Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Science and Education Journal Jurnal Ragam Pengabdian
Ninda Armiana Saputri
Universitas Negeri Surabaya
Humanities Education Environmental Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel Ninda Armiana Saputri; Emmilia Rusdiana
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/8t3k7w80

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan membandingkannya dengan Pasal 246 KUHP Nasional dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, serta mengevaluasi keabsahan penerapan asas lex mitior oleh majelis hakim dalam memilih KUHP Nasional yang lebih ringan selama masa transisi hukum pidana 2023–2026 sebagaimana Pasal 607 UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan doktrin hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa secara yuridis tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut konstruksi Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional, dengan perbedaan utama pada konfigurasi dan jenis sanksi, di mana KUHP Nasional menyediakan bentuk pidana yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui penjatuhan pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dapat dibenarkan berdasarkan asas lex mitior karena KUHP Nasional lebih menguntungkan terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya dan tetap mencerminkan prinsip keadilan hukum pidana modern serta sejalan dengan desain perlindungan hak terdakwa serta keadilan substantif dalam rezim KUHP baru
Penerapan Asas Lex Mitior Dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL Ninda Armiana Saputri; Emmilia Rusdiana
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan serta menilai keabsahan penerapan asas lex mitior dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional. Perbedaan utama terletak pada sistem pemidanaan, karena KUHP Nasional menyediakan bentuk sanksi yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dinilai sah secara yuridis berdasarkan asas lex mitior, karena memberikan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa asas lex mitior berfungsi sebagai instrumen perlindungan terdakwa sekaligus mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju pemidanaan yang lebih proporsional dan berkeadilan substantif.
Co-Authors EMMILIA RUSDIANA