Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGUATAN OTONOMI DESA SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI ERA DESENTRALISASI Sinaga, Eki Priady; Ananda , Melvin Dhiva; Aziza , Ulfha; Dani , Faisal Rama; Hafizah, Desi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebijakan desentralisasi memberikan peluang besar bagi desa untuk mengelola potensi lokal melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasi otonomi desa masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya kapasitas sumber daya manusia dan dukungan hukum yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan otonomi desa sebagai pilar kesejahteraan masyarakat desa di era desentralisasi. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi literatur dari berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan otonomi desa memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.¹

PENGARUH OTONOMI DESA TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA Anggraeni, Fhisca Maulidina; Pranata, Carles Yudha; Harrymanto, Putra; Fadhillah, Gentha Algy; Hafizah, Desi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i8.7004

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh otonomi desa terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dengan pendekatan studi pustaka. Otonomi desa yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi memungkinkan desa untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi komunitas desa. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan laporan kebijakan, untuk mengeksplorasi dampak otonomi desa terhadap aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa penerapan otonomi desa memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, yang terlihat dari peningkatan aktivitas usaha lokal dan pendapatan masyarakat. Selain itu, otonomi desa juga mendukung peningkatan kesejahteraan melalui program pembangunan desa berbasis partisipasi, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan otonomi desa, terutama terkait kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang transparan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk memaksimalkan potensi otonomi desa dalam mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Kata Kunci: Otonomi Desa; Kemandirian Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat; Studi Pustaka; Partisipasi Komunitas; Desentralisasi

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Legislatif Siagian, Afny Azzahra; Julianda, Adela; Y, Dista Aulia; Dian, Ratu; Hafizah, Desi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26107

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan adil, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatasan hak politik PNS dalam konteks netralitas dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembatasan hak politik bertujuan untuk menjaga integritas birokrasi dan mencegah konflik kepentingan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara netralitas dan hak politik PNS. Penelitian ini juga menyarankan perlunya reformasi kebijakan yang dapat menjaga netralitas birokrasi tanpa mengabaikan hak politik PNS sebagai warga negara.

THE ROLE OF BKPSDM IN HANDLING CASES OF ASN DISCIPLINE VIOLATIONS (CASE STUDY OF PRINCIPAL'S ABSENCE AT STATE ELEMENTARY SCHOOL 01 KOTAWARINGIN TIMUR CENTRAL KALIMANTAN) Rizka Amanda, Rizka; Fadhila, Amanda Fathona; Aprilia, Zahra Utami; Haptoro, Dyanzah Aji; Hafizah, Desi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Human Resources Development and Civil Service Agency (BKPSDM) strategically handles disciplinary violations of State Civil Apparatus (ASN) by Government Regulation 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. This study aims to analyze the role of BKPSDM in handling cases of ASN disciplinary violations, focusing on a case study of the absence of a school principal in the East Kotawaringin Regency. The research method used is qualitative, with data collection techniques through interviews, document studies, and observations. The study results show that BKPSDM plays a role in receiving reports of violations, conducting initial investigations, providing recommendations for sanctions, and providing guidance to ASNs who violate discipline. In addition, there are obstacles in the handling process, such as limited evidence and coordination between agencies. This study concludes that the role of BKPSDM is significant in enforcing ASN discipline, but it is necessary to improve the supervision mechanism and synergy between stakeholders to prevent similar violations in the future.

Pelanggaran Prinsip Hukum Keuangan Negara Dalam Kasus Penyelewengan Anggaran Dana Pendidikan Julianda, Adela; Siagian, Afny Azzahra; Yolandari, Yolandari; Fauz, Rizka Amanda; Hafizah, Desi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.313

Abstrak Dana pendidikan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan di seluruh indonesia, pendanaan harus di alokasi dengan jelas sesuai dengan fungsinya, namun di daerah Nusa Tenggara Barat jadi bahan korupsi. Selain itu, proyek pengadaan Smart Class senilai Rp49miliar juga menyisakan banyak tanda tanya. Dugaannya, proyek yang dibiayai dari DAK 2024 ini, mengalami penggelembungan anggaran dan kuat dugaan adanya permainan yang melibatkan Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK). Di satu sisi, masyarakat kesulitan mengakses pendidikan, banyak anak tidak punya ijazah. Sementara di sisi lain, pejabat sibuk ‘bermain’ dengan proyek miliaran rupiah. Ini bukan hanya ketimpangan, tapi kejahatan. Dana besar yang seharusnya menjadi investasi untuk generasi masa depan justru lebih banyak mengalir ke kantong segelintir elit. Maka dengan itu merupakan pelanggaran prinsip hukum keuangan negara yang tidak sesuai dengan Asas-asas baru sebagai pencerminan best practices dalam pengelolaan keuangan negara Akuntabilitas berorientasi pada hasil Profesionalitas, Proporsionalitas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pelanggaran dalam beberapa Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara. Kata kunci: Anggaran pendidikan, Korupsi, Penyalahgunaan wewenang

THE ROLE OF BKPSDM IN HANDLING CASES OF ASN DISCIPLINE VIOLATIONS (CASE STUDY OF PRINCIPAL'S ABSENCE AT STATE ELEMENTARY SCHOOL 01 KOTAWARINGIN TIMUR CENTRAL KALIMANTAN) Rizka Amanda, Rizka; Fadhila, Amanda Fathona; Aprilia, Zahra Utami; Haptoro, Dyanzah Aji; Hafizah, Desi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.6800

The Human Resources Development and Civil Service Agency (BKPSDM) strategically handles disciplinary violations of State Civil Apparatus (ASN) by Government Regulation 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. This study aims to analyze the role of BKPSDM in handling cases of ASN disciplinary violations, focusing on a case study of the absence of a school principal in the East Kotawaringin Regency. The research method used is qualitative, with data collection techniques through interviews, document studies, and observations. The study results show that BKPSDM plays a role in receiving reports of violations, conducting initial investigations, providing recommendations for sanctions, and providing guidance to ASNs who violate discipline. In addition, there are obstacles in the handling process, such as limited evidence and coordination between agencies. This study concludes that the role of BKPSDM is significant in enforcing ASN discipline, but it is necessary to improve the supervision mechanism and synergy between stakeholders to prevent similar violations in the future.

Konstruksi Hukum Kewenangan Desa Konstruksi Hukum Kewenangan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa: Analisis Yuridis atas Implementasi Otonomi Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014: Hirarki Peraturan Perundang-undangan; Kepastian Hukum Ridho Kurniawan; Hafizah, Desi; M Yamani; Haptoro, Dyanzah Aji; Utami, Zahra
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 10 No. 2 (2025): October
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v10i2.45450

This article analyzes the legal construction of village authority in the formation of Village Regulations (Peraturan Desa/Perdes) within the framework of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Using a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, the study examines the principles of recognition and subsidiarity as the foundation of village autonomy, as well as the legal position of Perdes in Indonesia’s regulatory hierarchy. The findings show that although Perdes serves as a crucial instrument for implementing village autonomy and is legally acknowledged under Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, its formation frequently encounters challenges, including limited legislative capacity of village apparatus and disharmony with higher-level regulations. Several cases indicate procedural defects, contradictions with regional and national laws, and issues of authority overreach. These problems highlight the need for continuous legal guidance, improved legislative skills at the village level, and stronger harmonization mechanisms to ensure legal certainty and effective local governance. Strengthening the normative position and regulatory quality of Perdes is essential for realizing democratic, accountable, and autonomous village governance within Indonesia’s legal system.

Pengaturan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pasca Berlakunya Uu No 20 Tahun 2023 Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum Ikhsan, Nasriel; Sadidah, Qaulan; Daulay, Salsabilah Putri Maesa; Iskandar; hafizah, Desi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5757

Penelitian ini menganalisis pengaturan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menjaminnya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan sanksi yang represif menuju pembinaan yang bersifat rehabilitatif, dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagai dasar teknis. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan berupa ketidakkonsistenan hukuman, disparitas perlakuan terhadap pelanggaran serupa, serta potensi multitafsir norma yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi dan implementasi konsistensi untuk menjamin kepastian hukum serta meningkatkan profesionalitas ASN.

Sistem Merit sebagai Instrumen Good Governance dalam Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Hati, Diana Permata; Windia, Yolanda Fitri; Zhafirah, Thalita Olga; Hafizah, Desi; Iskandar, Iskandar
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16741

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan Sistem Merit sebagai instrumen strategi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik patronase politik. Melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter), pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi diharapkan mampu mengakhiri pola sistem yang rusak, nepotisme, dan intervensi politik yang selama ini mewarnai izin daerah. Namun efektivitas sistem tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi Sistem Merit sebagai instrumen good governance dalam mekanisme Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konsep, serta menggunakan kerangka pemikiran Jimly Asshiddiqie yang dianalisis melalui perspektif Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Seleksi Terbuka telah memenuhi standar legal-formal, ruang diskresi Pembina Kepegawaian dalam kandidat akhir masih membuka intervensi politik yang memasukkan prinsip meritokrasi. Studi di Bengkulu menampilkan rendahnya penerapan sistem merit dan munculnya pertahanan administratif yang mencerminkan rapuhnya netralitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan independen dan transisi manajemen menuju talenta berbasis kompetensi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search