Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Visi Ilmu Pendidikan INTEGRALISTIK Indonesian Journal of Disability Studies Unes Law Review Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ragam Pengabdian Indonesian Journal of Criminal Law Studies Dialogia Iuridica
EMMILIA RUSDIANA
Universitas Negeri Surabaya
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENGEMBANGAN MODEL ADDIE BAGI PEMBELAJARAN DARING MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Emmilia Rusdiana
Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Vol 13, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jvip.v12i2.39085

Abstract

Proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun dosen di awal perkuliahan, tetapi dosen terkadang mengalami beberapa hambatan sehingga perkuliahan tidak berjalan dengan baik. Perkuliahan dilakukan 15x tatap muka, dan Unesa telah menyediakan fasilitas daring  sebanyak 4x. Fasilitas perkuliahan dalam jaringan (daring) merupakan bagian penting dalam pembelajaran saat ini, karena perkuliahan daring dapat menggantikan pembelajaran tatap muka, sehingga hal ini menjadi alasan pengembangan perkuliahan secara daring. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan perguruan tinggi terhadap tantangan digital dan respon mahasiswa pada perkuliahan daring. Adapun penelitian ini menggunakan metode addie dan pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan perkuliahan dengan daring pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan menggunakan bahan ajar yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa S1 Hukum melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan, pelaksanaan pembuatan media daring, pelaksanaan perkuliahan secara daring dan evaluasi yang dilakukan melalui tugas. Pelaksanaan  kuliah daring memerlukan evaluasi persiapan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa.  Beberapa masukan dari segi media dan konten (isi) telah diperbaiki oleh tim peneliti dan pembelajaran daring telah siap untuk diberikan pada mahasiswa.   Kata kunci : metode addie, Pengantar Hukum Indonesia, ahli media, ahli hukum, pembelajaran daring AbstractThe learning process is by following with the Semester Learning Plan (RPS) that has been prepared by the lecturer at the beginning of the lecture, but the lecturer sometimes experiences some obstacles so that the lecture does not go well. Lectures are conducted 15x face-to-face, and Unesa has provided 4x online facilities. Online lecture facilities are an important part of learning today because online lectures can replace face-to-face learning, so this is the reason for developing online lectures. This research was conducted to determine the readiness of tertiary institutions for digital challenges and student responses to online lectures. The research uses the addie method and data collection uses structured interviews and analyzed with descriptive qualitative. The results and discussion show that the development of online lectures in Indonesian Law Introduction (PHI) courses using teaching materials that are practical and easily understood by S1 Law students through several stages ranging from mapping, implementing online media creation, online lecturing and evaluating online done through assignments. Implementation of online lectures requires an evaluation of the preparation of tertiary institutions, lecturers and students. Some input in terms of media and content has been improved by the research team and online learning is ready to be given to students.    Keywords: The Addie method, Introduction to Indonesian Law, media experts, legal experts, online learning
Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa Timur Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah
Perspektif Hukum VOLUME 20 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v20i1.75

Abstract

The anti-corruption movement introduces the publik that prevention efforts are better than efforts to eradicate corruption itself. This case has been conducted by an anti-corruption activist representing the community. The purpose of this research is to know the experience and understanding in supporting and realizing the anti-corruption movement as an effort to prevent corruption in East Java society. This type of research is sociological juridical and analyzed qualitatively. The results of the discussion showed that Malang Corruption Watch (MCW) and the Judicial Commission of the Republik of Indonesia liaising East Java had implemented an anti-corruption movement with a focus on publik education and capacity building for youth and students and had exercised their authority and duties in realizing judges who were committed to implementing the Code of Ethics and the Judge's Conduct Guidelines (KEPPH) by monitoring special hearings on corruption cases.
The Corporate Management Strategies as Empowering Persons with Disabilities Through Equal Opportunity and Access to Employment in Indonesia Emmilia Rusdiana; Arinto Nugroho; Nurnilam Sari
Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 9 No. 1 (2022)
Publisher : The Center for Disability Studies and Services Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.495 KB) | DOI: 10.21776/ub.ijds.2022.009.01.06

Abstract

The absence of implementation instructions by formulating strategies as a model for company management as well as the company's initial provision in providing equal opportunities and preparing access to workers with disabilities. To formulate a management model as a recommendation for private companies in the policies of the district/city/provincial Manpower and Transmigration Office and agencies in the city/district government or State-Owned Enterprises companies, and as a recommendation for the preparation of academic texts of regional regulations in Indonesia. The results that the real problem is the environment or society's perspective, and companies can consider the advantages of workers with disabilities, in the form of character and abilities as well as a good image for companies. Adjustment the company's commitment to providing additional funds to prepare human resources and additional facilities to meet the needs in the work environment, increasing in the form of training on the awareness of other workers as well as awareness that persons with disabilities have rights as workers, and as business opportunities and benefits, or through company activity in the form of Corporate Social Responsibility. More recently, the synergy between companies, the government and the community of people with disabilities, in the form of imposition of rewards based on the number of permanent workers and temporary workers of people with disabilities to all companies.
Respon Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Bagi Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia UNESA Emmilia Rusdiana; Arianto Nugroho
Integralistik Vol 31, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v31i1.21834

Abstract

Proses pembelajaran sebaiknya sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sudah disusun dosen di awal perkuliahan, tetapi dosen terkadang mengalami beberapa hambatan sehingga perkuliahan tidak berjalan dengan baik. Perkuliahan dilakukan 15x tatap muka dengan pertemuan ke 8 adalah UTS dan pertemuan ke 16 adalah UAS, dan dosen harus kesulitan mengganti waktu perkuliahan untiuk memenuhi 15 tatap muka. Beberapa tahun ini, Unesa menyediakan fasilitas daring  sebanyak 4x. Fasilitas perkuliahan dalam jaringan (daring) merupakan bagian penting dalam pembelajaran saat ini, karena perkuliahan daring bisa menggantikan pembelajaran tatap muka saat dosen berhalangan hadir, sehingga hal ini menjadi alasan pengembangan perkuliahan secara daring. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan perguruan tinggi terhadap tantangan digital dan respon mahasiswa adanya kegiatan perkuliahan daring. Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan angket dan dilanjutkan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan perkuliahan dengan daring pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan menggunakan bahan ajar yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa S1 Hukum melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan, pelaksanaan pembuatan media daring, pelaksanaan perkuliahan secara daring dan evaluasi yang dilakukan melalui tugas. Pelaksanaan  kuliah daring memerlukan evaluasi persiapan perguruan tinggi juga memerlukan evaluasi dari mahasiswa.  Hasil penelitian dan pembahasan  menunjukkan bahwa Interaksi mahasiswa dengan dosen melalui pembelajaran daring PHI memerlukan dukungan dari perguruan tinggi dan dosen, dukungan perguruan tinggi dalam menyediakan sarana dan prasarana dan dosen menyiapkan materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran daring tersebut diberikan Sementara mahasiswa telah mennunjukkan motivasi yang cenderung meningkat  sebab mahasiswa memerlukan variasi tersendiri yang berbeda dengan perkuliahan tatap muka,   dan mereka  lebih menyukai  pembelajaran daring sebagai variasi cara mengembangkan  dan penyampaian materi. Kata kunci : respon mahasiswa, Pengantar Hukum Indonesia, perkuliahan daring
Imposing Additional Criminal Sanction of Chemical Castration against Child Sexual Violence Perpetrators Firda Yanis Hardianti; Emmilia Rusdiana
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 7 No. 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.38375

Abstract

This paper aims to examine the fulfillment of the requirements for implementing the judge's decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk in providing additional punishment in the form of chemical castration and rationalization of the Indonesian Doctors Association (IDI) in approving the implementation of the decision. The results of the study indicate that the conditions for implementing the decision No. 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk in providing additional punishment for chemical castration has been fulfilled, because the conditions for the imposition of additional punishment in the form of chemical castration are imposed after the convict has served the principal sentence in accordance with Article 81A paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning child protection. The reason IDI is obliged to approve the implementation of Decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk is that when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed. So, in practice, when a doctor is asked to perform chemical castration, the doctor must do so because this provision is a legal order and there is a justification for this. The decision Sus/2019/PN Mjk is when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed.
A Criminalization of Civil Servant in Case of Neutrality Violations in a Regional Head Election Emmilia Rusdiana; Rizkiyah Putri Maharani
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 7 No. 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.38376

Abstract

This study aims to validate and analyze the accuracy of sentencing the the defendant as the head of the service in fulfilling the elements of the legal subject as a Civil Servant, as well as legal proof of the defendant's actions which are considered beneficial or detrimental to one of the candidate pairs. Legal research with normative juridical, as well as statutory, case, and conceptual approaches and analyzed prescriptively. The accuracy of sentencing the the defendant in Decision Number 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr regarding legal subjects is based that the Panel of a judge s interprets ASN holding certain positions in government as ASN. The judge's considerations did not refer to the Civil Servant Law and the the defendant was a High Pratama Official, belonging to an Echelon 2 position, and this was based on the theory of a criminal responsibility that the actions taken by the the defendant were a burden of personal responsibility not the responsibility of the position. It has nothing to do with the main duties and official functions as Head of the Social, Civil and Population Registration Service, and not as a legitimate job order task. Legal proof of the the phrase "favorable" or "detrimental" to one of the Candidate pairs is inappropriate, because it is not based on the benefit or harm is a formal offense so it does not need to be proven because there is a potential loss and at the same time the theory of economics analysis of law on the principle of optimization, proving cost-benefit analysis, the principle of balance, and the principle of efficiency.
Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Ilegal Penambangan Mikro (IoT Devices) Christian Felix Lumbanraja; Emmilia Rusdiana
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6342

Abstract

This study aims to analyze the enforcement of criminal law against illegal micro-mining crimes committed through Internet of Things (IoT) devices, which represent a new form of cybercrime utilizing computing power without authorization. The research employs a normative juridical method with a statute, conceptual, and comparative approach, analyzing Indonesian criminal law provisions, particularly the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the new Criminal Code (KUHP 2023), and the Personal Data Protection Law. The study finds that illegal micro-mining using IoT devices constitutes an unlawful exploitation of digital energy resources, yet remains unregulated explicitly in Indonesia’s positive law. The absence of clear norms regarding the unauthorized use of computing power creates obstacles in determining criminal responsibility and digital evidence admissibility. Therefore, the study concludes that a legal reform is needed to classify unauthorized cryptomining as a cybercrime, accompanied by the establishment of digital forensic standards specific to IoT environments to strengthen law enforcement capacity
Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana dalam Penerapan Asas Ne Bis In Idem: Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm Safira Dwi Pratiwi; Emmilia Rusdiana
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/73041312

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, dengan posisi terdakwa telah menjalani sanksi adat pada saat kasus tersebut dibawa ke pengadilan. Untuk mengetahui sejauh mana Keputusan sanksi adat dapat dimanfaatkan dalam hukum pidana Indonesia untuk menggantikan sanksi pidana dalam kasus penganiayaan ringan. Penelitian ini berbasis pada metode penelitian hukum normatif yang berbasis legislatif dan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa selama penyelesaian sanksi adat sah;pihak-pihak ikut terlibat;dan ada penghormatan terhadap prinsip keadilan restoratif. Keputusan sanksi adat dapat diakui dan dianggap sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika sanski adat telah terpenuhi tetapi masih dijatuhkan sanksi pidan itu bertolak belakang dengan asas ne bis in idem. Penelitian ini sejalan dengan KUHP 2023 yang mengakui Keputusan pengadilan adat sebagai perpanjangan dari integrasi hukum antara hukum adat dan hukum pidana nasional.
Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel Ninda Armiana Saputri; Emmilia Rusdiana
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 1 (Spesial Issue) (2026): "Dharma Samudera"
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/8t3k7w80

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis perbuatan Laras Faizati sebagai tindak pidana penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) dan membandingkannya dengan Pasal 246 KUHP Nasional dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, serta mengevaluasi keabsahan penerapan asas lex mitior oleh majelis hakim dalam memilih KUHP Nasional yang lebih ringan selama masa transisi hukum pidana 2023–2026 sebagaimana Pasal 607 UU No. 1 Tahun 2023. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan doktrin hukum pidana nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa secara yuridis tetap memenuhi unsur tindak pidana penghasutan baik menurut konstruksi Pasal 160 KUHP lama jo. Pasal 110 ayat (2) maupun Pasal 246 KUHP Nasional, dengan perbedaan utama pada konfigurasi dan jenis sanksi, di mana KUHP Nasional menyediakan bentuk pidana yang lebih variatif dan humanistik, termasuk pidana pengawasan. Penerapan KUHP Nasional oleh majelis hakim melalui penjatuhan pidana penjara yang tidak perlu dijalani disertai pidana pengawasan dapat dibenarkan berdasarkan asas lex mitior karena KUHP Nasional lebih menguntungkan terdakwa tanpa mengubah dasar kriminalisasi perbuatannya dan tetap mencerminkan prinsip keadilan hukum pidana modern serta sejalan dengan desain perlindungan hak terdakwa serta keadilan substantif dalam rezim KUHP baru
The Objectiveness of The Alleged Victims as A Parameter for Law Enforcement in A Defamation Case Emmilia Rusdiana
Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 2 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v14i2.5985

Abstract

Activities in the complaints form from victims who feel libel by others have increased and occurred at all levels of the police in Indonesia. Everyone can feel offended by different insults, so the law enforcement of criminal offenses based on Article 310 paragraph (3) of the Criminal Code requires objectivity to accusations of defamation. The research points to a detriment as the basis for defamation, it is the concrete form of this detrimental requires further study as a manifestation of the substitute for defamation in the public interest.  This article aims to validate the objectivity of the victim's alleged insult and defamation allegations.  Article uses normative research type and conceptual approach with qualitative analysis. The defamation case regarding the meaning of the public interest. Justice is a baseline with the realization in concrete situations. The interest form of the community through the property by demanding actions that are proportional, appropriate, balanced, and in harmony with the rights of everyone. An emphasis on values prevailing in society (morals and customs).  There are direct interests that are primarily economic.  Then, the basis for filing a victim's complaint requires concrete evidence of the consequences of the alleged defamation, namely losses. Calculation of Losses.  The specific requirement is that material or immaterial loss arise during the pre-contractual, contractual, and post-contractual periods.  The complainant or victim must show the contract between the complainant and the offender.
Co-Authors Arianto Nugroho Arinto Nugroho Bagus Dwi Wahyudi Christian Felix Lumbanraja Firda Yanis Hardianti Firsha Veronika Fishelin Ninda Armiana Saputri Nurnilam Sari Nurul Hikmah Rizkiyah Putri Maharani Safira Dwi Pratiwi