Articles
21 Documents
Search results for
, issue
" Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian "
:
21 Documents
clear
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL DI PERINDUSTRIAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmadi, Aries Y.]]>;
<![CDATA[Rachim, Hadiyanto A.]]>;
<![CDATA[Zaenuddin, Moch.]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.493 KB)
<![CDATA[Pekerjaan sosial industri adalah lapangan praktik pekerja sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial di dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara individu dan lingkungan kerja dalam konteks ini. Konsep pekerjaan sosial industri bukan hanya berbicara tentang konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun masyarakat (community development) saja. Pekerjaan sosial industri mencangkup pelayanan sosial yang bersifat internal dan eksternal, pekerjaan sosial industri melibatkan program-program bantuan bagi pegawai, seperti pelayanan konseling terapi kelompok, dan pengembangan sumber daya manusia. Secara eksternal, pekerjaan sosial industri, berwujud dalam berbagai bentuk program CSR termasuk di dalamnya strategi dan program pengembangan masyarakat serta kebijakannya, dan advokasi sosial. Kehadiran pekerja sosial di perindustrian diharapkan akan memerikan berbagai manfaat terutama manfaat secara finansial maupun secara sosial. Di Indonesia, istilah pekerjaan sosial dalam perindustrian masih belum banyak dikenal , belum banyak perusahaan yang mengunakan jasa pekerja sosial di dalamnya. Sementara itu di era globalisasi ini, bayak perusahaan-perusahaan di beberapa negara maju yang sudah sejak lama mengunakan konsep pekerjaan sosial di dalam perusahaannya, sehingga bisa meningkatkan kualitas perusahaan tersebut dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[PROMOSI KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK ]]>
<![CDATA[P, Gina Indah]]>;
<![CDATA[Rachim, Hadiyanto A.]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (671.966 KB)
<![CDATA[Artikel ini yang berjudul Promosi Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Kesehatan Ibu dan Anak, memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, yang masih tergolong rendah akibat masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak, yang disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat yang rendah di bidang kesehatan, faktor lingkungan yang tidak memadai, faktor pemanfaatan layanan kesehatan, dan status gizi masyarakat yang rendah. Selain itu, artikel ini pun memberikan penjelasan mengenai pentingnya pelaksanaan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak, dan juga menjelaskan mengenai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak yang hendaknya dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan CSR di bidang kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak merupakan tolok ukur yang sangat penting bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh sebab itu, konsep-konsep berkaitan dengan upaya promosi kesehatan ibu dan anak akan ditelaah lebih jauh dalam artikel ini.]]>
<![CDATA[PERAN PENDAMPING BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) ]]>
<![CDATA[Latifah, Darastri]]>;
<![CDATA[Mulyana, Nandang]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.097 KB)
<![CDATA[ODHA merupakan singkatan dari Orang Dengan HIV/AIDS. Apabila seseorang telah dinyatakan mengidap HIV/AIDS maka bukan hanya fisik yang menurun, namun juga psikis dan sosialnya turut terpengaruh. Hal ini dikarenakan ODHA akan dipandang negatif sehingga dijauhi atau dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya bahkan keluarganya. Seringkali dukungan dari lingkungan sekitar dan keluarga tidak didapatkan oleh ODHA. Oleh karena itu, peran pendamping bagi ODHA menjadi sangat strategis dalam upaya mengembalikan keadaan dan kondisi ODHA menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mengacu pada Parson, terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan terhadap ODHA. Pertama sebagai fasilitator, pendamping berperan memfasilitasi ODHA agar mampu menangani tekanan psikis dan sosial yang dialami. Kedua sebagai broker, pendamping berperan menghubungkan kebutuhan ODHA dengan sumber-sumber yang ada disekitarnya. Ketiga sebagai mediator, pendamping berperan sebagai penengah bagi ODHA dengan sistem lingkungan yang menghambatnya. Keempat sebagai pembela, pendamping berperan dalam membela hak ODHA dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kelima sebagai pelindung, pendamping berperan melindungi ODHA dari situasi yang rentan dan tidak menguntungkan bagi ODHA.]]>
<![CDATA[PEKERJA SOSIAL MEDIS DALAM MENANGANI ORANG DENGAN SKIZOPHRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Arifin, Ajruni Wulandestie]]>;
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.522 KB)
<![CDATA[Skizofrenia merupakan salah satu jenis gangguan jiwa kronik dimana penyandang mengalami halusinasi, delusi, gangguan berfikir dan bertingkah laku. Data riset kesehatan dasar (riskesdas) Departemen Kesehatan sampai dengan bulan Juni 2014 menyebutkan bahwa ada 1 juta pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan di Indonesia. UU No. 18 tahun 2014 menyebutkan bahwa tenaga profesi yang menangani Orang Dengan Gangguan Kejiwaan diantaranya yakni Psikiater, Psikolog, Pekerja Sosial, Terapi Okupasi, dan Perawat. Tenaga professional dan institusi tentunya memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan aspek biopsikososial dan human right dari pasien. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu institusi yang menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di lingkup Jawa Barat termasuk Skizofrenia. Pasien Skizofrenia menghadapi kondisi dimana aspek biologis dan aspek sosial merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Oleh karenanya dibutuhkan pelayanan yang holistik terhadap kondisi pasien Skizofrenia, yang tidak hanya berbatas kepada kondisi rehabilitasi medis saja. Pekerja sosial sebagai salah satu profesi untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi klien memiliki salah satu peran yakni sebagai pendamping. Tentu akan banyak sekali hal yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam pendampingan terhadap pasien Skizofrenia. Oleh karenanya artikel ini akan membahas mengenai peran pendampingan terhadap pasien Skizofrenia yang dilakukan oleh pekerja sosial medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM ]]>
<![CDATA[N, Fildzah A’inun]]>;
<![CDATA[Krisnani, Hetty]]>;
<![CDATA[Darwis, Rudi Saprudin]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.789 KB)
<![CDATA[Indonesia merupakan Negara yang kaya akan pariwisata, sehingga industri pariwisata semakin berkembang pesat di Indonesia. Pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Indonesia juga saat ini sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang semakin terkenal bukan hanya di kalangan wisatawan lokal, namun keindahan pariwisata Indonesia sudah melanglangbuana hingga masyarakat-masyarakat di berbegai Negara di dunia. Kemajuan pariwisata beriringan dengan semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan di wilayah pariwisata tersebut untuk menunjang infrastruktur pariwisata. Namun, saat ini keberadaan pariwisata dan kemajuannya masih belum bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kenyatannya beberapa provinsi yang menjadi primadona pariwisata di Indonesia masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ini bisa jadi disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih banyak dikuasai oleh para investor. Community based tourism merupakan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, dalam CBT masyarakat di berdayakan untuk mengelola objek wisatanya sendiri. salah satu bentuk dari CBT adalah pengembangan desa wisata.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Andityaputra, Muhammad Indra]]>;
<![CDATA[Wibhawa, Budhi]]>;
<![CDATA[Fedryansyah, Muhammad]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.224 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan unit-unit yang terkait dengan pelaksanaan penerapan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, dimana penulis menemukan indikasi mengenai masih kurang optimalnya penerapan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini juga memperkuat dengan data mengenai belum tercapainya target kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan masih banyaknya jumlah pengangguran yang tidak dapat memiliki kesempatan kerja di Sumedang. Penulis menduga bahwa masih kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal yang berhubungan erat dengan kurang maksimalnya implementasi kebijakan mengenai ketenagakerjaan.Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah âJika diimplementasikan kebijakan Dinas Sosial Tenaga Kerja tentang ketenagakerjaan berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, maka penyerapan tenaga kerja lokal di Indonesia akan meningkatâ. Landasan teori adalah model proses implementasi kebijakan Adam Jamrozik.]]>
<![CDATA[PENANGANAN GIZI BURUK DENGAN PERSPEKTIF PERSON IN ENVIRONMENT OLEH PEKERJA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Bastari, Zulkarnain]]>;
<![CDATA[Zainuddin, Moch.]]>;
<![CDATA[Apsari, Nurliana Cipta]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.347 KB)
<![CDATA[Anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. Anak harus mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang. Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan makan-makanan yang bergizi masih kurang. Person in environment memandang faktor penyebab gizi buruk berasal dari individu dan lingkungan. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke 5 di dunia dengan jumlah penduduk 252.124.458 jiwa, jumlah penduduk miskin 28,53 juta orang dan hidup dilingkungan tidak sehat, dan setiap 5-6 juta bayi lahir di Indonesia, 75 - 85 persen berasal dari keluarga miskin, sekitar 1,67 juta jiwa menderita gizi buruk dan sekitar 10ribu anak meninggal akibat gizi buruk sehingga dibutuhkan intervensi khusus oleh pekerja sosial yang melihat dari person in evirenment untuk menanggulangi gizi buruk yaitu berupa pemberdayaan masyarakat miskin, penyadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan penguatan sektor pertanian.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lisnawati, Lina]]>;
<![CDATA[Raharjo, Santoso Tri]]>;
<![CDATA[Fedryansyah, Muhammad]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.847 KB)
<![CDATA[Perjalanan panjang eksistensi Pekerjaan Sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa Pekerjaan Sosial merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Asal ada benda atau materi, serta kemauan untuk membantu orang lain atau menyelesaikan masalah sosial maka ia disebut Pekerja Sosial. Hal itu yang pada akhirnya membuat jumlah tenaga Pekerjaan Sosial masih minim. Eksistensi yang dimaksud adalah adanya kebutuhan dari masyarakat secara nyata terhadap Pekerja Sosial yang secara profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Bagaimanapun juga, eksistensi terhadap Pekerjaan Sosial tidak begitu saja turun dari langit, melainkan hanya akan dapat diperoleh ketika para Pekerja Sosial dapat menunjukkan karya nyatanya dalam menciptakan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan istilah Pekerja Sosial Profesional inilah yang membedakan dengan profesi lainnya, dimana gelar tersebut disematkan pada orang-orang yang telah menempuh jenjang pendidikan di Ilmu Kesejahteraan Sosial.]]>
<![CDATA[PERAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA ]]>
<![CDATA[Triwanti, Shinta Puji]]>;
<![CDATA[Ishartono, Ishartono]]>;
<![CDATA[Gutama, Arie Surya]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.291 KB)
<![CDATA[Peningkatan jumlah penduduk lansia di Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, tindak kekerasan, pelanggaran hukum, terlantar sehingga lansia mengalami ketergantungan terhadap orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan lansia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, dan sebagai lembaga primer keluarga mempunyai peran penting untuk membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, pengaruh globalisasi mempengaruhi perubahan nilai dan peran di dalam keluarga, adanya perubahan struktur di dalam keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga kecil sehingga hal ini membuat keluarga lebih banyak yang menempatkan lansia di sebuah panti werdha dibandingkan tinggal dan dirawat oleh keluarga secara bersama-sama. Oleh karena itu, panti werdha memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia melalui pelayanan yang dilakukan. Pelayanan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, maupun kebutuhan sosial yang tidak didapatkan ketika berada di dalam keluarga. Melalui pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh panti werdha maka hal ini dapat membantu lansia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI ]]>
<![CDATA[Adenansi, Dhio]]>;
<![CDATA[Zainuddin, Moch.]]>;
<![CDATA[Rusyidi, Binahayati]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.057 KB)
<![CDATA[Kemiskinan merupakan masalah yang sudah terlalu kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi salah satunya karena masyarakat Indonesia terlalu berpangku tangan untuk bisa mendapatkan bantuan. Masyarakat terlalu pasif dalam kondisi ini, partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya ini masih sangat kurang. Pada kondisi ini pemerintah perlu melakukan suatu bentuk kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah perlu melakukan metode pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh pemerintah atau para agen perubahan. Disini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlunya peran â peran pihak lain agar bisa mencapai target yang diharapkan. Pihak lain disini maksudnya seperti LSM, masyarakat itu sendiri, dan pihak lainnya.Program pemerintah akan bisa terealisasikan dengan baik apabila dalam prosesnya pihak yang terkait mampu bekerja sama atau dengan kata lain mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Seperti misalnya program yang dicanangkan oleh pemerintah yakni PNPM Mandiri. Pada PNPM mandiri adalah program yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan yang sudah begitu kompleksnya di Indonesia. Di program PNPM mandiri ini masyarakat terkait dituntut untuk berpartisipasi dalam proses kegiatannya. Partisipasi disini dituntut agar masyarakat terbiasa untuk bertanggung jawab atas kondisi di lingkungannya. Maka dari itu agar tumbuhnya kesadaran di masyarakat akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait untuk merubah pola pikir masyarakat untuk peduli.]]>
