cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum" : 32 Documents clear
TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN PELAPORAN PADA SISTEM BANK INDONESIA CHECKING Rivan Fallery Mailensun
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tata cara pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam Informasi Debitur pada Sistem Bank Indonesia Checking dan untuk mengetahui tanggung gugat bank terhadap nasabah atas kelalaian pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam Informasi Debitur pada sistem Bank Indonesia Checking. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang dibentuk oleh OJK berupa Laporan Debitor wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitor yang ditetapkan oleh OJK. Tugas pelapor dalam melaporkan informasi debitor yaitu, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitor kepada OJK secara, lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan tersebut menggunakan Aplikasi SLIK berisi laporan mengenai Debitor, Fasilitas Penyediaan Dana, Agunan, Penjamin, Pengurus dan Pemilik serta Keuangan Debitor. 2. Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum di mana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum. Dampak hukum atas kelalaian tersebut mengakibatkan tanggung gugat bank terhadap nasabah yang dirugikan. Bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap telah melanggar pasal 1365, 1366, dan 1367, Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Kata Kunci : Kelalaian Pelaporan Pada Sistem Bank Indonesia Checking
PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Adillah Srikandi Karim
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana Regulasi Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kasus kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan masih banyak terjadi, dalam hal ini kasus kekerasan seksual dominan mengarah pada kasus pemerkosaan. Perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan sering dijadikan jalan keluar dari kasus pemerkosaan, hal ini bertentangan secara hukum karena mengandung unsur paksaan walaupun korban mempunyai hak penolakan untuk dilangsungkan perkawinan. Pencegahan dan ancaman hukuman pidana terhadap pemaksaan perkawinan adalah bagian penting dalam perlindungan perempuan dan anak. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak, dan posisi perempuan dan anak yang rentan menyebabkan berbagai peraturan perundangan diberlakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukumnya. Pemaksaan Perkawinan mempunyai dampak buruk yang sangat besar, hal ini dapat mengintimidasi keselamatan jiwa perempuan, seperti depresi, trauma psikis, stigma negatif, konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga bunuh diri akibat putus asa. Perkawinan paksa juga dapat berdampak pada fungsi reproduksi perempuan seperti kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan intim, terancamnya pendidikan perempuan yang mengakibatkan putusnya pendidikan, serta dapat juga menyebabkan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga yang dapat berdampak pada penelantaran. Perkawinan adalah hak asasi manusia yang ada pada setiap orang dan perkawinan yang dinyatakan sah tidak boleh dilaksanakan karena adanya pemaksaan. Kata kunci: Pemaksaan Perkawinan, Sanksi Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Page 4 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue