Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA HUKUM JASA PENGIRIMAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN REGULASI DAN TANGGUNG JAWAB LAYANAN SAME-DAY DELIVERY Lesmana, Jordanno; Lie, Gunardi
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i4.6856

Abstract

Perkembangan pesat niaga elektronik (e-commerce) di era digital telah memicu disrupsi signifikan dalam industri logistik, yang ditandai dengan inovasi layanan pengiriman pada hari yang sama (same-day delivery). Meskipun menawarkan efisiensi waktu, model bisnis ini memunculkan kompleksitas hukum baru, terutama terkait kepastian regulasi dan batasan tanggung jawab penyedia jasa pengiriman atas wanprestasi seperti keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan barang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum, mengidentifikasi tantangan regulasi, serta mengkaji konstruksi tanggung jawab hukum penyedia layanan same-day delivery. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum positif saat ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik operasional dan kecepatan transaksi dari layanan pengiriman digital. Selain itu, masifnya penerapan klausula baku eksonerasi dalam Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement) sering kali menggeser beban risiko secara sepihak yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa diperlukan pembaruan kerangka regulasi logistik digital yang lebih adaptif dan penegasan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) guna mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen, mitra kurir, dan perusahaan ekspedisi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk segera menyusun regulasi teknis yang mengatur standar operasional minimum dan skema asuransi wajib bagi aplikator jasa pengiriman guna memitigasi risiko kerugian konsumen secara instan.
Hedonisme dan Krisis Moral dalam Hukum: Analisis Filsafat Hukum Terhadap Degradasi Nilai Keadilan di Era Modern Ramania, Hasya; Riser, Muh. Abriel Gifari; Ramadhan, Adam; Lesmana, Jordanno; Adrian, Enrico
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 3 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i3.2070

Abstract

The development of modern society, characterized by technological advancement, globalization, and shifting social interactions, has led to the emergence of a pleasure-oriented lifestyle known as hedonism. This phenomenon not only influences individual behavior but also affects the legal system, particularly in terms of morality and justice. This article aims to analyze the relationship between hedonism and the moral crisis in law, as well as its implications for the degradation of justice values from a legal philosophical perspective. This research employs a normative legal method with conceptual and philosophical approaches, examining utilitarianism, theories of justice, and virtue ethics. Furthermore, this study incorporates the assault case involving David Ozora as an empirical reflection of the moral crisis in modern society. The findings indicate that the dominance of hedonistic values tends to shift the orientation of law from substantive justice toward pragmatic interests and subjective satisfaction, thereby weakening the moral legitimacy of law. Therefore, it is necessary to reinforce the moral dimension of law to ensure the realization of fair and balanced justice. Practically, this study urges legal practitioners and policymakers to re-integrate ethical education and strict moral considerations into law enforcement processes to prevent further degradation of the justice system.