Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Margaretha, Vallent
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Benda Pusaka: Analisis Preferensi Masyarakat dan Pelimpahan Perkara dari Kepolisian ke Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong Anjelia, Anisah Friti; Putri, Nabila Inkha; Margaretha, Vallent; Mardhatillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelimpahan perkara tindak pidana, khususnya pencurian benda pusaka, dari pihak kepolisian kepada Badan Musyawarah Adat (BMA) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih penyelesaian melalui hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal yang mengkombinasikan analisis normatif dengan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan perkara dari kepolisian kepada BMA dilakukan melalui mekanisme diskresi dan koordinasi yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif serta kesepakatan para pihak dan dukungan masyarakat. Proses penyelesaian adat menekankan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, preferensi masyarakat Rejang Lebong terhadap penyelesaian adat dipengaruhi oleh nilai-nilai kultural, efisiensi waktu, biaya yang relatif rendah, serta kemampuan hukum adat dalam mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kohesi sosial. Praktik ini mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan BMA menunjukkan eksistensi dan legitimasi hukum adat sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang komplementer dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam kerangka keadilan restoratif, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional Margaretha, Vallent; Lestarika, Dwi Putri
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9940

Abstract

The crime of genocide is one of the most serious international crimes because it threatens the survival of human groups and the stability of global peace, as regulated in the 1948 Genocide Convention and strengthened through the existence of the International Criminal Court (ICC) under the 1998 Rome Statute as a permanent judicial institution for prosecuting individual criminal responsibility. This study aimed to analyze the mechanisms of law enforcement against the crime of genocide from the perspective of international criminal law, identify the obstacles encountered, and assess its effectiveness in realizing global justice. This study used a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches through an examination of international legal instruments, expert doctrines, and international judicial practice. The results showed that although the international legal framework is normatively quite comprehensive in regulating the prosecution of genocide, its implementation still faces various obstacles, including the limited jurisdiction of the ICC, which is not yet universal, the application of the principle of complementarity that depends on the willingness of states, and dependence on international cooperation in the law enforcement process. In addition, global political dynamics, including the influence of major powers and the role of the United Nations Security Council, also affect the prosecution process, thereby potentially creating selectivity in law enforcement. Thus, this study confirms the existence of a gap between ideal legal norms and the reality of international criminal law enforcement practice, which affects the effectiveness of handling the crime of genocide and the level of trust of the international community in the global justice system.
Co-Authors Anjelia, Anisah Friti Lestarika, Dwi Putri Mardhatillah Putri, Nabila Inkha