cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum" : 24 Documents clear
PEMBERLAKUAN PRINSIP KEDAULATAN WILAYAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI UNSUR BERDIRINYA NEGARA Muhamad Joni Prasetyo
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya syarat kedaulatan wilayah sebagai berdirinya suatu negara dan memahami pemberlakuan syarat sah berdirinya suatu negara berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan dengan pendekatan literature, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan. Negara merupakan organisasi terbesar yang dimiliki oleh manusia, sehingga kehadiran negara menjadi sangat penting bagi manusia untuk mengorganisir dirinya, melindungi dirinya serta mempertahankan harkat dan martabat dirinya, dan rakyat yang mendiami negara tersebut. Berdasarkan Konvensi Montevideo semua negara yang baru berdiri harus mematuhi konvensi yang dimaksudkan tanpa terkecuali agar supaya tidak ada konflik di setiap negara.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN PENGEMUDI PERUSAHAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Nikanort Leba
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengemudi perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pengemudi perusahaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dihasilkan kesimpulan : 1. Pengaturan pengemudi perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas secara lebih khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terutama pada Pasal 310. Pengaturan untuk ganti rugi dan lain-lain secara jelas diuraikan pada Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 236. Pemberian sanksi pidana terdapat pada Pasal 314 undang-undang tersebut. 2. Pertanggungjawaban pengemudi perusahaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat berupa pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Secara pidana yang bertanggung jawab adalah pengemudi perusahaan. Pengemudi perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan pidana denda paling banyak dua belas juta rupiah. Secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakannya wajib membayar sejumlah ganti rugi, termasuk biaya pemakaman kepada keluarga korban ataupun ahli warisnya.Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TRANSPUAN KORBAN DISKRIMINASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Junio Jhonny Awuy
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hak transpuan sebagai warga negara dari diskriminasi serta untuk mengetahui apa saja langkah hukum yang dapat dilakukan seorang transpuan yang mendapat perlakuan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Transpuan merupakan warga negara dan subjek hukum yang harus dilindungi hak asasinya baik secara Internasional maupun Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights(Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pasal 26, kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transpuan. 2. Masyarakat harus menerima keberadaan transpuan sebagai warga negara dan sebagai subjek hukum yang sah dan adanya ketidak harmonisan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di satu sisi peraturan perundang-undangan melarang perlakuan diskriminasi tetapi tidak diikutu dengan aturan pelaksanaan tentang bagaimana mekanisme pelaksaan hukum yang efektif dalam menghapus diskriminasi disegala bidang terutama bagi kaum minoritas seperti transpuan. Dengan demikian sudah saatnya diterbitkan peraturan tentang transgenderKata Kunci : Transpuan, Diskriminasi, Perlindungan Hukum.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KOYAWAS KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Josua S. Makalow
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan bentuk Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta untuk mengkaji tentang pelaksanaan fungsi pegawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan adalah : 1. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri, karena sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar, dan hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif. BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 2. Pelaksanaan fungsi pegawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Koyawas Kecamatan Langowan Barat telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, telah menampakkan jalinan koordinasi dan komunikasi sesuai tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa. Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Kepala Desa
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO DALAM MEMBERIKAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN Anggraini L.P Kaligis
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah kota manado dalam pengelolaan perizinan dan bagaimana mekanisme pemberian izin sebagai perlindungan hukum pemerintah kota manado dalam pembangunan perumahan, yang dengan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Kewenangan pemerintah daerah kota manado dalam pengelolaan perizinan di sulawesi utara. 2. Mekanisme pemberian izin sebagai perlindungan hukum dari pemerintah kota manado dalam pembangunan perumahan. Pembagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan telah ada sejak adanya otonomi daerah, pembangian urusan oleh Pemerintah kemudian melahirkan urusan-urusan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dan negara, khususnya dalam negara hukum. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah merupakan salah satu unsur 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101012 3 Fakultas Hukum Unsrat, Profesor 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hkum penting dari negara hukum, karenanya asas legalitas tersebut menempati kedudukan yang tinggi dalam hukum administrasi. Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Perizinan Pembangunan.
SANKSI PIDANA BAGI PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Candra Munif Pratama
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk judi online yang dikenal masyarakat luas serta untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana bagi pelaku judi online menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dihasilkan kesimpulan : 1. Bentuk-bentuk judi online yang dikenal masyarakat luas, antara lain casino, poker, domino qq, judi bola online, capsa susun, virtual sports, e-games online betting, number game, bandar ceme online, agen judi Black Jack, togel dan slot. 2. Sanksi pidana bagi pelaku judi online menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Kata Kunci : Judi Online, Sanksi Pidana.
PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL TATA RUANG Lusie Stella Anjeli Simbolon
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja kewenangan pemerintah daerah dalam penataan tata ruang dan untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang. Jenis penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Dengan kesimpulan yang didapat : 1. Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dengan demikian dalam penataan ruang seluruh wilayah negara Indonesia dibagi ke dalam empat zona, yaitu penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten dan penataan ruang wilayah kota. 2. Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang yakni wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, dimana 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101281 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum mengarahkan otonomi daerah kembali ke kebijakan lama yaitu konsep sentralisasi. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Tata Ruang, Cipta Kerja.
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ledi A. Saroinsong
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah asas praduga tak bersalah dalam perspektif Hak Asasi Manusia untuk mencapai suatu kebebasan serta perlindungan sebagai warga Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) disimpulkan : 1. Prinsip Asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dalam perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut oleh Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebabasan dasar manusia. Perlindungan tersebut diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga 1 Artikel Skripsi 2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101405 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. 2. Asas Praduga tak bersalah sebagai hal yang esensial dalam perundang-undangan nasional dalam penerapannya agar setiap orang tidak akan merasa ragu ataupun takut dengan adanya pemberlakuan undang-undang demi menjamin bagi kepastian hukum pada setiap orang untuk menjalankan kehidupan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : Asas, Praduga, Bersalah, Perspektif, Hak Asasi Manusia.
KAJIAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR DI LAUT MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL Stevanni Thalia Pandi
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang bagaimana dampak terhadap lingkungan laut yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah nuklir serta untuk memberikan pemahaman mengenai akibat hukum terhadap negara yang melakukan pembuangan limbah nuklir sesuai yang di atur dalam hukum lingkungan internasional yang terwujud dalam Konvensi konvensi Internasional. Jenis penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis yuridis normatif. Dengan kesimpulan yang didapat : 1. Penggunaan tenaga nuklir pada saat ini sudah semakin berkembang. Salah satunya diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuangan limbah tenaga nuklir di laut dapat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Penggunaan tenaga nuklir sangat berpotensi timbulnya dampak lingkungan hidup akibat pemanfaatan dan penyalahgunaan tenaga nuklir, walaupun negara-negara yang menggunakan nuklir sebagai alternatif modern yang sangat menguntungkan, namun prosedur-prosedur keamanan dalam pemanfaatan dan penggunaan tenaga nuklir merupakan suatu keharusan agar potensi kecelakan dalam penggunaan tenaga nuklir dapat dihindari. 2. Pengaturan Hukum penggunaan tenaga nuklir secara umum, maupun yang khusus berkaitan dengan pencemaran laut menurut hukum lingkungan internasional terdapat dalam berbagai perjanjian internasional dalam bentuk konvensi konvensi internasional. Kata Kunci : Limbah Nuklir, Hukum Lingkungan Internasional.
PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BERBAHAYA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN Vernandy Hanson Kelengkongan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan pengangkutan barang khusus dan berbahaya dan Untuk mengetahui pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pengaturan pengangkutan barang khusus dan berbahaya, wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. Barang khusus tersebut berupa barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus. Badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana apabila melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan yang dapat dikenakan, seperti pidana penjara dan pidana denda. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/atau berbahaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kata Kunci : Pengangkutan, Barang Berbahaya, Penerbangan.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue