cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum" : 28 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR Natalia Devia Sadewa
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pemerintah telah menetapkan landasan hukum untuk menangani permasalahan lalu lintas yang ada yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur larangan, kewajiban, sanksi dan prosedur hukum yang harus di ikuti oleh siapa saja termasuk anak di bawah umur yang mendendarai kendaraan motor atau ketentuan bahwa pengemudi kendaraan harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki surat izin mengemudi (SIM). 2. Penerapan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur lebih menekankan pada pendekatan restoratif, diversi dan edukatif, rehabilitasi dimana sanksi bagi anak di bawah umur lebih ringan dan mengedepankan kepentingan terbaik anak dari pada hukuman keras. Kata Kunci : pelanggaran lalu lintas, anak dibawah umur
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT DI BANK SULUTGO CABANG PEMBANTU MODOINDING Nataly Desnia Syaloomita Mukuan; Ronny A. Maramis; Sarah D. L. Roeroe
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding serta untuk mengetahui dan memahami cara penyelesaian kredit usaha rakyat macet akibat debitur wanprestasi di Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan hukum terhadap pihak Bank SulutGo Cabang Pembantu Modoinding merupakan hal yang sangat penting baik Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. 2. Penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) yang macet di Bank SulutGo Capem Modoinding dapat memalui beberapa upaya, mulai dari pendekatan awal menganalisis situasi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kredit, dilanjutkan pengiriman surat peringatan 1-3Dan jika upaya-upaya tersebut sudah dilakukan pada akhirnya debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka, pihak kreditur (Bank Sulutgo Cabang Pembantu Modoinding) dapat melakukan upaya terakhir untuk menyelesaikan KUR yang bermasalah pada kategori kolektibilitas 5 (lima) atau macet adalah dengan mengklaim kredit pada perusahaan penjaminan yaitu PT. Jamkrindo. Kata Kunci : debitur, wanpresatsi, bank sulutgo
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN MASYARAKAT DI PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA Annisa Putri; Cornelis Dj. Massie; Thor Bangsaradja Sinaga
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk atau upaya penegakan hukum terhadap gangguan keamanan masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar dalam menjamin keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem hukum Indonesia memberikan pengaturan yang hampir menyeluruh dalam implementasi UNCLOS 1982 terkait masalah hukum laut, namun yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan pulau, hukum Indonesia memberikan pengaturan tersendiri yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. 2. Penegakan hukum di pulau-pulau terluar Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya koordinasi antar lembaga. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, implementasinya sering kali tidak optimal. Hal ini menyebabkan tingginya risiko gangguan keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, dan perdagangan ilegal. Kata Kunci : gangguan keamana, pulau-pulau terluar
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROSES JUAL BELI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Chantika Clara Kaligis; Jacobus Ronald Mawuntu; Christine J. J. G. Goni
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apa pengaturan hukum proses peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang hak milik atas tanah di Kota Manado dari proses peralihan hak yang dilakukan secara melawan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli memiliki prosedur khusus yang harus diikuti, yaitu dibuat dengan akta autentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 untuk memastikan transaksi jual beli tanah sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 2. Perlindungan hukum bagi ahli waris tanah di Lapangan Golf Mapanget dapat dilakukan dengan membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan secara tidak sah. Langkah Badan Pertanahan Nasional yang membatalkan sertifikat tersebut tanpa menunggu putusan pengadilan sudah tepat. Ahli waris juga bisa mendaftarkan tanah mereka untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti sah hak mereka, yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat. Kata Kunci : peralihan hak atas tanah, lapangan golf mapanget
KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI DITINJAU DARI UNDANG –UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Natasya Glorya Pontoh; Djefry W. Lumintang; Vecky Yani Gosal
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian kewenangan dan kedudukan Direksi dalam perusahaan menurut aturan hukum yang berlaku dan untuk melakukan kajian terhadap akibat hukum keputusan RUPS dalam memberhentikan Direksi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kedudukan dan Kewenangan Direksi dalam perusahaan adalah sebagai pengelola perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Direksi dapat diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi ada juga sebagai pemegang saham yang merangkap sebagai Direksi yang semua itu tergantung dari kesepakatan dan keputusan RUPS. 2. Direksi dapat diberhentikan sementara dan tetap oleh RUPS dengan pertimbangan Direksi dapat merugikan perseroan dan tentunya merugikan pemegang saham itu sendiri. Direksi yang paling rentan untuk sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan oleh pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris adalah Direksi yang bukan pemegang saham dan Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tetapi selaku pemegang saham minoritas. Kata Kunci : pemberhentian direksi, RUPS
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Miranda Kezia Manorek
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aturan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Di Lingkungan Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi dan untuk memahami Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penerima Barang Hasil Suap Oleh Sekertaris Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penulis berpendapat hukum harus di tegakan seadil-adilnya karena hukum berasaskan Equality before the law yaitu persamaan di hadapan hukum berarti seluruh warga negara memiliki perlakuan dan hak yang sama di mata hukum walaupun orang itu adalah penegak hukum sekalipun seperti layaknya Hasbi Hasan Sekretaris Mahkamah Agung. 2. Menurut penulis sampai sekarang penegakan hukum tentang suap belum optimal dan efektif dalam tataran implementasi berdasarkan berbagai data dan informasi aktual, bahkan telah memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, suatu hal yang sangat memprihatinkan kita semua layaknya kasus Hasbi Hasan yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Kata Kunci : tindak pidana pencucian uang, mahkamah agung
KEJAHATAN CYBERSTALKING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Cindy Berliana Rumangkang
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Cyberstalking ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga untuk mengetahui dan mengetahui penegakan hukum atas kejahatan Cyberstalking di Indonesia ditinjau dari UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Cyberstalking merupakan salah satu bagian dari Cyber Crime atau kejahatan dunia maya yaitu kejahatan yang dilakukan secara Online melalui jaringan komputer dan internet yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Cyberstalking dilakukan dengan cara melakukan tindakan menganggu, mengintimidasi, dan melecehkan seseorang secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkembang di era sekarang ini. Cyberstalking terdiri dari beberapa unsur yaitu 1) Act of Threatening, harassing, or annoying someone, 2) Through internet, 3) With the intent of placing the recipient in fear that an illegal act or an injur. 2. Penegakan hukum terhadap kejahatan Cyberstalking di Indonesia dapat dikenakan dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diatur secara khusus dalam pasal 45B dan 45 ayat 8. Pasal tersebut mengatur terkait sanksi atau ketentuan pidana akan perbuatan yang dilarang sebagaimana termasuk dalam unsur-unsur Cyberstalking. Kata Kunci : Kejahatan, Cyberstalking
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 Jesika Viona Pareda
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai informasi publik menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengetahui sertifikat hak atas tanah termasuk dalam kategori informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur hak akses masyarakat terhadap informasi publik untuk mendorong pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. UU ini mendefinisikan informasi publik, menetapkan jenis informasi yang wajib diumumkan (berkala, serta-merta, setiap saat), serta informasi yang dikecualikan. 2. Sertifikat hak atas tanah dianggap sebagai dokumen yang memuat data pribadi, seperti nama pemegang hak, nomor identifikasi bidang tanah, dan nomor identitas. Namun, elemen lain seperti jenis hak atas tanah, kutipan peta, atau tanggal penerbitan dikategorikan bukan data pribadi. Berdasarkan prinsip keterbukaan informasi, dokumen ini sebagian besar bersifat terbuka, kecuali komponen tertentu yang dapat melindungi privasi pemilik. Kata Kunci : sertfikat hak atas tanah, informasi publik
HAK KEPEMILIKAN TANAH BAGI SEORANG AHLI WARIS BERSTATUS WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor : 782 PK/Pdt/2016) Mangaku Jonathan Gerard; Lusy K.F.R. Gerungan; Pricillia A. E. Pandeiroot
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala aspek yang berhubungan dengan pengaturan kepemilikan tanah bagi warga negara asing di Indonesia serta untuk mengidentifikasi segala hal yang berkaitan dengan Analisa hukum mengenai status kepemilikan tanah ahli waris warga negara asing di Indonesia.. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini pada prinsipnya melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai dokumen dan sumber yang relevan dengan topik yang diteliti[1]. Fokus dari penelitian ini adalah pada kasus yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah bagi seseorang yang merupakan ahli waris dengan status WNA di Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (Library Research) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji, kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menentukan mana yang paling relevan dan signifikan terhadap materi penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran serta memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian. Kata Kunci : Hak Kepemilikan Tanah, Ahli Waris, Warga Negara Asing
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM Sitti Nabila Nurdin
LEX ADMINISTRATUM Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: Demokrasi dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dalam menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilihan umum (Pemilu). Dalam hal penyelenggaraan pemilu setidaknya terdapat dua permasalahan pokok, yaitu pelanggaran pemilu dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran pemilu ialah termasuk didalamnya berupa pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana. Untuk mengatur mekanisme terhadap Pelanggaran Pemilu maka Negara memberikan kepastian hukum dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Tindak pidana pemilu berupa pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang didalamnya menyebutkan 2 lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Pelaksana jalannya Proses Demokrasi melalui Pemilihan Umum. Politik uang merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya, dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi praktik ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik, penegakan hukum yang lebih tegas, perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, dan reformasi sistem pemilu. Kata Kunci: Tindak Pidana, Politik Uang, dan Pemilihan Umum

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue