cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum" : 6 Documents clear
TANGGUNG JAWAB KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN Kaligis, Wildi I.
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber dan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (library research). Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, melalui kegiatan editing, interpretasi, dan sistematisasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli. Hasil penelitian kerugian yang terjadi karena tindakan pengurus koperasi yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, harus dipertanggungjawabkan untuk menanggung kerugian koperasi. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Contoh kasus dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/PN.NIAGA.Sby, Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa wajib mengembalikan atau melunasi hutang-hutang kepada para pemohon yakni anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Koperasi, Badan Hukum, Pengelolaan, Keuangan
TINDAKAN PENDEBETAN SEPIHAK OLEH BANK TERHADAP NASABAH DEBITUR Mandey, Enrico Deifie
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis normatif pendekatanya deskriptif. Yang terfokus pada penelitian tindakan pendebetan dana nasabah sebagai tindakan sepihak yang merugikan nasabah. fokus dari penelitian ini Jenis penelitian adalah normatif. yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tindakan pendebetan sepihak dari Bank yang merugikan nasabah selain itu pendebetan adalah wanprestasi dari bank terhadap perjanjian yang dibuat dengan nasabah. Penelitian ini menemukan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Perbankan, dimana PT. Bank Bukopin, Tbk. telah melakukan Pendebetan secara sepihak kepada nasabahnya kemudian di kreditkan ke dalam rekening pihak yang lain, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akibatnya penyediaan dana dalam menjalankan proyek usaha tersebut tidak bisa dimanfaatkan/digunakan yang menyebabkan kerugian bagi nasabahnya. Pendebetan dana secara sepihak kemudian di kreditkan ke dalam rekening pihak yang lain, tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Pdt/2016, bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tatacara Pemberian Perintah atau izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Dalam kasus ini terjadi kerja sama PT. Bank Bukopin, Tbk., dengan R. Kusuma Sandjoyo yang melakukan pembocoran dana nasabah. Berdasarkan pelanggaran rahasia bank diatas, maka jelaslah terlihat bahwa ada bentuk kerugian nasabah debitur terkait dengan rahasia bank, yaitu berkurangnya saldo pada rekening nasabah dalam jumlah yang besar, kegagalan nasabah untuk mengunakan fasilitas dana kredit untuk menjalakan usahanya mengalami kemacetan disebabkan modalnya berkurang.Kata Kunci: Pendebetan Sepihak, Bank, Nasabah, Debitur
ASPEK HUKUM PIDANA DALAM BISNIS MEDIA ELEKTRONIK (ONLINE) TERKAIT UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA Kumara, FX. Surya
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini dapat menggunakan tiga bagian, yaitu Penelitian Perpustakaan, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan Penelitian Bibliografi, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Berdasarkan pada topik yang diangkat dalam tesis ini, maka dari tiga jenis metode yang telah disebutkan, peneliti akan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum atau intruksi penelitian hukum. Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai berbasis perpustkaan dengan focus pada membaca dan mengalisis materi primer dan sekunder. Hasil penelitian bahawa pasal 28 Ayat (1) undang-undang ITE hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli (bisnis) online saja, sedangkan pada Pasal 378 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan lex specialis dari pasal 378 KUHP yang merupakan lex generalis dari tindak pidana penipuan. Atau juga pemerintah, dalam hal ini negara, dapat memerlukan pasal yang lebih spesifik yang dapat dimasukkan ke dalam UU ITE untuk menjerat pelaku pidana penipuan online. Jika suatu perkara dinilai telah memenuhi ketentuan pidana penipuan online dalam UU ITE, maka terdakwa dapat diberikan sanksi yang didasarkan pada Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)..Kata Kunci: Pidana, Bisnis, Media Elektronik, Penipuan
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN PERBANKKAN (STUDI KASUS PT. BANK SULAWESI UTARA GORONTALO) Haryansah, Dodi
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Pendeknya research diartikan sebagai upaya mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang tepat atau benar.  Metodelogi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Data yang peneliti dapatkan dari pihak PT. Bank Sulawesi Utara Gorontalo, bahwa jumlah total kredit macet sampai dengan bulan Desember 2020 adalah Rp. 351.022.439.883. Dan total recovery (pengembalian) selama tahun 2020 melalui penagihan dan lelang sebesar Rp. 7.785.622 sehingga ratio sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 27,80 %. Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet ini berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyedia pinjaman itu sendiri. Perlu diketahui bahwa setiap kali ada pihak bank ataupun layanan penyedia yang menawarkan kredit untuk debitur, pastinya ada risiko yang melekat di dalamnya. Faktor selanjutnya dari adanya kondisi kredit macet adalah datang dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Umumnya, pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, atau memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu. Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi dan juga tingginya suku bunga kredit pun juga turut memengaruhi adanya kredit macet.Kata Kunci: Kredit Macet; Hak Tanggungan; Perbankan
PEMENUHAN HAK PENGUNGSI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO Sumampouw, Eunike Rivzali
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang pemenuhan hak pengungsi dan bagaimana pemenuhan hak pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Manado. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan:  1. Aturan hukum tentang pengungsi telah diatur di dalam berbagai konvensi atau perjanjian internasional, salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 yang mengatur tentang persoalan pengungsi yang didalamnya juga mengatur pemenuhan hak pengungsi termasuk pemenuhan hak pribadi, hak atas standar hidup yang layak, hak anak, hak wanita, hak kelompok rentan, hak kesehatan, hak berkomunikasi dengan dunia luar dan hak atas pemberitahuan kematian dan penyakit. Negara Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Pengungsi tahun 1951 tersebut, dan hanya sebatas mengatur masalah pengungsi di beberapa peraturan yang ada, salah satunya yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang tidak secara tegas dan spesifik mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi. 2. Pemenuhan hak pengungsi telah dipraktekkan oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado terhadap keluarga Sajad Yakob yang adalah pengungsi asing. Pemenuhan hak-hak tersebut khususnya pada saat pelaksanaan alternatif untuk penahanan yang menempatkan mereka di luar tahanan detensi dan pengurusan proses kematian dan pemakaman dari Sajad Yakob.Kata kunci: Pemenuhan Hak, Pengungsi, Rumah Detensi, Imigrasi
KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM PERTANAHAN INDONESIA Pasandaran, Jerome Bryanto
LEX ADMINISTRATUM Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsepsi, prinsip-prinsip, dan pengaturan, serta pelaksanaan hukum hak pengelolaan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan kajian dokumentasi terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tertier. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada content analysis. Penelitian ini menghasilkan: Pertama, Hak Pengelolaan adalah hak dari hak menguasai negara atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Milik Negara/Daerah, Badan Bank Tanah, Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Kedua Hak Pengelolaan diberikan berasal dari hak atas tanah negara dan tanah ulayat. Hak Pengelolaan berasal tanah negara telah diatur secara tegas dan terperinci pada ketentuan hukum yang berlaku  sedang hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat belum diatur secara tegas dari terinci dalam ketentuan peunrang-undangan. Ketiga, Konsepsi dan  prinsip-prinsip hukum hak pengelolaan memiliki ciri, konsep, dan prinsip serta sistem hukum adat pada konsep Beschikkingsrecht dalam hukum. Kesimpulannya hukum adat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia berkohesi (menyatu dan mengikat) dengan konsep dan sistem hukum pertanahan adat.Kata kunci: Hak; Pengelolaan; Hukum Pertanahan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue