Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Margaretha, Vallent
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat dan Pelimpahan Perkara dari Kepolisian ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong Anjelia, Anisah Friti; Putri, Nabila Inkha; Margaretha, Vallent; Mardhatillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelimpahan perkara tindak pidana, khususnya pencurian benda pusaka, dari pihak kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih penyelesaian melalui hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal yang mengkombinasikan analisis normatif dengan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan perkara dari kepolisian kepada BMA dilakukan melalui mekanisme diskresi dan koordinasi yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif serta kesepakatan para pihak dan dukungan masyarakat. Proses penyelesaian adat menekankan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, preferensi masyarakat Rejang Lebong terhadap penyelesaian adat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural, efisiensi waktu, biaya yang relatif rendah, serta kemampuan hukum adat dalam mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kohesi sosial. Praktik ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan BMA menunjukkan eksistensi dan legitimasi hukum adat sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang komplementer dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam kerangka keadilan restoratif, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Prinsip No One Left Behind dalam Hukum Indonesia Putri, Marisa; Margaretha, Vallent; Deananda, Andre Zanij
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.12099

Abstract

Education is a human right that the state is obligated to guarantee and fulfill without discrimination, including for persons with disabilities. Although Indonesia has established a legal foundation through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, the Persons with Disabilities Law, and various implementing regulations, questions remain regarding the capacity of this legal framework to ensure that the most vulnerable groups of persons with disabilities are not left behind in accessing education. This study aimed to analyze the fulfillment of the right to education for persons with disabilities under Indonesian law by using the No One Left Behind principle as a perspective for assessing the adequacy of legal protection and affirmative measures. The study employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by limited factual data as contextual illustrations. The results showed that Indonesian law recognizes equal rights to education for persons with disabilities and regulates obligations to provide reasonable accommodation and affirmative measures. However, the legal framework does not explicitly regulate the classification of vulnerability levels among persons with disabilities or tiered affirmative-action mechanisms that prioritize those most vulnerable to being left behind. This condition indicates that challenges in fulfilling the right to education arise not solely from normative gaps but also from the lack of integration of the principle of prioritizing the most vulnerable groups into the design and implementation of education law and policy. This study contributes by positioning the No One Left Behind principle as an evaluative framework for assessing the fulfillment of the right to education for persons with disabilities. The implications indicate a need to strengthen vulnerability-based policies and tiered affirmative-action mechanisms so that legal protection can reach persons with disabilities more equitably and inclusively.
Co-Authors Anjelia, Anisah Friti Deananda, Andre Zanij Mardhatillah Putri, Marisa Putri, Nabila Inkha