cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum" : 42 Documents clear
Tindak Pidana Oleh Badan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Kevin Natanael Supit
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan bagaimana sanksi pidana terhadap badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha terhadap sumber daya air, diantaranya seperti dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air dan mengakibatkan terjadinya daya rusak air atau dengan sengaja mengganggu upaya pengawetan air dan menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air di sekitarnya serta melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air. 2. Sanksi pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak terhadap sumber daya air adalah pidana denda sebesar dua kali pidana denda dan pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.
Pengaturan Hukum Pembelian Barang Melalui Media Online Dalam Sistem Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Allandro Ricko Kaawoan
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap jual beli barang secara online dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) menurut hukum positif di Indonesia dan mengkaji pertanggung-jawaban pelaku usaha terhadap barang yang tidak memenuhi hak konsumen dengan barang secara Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Pengaturan terkait dengan jual beli online didasarkan pada peraturan terkait dengan perjanjian dikarenakan jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kemudian diharuskan memenuhi Pasal 1330 KUHPerdata yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kemudian sebagai akibat perkembangan teknologi maka jual beli online diatur secara khusus dalam UU ITE. Pelaku usaha tidak memenuhi hak daripada konsumen merupakan suatu hal yang bukan tidak mungkin terjadi. Jika hal tersebut terjadi, walaupun jual beli dilaksanakan secara online, konsumen tetap mendapatkan perlindungan hukum atau pertanggungjawaban dari pelaku usaha dikarenakan selain dimuat dalam perjanjian jual beli online, perlindungan hukum juga dijamin dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Sistem Cash On Delivery (COD) ditinjau dari sistem Hukum Positif Indonesia.

Page 5 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue