Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969 Gudangga, Qyan Hari Simartla; Zhafira, Thalitha Olga; Hati, Diana Permata
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

International treaties are important legal instruments in regulating relations and cooperation among states, therefore their implementation must be based on clear and binding legal principles. One of the fundamental principles in the law of treaties is pacta sunt servanda, which affirms that every treaty in force is binding upon the parties and must be performed in good faith as stipulated in Article 26 of the 1969 Vienna Convention. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, conducted through library research on the 1969 Vienna Convention, books, journals, and other relevant legal literature. The discussion focuses on the regulation of the pacta sunt servanda principle under the 1969 Vienna Convention and its implementation in the practice of international treaties. The study finds that pacta sunt servanda constitutes the main basis that gives binding force to international treaties and obliges states to perform treaty provisions in good faith, while also preventing states from invoking national law as a justification for failing to carry out treaty obligations as emphasized in Article 27 of the 1969 Vienna Convention.
Sistem Merit sebagai Instrumen Good Governance dalam Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Hati, Diana Permata; Windia, Yolanda Fitri; Zhafirah, Thalita Olga; Hafizah, Desi; Iskandar, Iskandar
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16741

Abstract

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan Sistem Merit sebagai instrumen strategi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik patronase politik. Melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter), pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi diharapkan mampu mengakhiri pola sistem yang rusak, nepotisme, dan intervensi politik yang selama ini mewarnai izin daerah. Namun efektivitas sistem tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi Sistem Merit sebagai instrumen good governance dalam mekanisme Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konsep, serta menggunakan kerangka pemikiran Jimly Asshiddiqie yang dianalisis melalui perspektif Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Seleksi Terbuka telah memenuhi standar legal-formal, ruang diskresi Pembina Kepegawaian dalam kandidat akhir masih membuka intervensi politik yang memasukkan prinsip meritokrasi. Studi di Bengkulu menampilkan rendahnya penerapan sistem merit dan munculnya pertahanan administratif yang mencerminkan rapuhnya netralitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan independen dan transisi manajemen menuju talenta berbasis kompetensi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas.