Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Ramadhan, Adam
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4196

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakahÂ model zonanisasi penataan PKL dikota, bedampak positif terhadap kejesahteraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to establish a Regional Regulation No. 4 of 2011 Bandung About Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city, bedampak positively to kejesahteraan PKL. and what are the barriers faced by local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors and external factors Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for local government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.

Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Ramadhan, Adam
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4196

Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakahÂ model zonanisasi penataan PKL dikota, bedampak positif terhadap kejesahteraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to establish a Regional Regulation No. 4 of 2011 Bandung About Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city, bedampak positively to kejesahteraan PKL. and what are the barriers faced by local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors and external factors Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for local government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.

Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati Solusi Pengendalian Hama Thrips Petani Muda Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Halwiyah, Lailatul; Yulianti, Annisa; Maulidina, Niswah Saffanah; Akbar, Muhammad Mizan Ilham; Ramadhan, Adam; Sobah, Naqiyyah Nada; Azzarah; Pradika, Yoga Reno Ayom; Utami, Ratih Apri; Avivi, Sholeh
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): AUGUST 2024
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v4i2.361

Thrips pests are plant pest organisms (OPT) that disturb chili plants in Sukowiryo Village, Jelbuk District which can cause damage to plants, especially on the leaves. Overcoming this problem, PPK ORMAWA HIMASETA held a training on making vegetable pesticides on 22 July 2024 at the AKSATANI secretariat which was attended by 20 young farmers. The training activity aims to improve the ability of young farmers to make and use vegetable pesticides, as well as their impact on plants. The method used the counselling method regarding vegetable pesticides as an alternative effort for control of thrips pests, training in the production of vegetable pesticides, and application on chilli fields. Evaluation was conducted through pre-test and post-test questionnaires to measure knowledge and skills of young farmers. Results of the training showed that the training successful improved the knowledge and skills of young farmers in the production and use of plant-based pesticides.

Legitimasi Kebobrokan Bukti Pidana: Analisis Kasus Jessica Mirna Melalui International Court Of Justice Berbasis Sistem Internet Of Things (IOT) Merata-Tertata Hukum Di Indonesia SDGS Point 16 Syaeh, ` Muhammad Tunjang; Hermanto, Jessica; Syahladin, Firny Ramadina; Sitanggang, Febriola; Ramadhan, Adam; Wati, Diani Sadia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada kasus kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam hal ini Jessica adalah pihak yang mengundang teman lamanya yaitu Mirna dan Hani untuk bertemu di kafe olivier yang berada di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Sebagai seorang tamu Mirna dan Hani menghadiri undangan dari Jessica di kafe olivier. Selaku tuan rumah mengundang orang lain sebagai tamunya dengan maksud untuk mencelakai tamu tersebut merupakan perbuatan yang salah dan jelas menyalahi etika kesopanan dalam pergaulan. Hal ini berarti Jessica sudah menyalahi norma atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat yaitu tidak memuliakan tamunya. Perbuatannya tersebut Jessica dijatuhi hukum penjara selama 20 tahun. Berdasarkan dengan status bukti yang masih abu-abu ditambah lagi dengan muncul film dokumenter yang berjudul “Ice Cold” mulai menimbulkan suatu pandangan baru bahwa Jessica Kumalawongso bukan sebagai pembunuhnya hal itu didasarkan kepada tidak adanya autopsi jenazah secara keseluruhan dan menurut salah satu dokter ahli forensik di Indonesia tidak ditemukannya zat sianida didalam tubuh Mirna Salihin diatas 1%. Oleh karena itu dengan hadirnya sistem hukum peradilan Indonesia yang masif ternilai kurang lugas maka dari itu kami menawarkan sebuah inovasi berupa Internet of Things (IoT) Law, sistem ini berupa website yang bertujuan untuk menscreening suatu permasalahan dengan cepat dan disertai dengan hukumannya.

Asas Keadilan Putusan Pengadilan Dalam Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Ramadhan, Adam; Mutiara N, Amanda; Arofah, Muhammad Nouval; Anaya P, Selma Dwi; Kurniawan, Zhufar Atallah; Ramadhani, Dwi Aryanti
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2667

Artikel ini mengkaji tentang asas keadilan dalam putusan pengadilan terkait gugatan wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli apartemen. Kasus wanprestasi sendiri dalam konteks ini sering terjadi karena berbagai faktor seperti keterlambatan penyelesaian proyek, kualitas bangunan yang tidak sesuai, atau pelanggaran terhadap kesepakatan lain dalam perjanjian. Tujuan utama dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas keadilan diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara- perkara semacam ini, serta faktor- faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mencapai putusan yang adil bagi kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini juga adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus yang mendalam terhadap beberapa putusan pengadilan terkait gugatan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa asas keadilan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip- prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti ketidakseimbangan kekuatan antara pengembang dan konsumen, serta interpretasi hukum yang bervariasi di antara hakim. Sehingga, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas keadilan dalam putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli apartemen.

Perspektif Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta Terkait Implementasi Demokrasi Substantif Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Pemilihan Umum Ramadhan, Adam; Pebriyanti, Selma Dwi Anaya; Tobing, Chris Matthew; Subakdi, Subakdi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini bertujuan untuk menggali persepsi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta terhadap demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada pemilihan umum. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan berharga mengenai perspektif mahasiswa terhadap demokrasi substansial dan pemilihan umum di Indonesia. Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam memajukan demokrasi substantif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dan yuridis-normatif untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap demokrasi substantif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas mahasiswa dari UPN "Veteran" Jakarta setuju bahwa pemilihan umum di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi substansial, mahasiswa harus terlibat dalam gerakan sosial yang mendukung demokrasi substansial, mahasiswa memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represi, dan kebebasan berpendapat, kritik pemerintah, serta keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi menjadi kata kunci penting yang perlu dicatat sebagai gambaran pemahaman demokrasi berbasis substansi, namun mayoritas mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tidak setuju bahwa transparasi dan keadilan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sudah baik. Mahasiswa merupakan aset penting dalam mendukung demokrasi substansial karena kemampuan intelektual dan literasi yang tinggi. Artikel ini menyoroti definisi demokrasi substansial, peran mahasiswa dalam mengawasi demokrasi, serta permasalahan yang muncul dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

PERANCANGAN MASJID BERBASIS PRINSIP KEBERLANJUTAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN FASILITAS IBADAH YANG LAYAK Lukman, Aldyfra Luhulima; Sahid, Sahid; Sunartio, Anindhita Nugroho; Wirakusumah, Indri Astrina; Ramadhan, Adam; Fadillah, Diara Putra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Vol 7, No 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik (JPMT)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/jpmt.7.1.19-28

Masjid sebagai wadah aktivitas ibadah umat Islam yang multi-dimensional, harus mampu memenuhi persyaratan bangunan demi keamanan dan kenyamanan penggunanya sekaligus menanggapi dan menjaga kualitas lingkungan sekitarnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup perencanaan masjid Al-Hikmah di Kampung Cisauheun, Desa Sukahaji, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Masjid Al-Hikmah saat ini dianggap tidak mampu lagi mewadahi aktivitas shalat berjamaah secara memadai dan mendukung keamanan, kesehatan dan kenyamanan aktivitas jemaah di dalamnya. Sebagai solusi, perancangan Masjid Al-Hikmah yang baru, mengimplementasikan pendekatan berkelanjutan yang mencakup: :1) strategi desain pasif; 2) konsep bangunan sehat sederhana tahan gempa; 3) pemenuhan standar teknis bangunan gedung; 4) kapasitas lebih besar dengan fleksibilitas tinggi; 5) Akomodasi unsur lokal serta kebutuhan dan keinginan masyarakat Desa Sukahaji terkait aktivitas ritual dan sosial. Luaran kegiatan pengabdian ini adalah Dokumen Gambar Pra-Rencana, Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan dalam proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung, serta pendanaan dan pelaksanaan konstruksi Masjid Al-Hikmah yang baru.

Factors Influencing Buying Intention of Organic Food Ramadhan, Adam; Janitra, Evan Saputra; Muljono, Fernando Eric; Utamawati, Intan; Wijaya, Mudita; Istijanto, Istijanto
PERWIRA - Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia Vol 5 No 1 (2022): PERWIRA - Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia
Publisher : Perkumpulan Pendidik Kewirausahaan Indonesia (Perwira Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21632/perwira.5.1.1-19

This research aims to increase a significant and critical issue about the number of people affected by cancer in the world. One solution to reducing the risk of cancer and improving a healthier lifestyle is consuming more organic foods. This study investigated five factors influencing the intention to buy organic foods, namely lifestyle adaptation, social media influence, food consumption awareness, environmental attributes, and attitudes toward organic food. Primary data collection was conducted in urban cities such as Greater Jakarta, Indonesia by using quantitative research and with a total of 300 respondents. Descriptive and regression analyses were used to analyse the collected data. The results of the research revealed that organic food’s buying intention depended on lifestyle adaptation, food consumption awareness, environmental attributes, and attitudes towards organic foods. These findings will contribute to the theory of consumer behaviour as well as practitioners in organic food areas.

Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah L, Leon; Ramadhan, Adam; Dewani, Citranti Hanifah; Farhan, Fien Naufal Zaim; Winanti, Atik
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15486117

Agrarian conflicts in Indonesia are structural issues rooted in the unequal distribution and ownership of land. This study examines the dynamics of agrarian conflict in Central Kalimantan, particularly related to the expansion of oil palm plantations and its impact on local land ownership structures. Using a juridical-sociological approach and a case study method, the research finds that the implementation of the Basic Agrarian Law (UUPA) has not yet fully realized the principles of social justice in agrarian resource management. The disparity in land ownership between corporations and indigenous communities is identified as a major trigger for prolonged conflict. This study recommends the enforcement of the core principles of the UUPA and the strengthening of indigenous land rights within national agrarian policy.

Peran Litigasi Kenegaraan Sebagai Alat Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Ramadhan, Adam; Apryano, Argya Attallah; Rasji, Rasji
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5960

Dalam sistem negara hukum modern, pengendalian kekuasaan eksekutif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Studi ini mengkaji peran litigasi negara sebagai mekanisme pengawasan yudisial atas cabang eksekutif di Indonesia, dengan menjawab dua pertanyaan utama, Bagaimana litigasi negara memastikan fungsi eksekutif yang efektif? dan Bagaimana litigasi negara mengurangi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, studi ini menganalisis undang-undang, putusan pengadilan, dan kerangka teoritis. Temuan menunjukkan bahwa litigasi negara- melalui lembaga seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi (MK), dan gugatan warga negara - berfungsi sebagai alat korektif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kasus-kasus seperti uji materi UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) dan pembatalan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan contoh kapasitas litigasi untuk menganulir tindakan eksekutif yang melanggar hukum dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Namun, tantangan tetap ada, termasuk terbatasnya akses hukum publik, campur tangan politik dalam independensi peradilan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Litigasi strategis muncul sebagai jalur reformasi sistemik, yang terintegrasi dengan mekanisme non-litigasi (misalnya, Ombudsman, KPK) dan advokasi masyarakat sipil. Studi ini menggarisbawahi perlunya memperkuat kapasitas peradilan, memastikan penegakan keputusan, dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan perbaikan litigasi. Pada akhirnya, litigasi negara memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan tetapi membutuhkan reformasi kelembagaan dan budaya untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya dalam menegakkan pemerintahan yang demokratis dan supremasi konstitusional.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search