindungan bagi nasabah debitur. Bahkan dalam proses pra negosiasi maupun pada proses penandatanganan perjanjian kredit, pihak bank lebih menekankan syarat-syarat yuridis dan/atau syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi nasabah debitur. Praktiknya, ruang negosiasi diberikan kreditur kepada calon nasabah debitur hanya sebatas pemilihan atas jangka waktu pemberian kredit yang sudah disusun dalam tabel, meliputi jangka waktu pengembalian kredit, besaran kredit yang dapat disalurkan beserta rincian angsuran per bulan, termasuk besaran angsuran pokok dan besaran angsuran bunga, juga atas jaminan yang dipandang memiliki nilai sebanding dengan jumlah kredit yang akan disalurkan. Sedangkan mengenai klausula-klausula standar, biasanya tidak diberikan ruang negosiasi. Isi perjanjian kredit bank sebagai pernyataan kehendak para pihak, tidak boleh bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah debitur selaku konsumen di bidang  perbankan  menjadi  penting, karena perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku yang tidak mungkin dilakukan negosiasi antara nasabah debitur dan bank.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Debitur, Perjanjian Baku, Perjanjian Kredit Bank
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN NIAGA SEBAGAI BENTUK UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG MEREK Onibala, Mikry
LEX ADMINISTRATUM Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta digunakan pendekatan perundang- undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perundang – undangan HKI (khususnya di bidang Merek) hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hal mana disebabkan karena selain HKI belum mempunyai hukum acara sendiri, juga sengketa tenatang HKI dianjurkan ke Pengadilan Niaga yang berada di dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadialan Negeri) dan dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 299 Undang -  Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dalam undang – undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dimana konsep yang digunakan adalah permohonan yang identik dengan Konsep Hukum Acara Perdata.Kata kunci: Penetapan Sementara Pengadilan Niaga, Upaya Hukum, Perlindungan Hak Pemegang Merek

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue