Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.413
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Visi Ilmu Pendidikan SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Indonesian Journal of Disability Studies Unram Law Review Al-Hayat: Journal of Islamic Education JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Yudisial Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Law, Development and Justice Review Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam JURNAL USM LAW REVIEW ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Ius Poenale Jurnal Dedikasi Hukum Perspektif Hukum Jurnal Hukum Pelita Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Science and Education Journal Integralistik Jurnal Ragam Pengabdian Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Criminal Law Studies Dialogia Iuridica
EMMILIA RUSDIANA
Universitas Negeri Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik Emmilia Rusdiana; Pudji Astuti; Nurul Hikmah; Gelar Ali Ahmad
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7635

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime, yakni tindak pidana yang memerlukan keterlibatan banyak pihak,  cara yang tidak biasa dan melibatkan  komitmen dari masyarakat.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah melalui pemberian contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi  serta strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas dan nilai-nilai antikorupsi.  Sehubungan dengan pengawasan pada penggunaan anggaran negara melalui dana desa, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis hambatan dalam penerapan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif  dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa {PMD)dan Pemerintah Desa Suci, Desa Yosowilangun dan Desa Giri pada Pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan.  Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan  munculnya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan  penggunaan dana desa tersebut.  Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan-akan merupakan kajian yang baru dan tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.
PENGENAAN PIDANA DENDA YANG DAPAT DIKONVERSI DENGAN PIDANA KURUNGAN PADA PELAKU ANAK Emmilia Rusdiana
Jurnal Yudisial Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i3.364

Abstract

ABSTRAKPutusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg menjatuhkan pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti (konversi) dengan pidana kurungan dua bulan. Padahal Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan pidana denda hanya dapat digantikan dengan pelatihan kerja. Permasalahannya adalah apakah sudah sesuai penjatuhan pidana denda yang dapat dikonversi dengan pidana kurungan dikaitkan dengan asas hukum pidana, asas, dan tujuan pemidanaan anak? Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan pengenaan sanksi pada putusan hakim tidak sesuai dengan asas hukum pidana berupa legalitas, subsidiaritas, dan kesamaan. Putusan hakim juga tidak sesuai dengan asas pemidanaan anak terutama perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, asas penghindaran pembalasan serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Putusan ini juga menunjukkan adanya tujuan pemidanaan anak sebagai pembalasan daripada perbaikan, dan orientasi pada tujuan pemidanaan pada anak lebih dikedepankan daripada sanksi pidana itu sendiri. Jadi pelatihan kerja lebih tepat dijadikan pilihan daripada pidana kurungan.Kata kunci: konversi pidana; asas pemidanaan anak; tujuan pemidanaan anak. ABSTRACT Decision Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg has impose a prison sentence and a fine, with the provisions that if it is unpaid, it will be substituted with a twomonth confinement sentence. Article 71 paragraphs (3) the Criminal Justice System for Children requires that the substitution of criminal fine should be job training. The question is to determine wether the conversion of criminal fines with confinement is already in accordance with the principles of law, policies, and the purpose of criminal punishment for children. This type of research is normative juridical. The results of the study need to show that the imposition of sanctions on judges’ decision is not following the principles of criminal law in the form of legality, subsidiarity, and equality. The court decision is not under the policy of child punishment, especially deprivation of liberty and conviction as a last resort, the principle of avoidance of retaliation, and the principle of the best interests of children. This decision also shows that the purpose of punishing children in revenge rather than reparation, and orientation towards the goal of criminalization of children is more prioritized than criminal sanction itself, so job training is best suited as a choice rather than confinement sanction. Keywords: criminal conversion; principle of child criminalization; purpose of child criminalization.
PENGEMBANGAN MODEL ADDIE BAGI PEMBELAJARAN DARING MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Emmilia Rusdiana
Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Vol 13, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jvip.v12i2.39085

Abstract

Proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun dosen di awal perkuliahan, tetapi dosen terkadang mengalami beberapa hambatan sehingga perkuliahan tidak berjalan dengan baik. Perkuliahan dilakukan 15x tatap muka, dan Unesa telah menyediakan fasilitas daring  sebanyak 4x. Fasilitas perkuliahan dalam jaringan (daring) merupakan bagian penting dalam pembelajaran saat ini, karena perkuliahan daring dapat menggantikan pembelajaran tatap muka, sehingga hal ini menjadi alasan pengembangan perkuliahan secara daring. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan perguruan tinggi terhadap tantangan digital dan respon mahasiswa pada perkuliahan daring. Adapun penelitian ini menggunakan metode addie dan pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan perkuliahan dengan daring pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan menggunakan bahan ajar yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa S1 Hukum melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan, pelaksanaan pembuatan media daring, pelaksanaan perkuliahan secara daring dan evaluasi yang dilakukan melalui tugas. Pelaksanaan  kuliah daring memerlukan evaluasi persiapan perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa.  Beberapa masukan dari segi media dan konten (isi) telah diperbaiki oleh tim peneliti dan pembelajaran daring telah siap untuk diberikan pada mahasiswa.   Kata kunci : metode addie, Pengantar Hukum Indonesia, ahli media, ahli hukum, pembelajaran daring AbstractThe learning process is by following with the Semester Learning Plan (RPS) that has been prepared by the lecturer at the beginning of the lecture, but the lecturer sometimes experiences some obstacles so that the lecture does not go well. Lectures are conducted 15x face-to-face, and Unesa has provided 4x online facilities. Online lecture facilities are an important part of learning today because online lectures can replace face-to-face learning, so this is the reason for developing online lectures. This research was conducted to determine the readiness of tertiary institutions for digital challenges and student responses to online lectures. The research uses the addie method and data collection uses structured interviews and analyzed with descriptive qualitative. The results and discussion show that the development of online lectures in Indonesian Law Introduction (PHI) courses using teaching materials that are practical and easily understood by S1 Law students through several stages ranging from mapping, implementing online media creation, online lecturing and evaluating online done through assignments. Implementation of online lectures requires an evaluation of the preparation of tertiary institutions, lecturers and students. Some input in terms of media and content has been improved by the research team and online learning is ready to be given to students.    Keywords: The Addie method, Introduction to Indonesian Law, media experts, legal experts, online learning
Renewal of The Elements of Success on Al-Quran Memorization Program During Covid-19 Pandemic Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah
Al-Hayat: Journal of Islamic Education Vol 5 No 1 (2021): Al-Hayat: Journal of Islamic Education
Publisher : Al-Hayat Al-Istiqomah Foundation collab with Letiges

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35723/ajie.v5i1.153

Abstract

Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa Timur Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah
Perspektif Hukum VOLUME 20 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v20i1.75

Abstract

The anti-corruption movement introduces the publik that prevention efforts are better than efforts to eradicate corruption itself. This case has been conducted by an anti-corruption activist representing the community. The purpose of this research is to know the experience and understanding in supporting and realizing the anti-corruption movement as an effort to prevent corruption in East Java society. This type of research is sociological juridical and analyzed qualitatively. The results of the discussion showed that Malang Corruption Watch (MCW) and the Judicial Commission of the Republik of Indonesia liaising East Java had implemented an anti-corruption movement with a focus on publik education and capacity building for youth and students and had exercised their authority and duties in realizing judges who were committed to implementing the Code of Ethics and the Judge's Conduct Guidelines (KEPPH) by monitoring special hearings on corruption cases.
The Corporate Management Strategies as Empowering Persons with Disabilities Through Equal Opportunity and Access to Employment in Indonesia Emmilia Rusdiana; Arinto Nugroho; Nurnilam Sari
Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 9 No. 1 (2022)
Publisher : The Center for Disability Studies and Services Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.495 KB) | DOI: 10.21776/ub.ijds.2022.009.01.06

Abstract

The absence of implementation instructions by formulating strategies as a model for company management as well as the company's initial provision in providing equal opportunities and preparing access to workers with disabilities. To formulate a management model as a recommendation for private companies in the policies of the district/city/provincial Manpower and Transmigration Office and agencies in the city/district government or State-Owned Enterprises companies, and as a recommendation for the preparation of academic texts of regional regulations in Indonesia. The results that the real problem is the environment or society's perspective, and companies can consider the advantages of workers with disabilities, in the form of character and abilities as well as a good image for companies. Adjustment the company's commitment to providing additional funds to prepare human resources and additional facilities to meet the needs in the work environment, increasing in the form of training on the awareness of other workers as well as awareness that persons with disabilities have rights as workers, and as business opportunities and benefits, or through company activity in the form of Corporate Social Responsibility. More recently, the synergy between companies, the government and the community of people with disabilities, in the form of imposition of rewards based on the number of permanent workers and temporary workers of people with disabilities to all companies.
Literasi Buku Saku Pedoman Corporal Punishment Untuk Guru-Guru SMASMK Negeri se-Blitar Raya Dalam Mengantisipasi Kekerasan di Sekolah Vita Mahardhika; Pudji Astuti; Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah; Gelar Ali Ahmad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22150

Abstract

Corporal punishment adalah hukuman yang diberikan untuk mendisiplinkan peserta didik dengan maksud memberikan rasa sakit tetapi tidak melukai, dengan tujuan membenahi atau mengontrol tingkah laku anak. Guru diberikan kewenangan untuk menjatuhkan corporal punishment, akan tetapi sedikit yang memahami bagaimana batasan dalam menjatuhkan corporal punishment kepada peserta didiknya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan literasi buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment untuk guru-guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya. Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan sarasehan dan diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pada guru memahami tentang pengertian, tujuan, tata cara dan batasan dalam penjatuhan corporal punishment sehingga tidak berpotensi ada pengaduan dari orang tua peserta didik kepada aparat penegak hukum. Literacy Handbook of Corporal Punishment Guidelines for Senior High School/Vocational High School Teachers in Blitar Raya in Anticipating Violence in Schools Corporal punishment is a punishment given to discipline students with the intention of giving pain but not injuring, with the aim of fixing or controlling the child's behavior. Teachers are given the authority to impose corporal punishment, but few understand how the limits are in imposing corporal punishment to their students. This is evidenced by the many cases of violence committed by teachers against their students. The purpose of this community service is to provide pocket book literacy guidelines for imposing corporal punishment for state high school/vocational teachers throughout Blitar Raya. The method of implementing the service is carried out with workshops and discussions followed by questions and answers. The results obtained from this activity are that the teacher understands the meaning, purpose, procedures and limitations in imposing corporal punishment so that there is no potential for complaints from parents of students to law enforcement officials.
Respon Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Bagi Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia UNESA Emmilia Rusdiana; Arianto Nugroho
Integralistik Vol 31, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v31i1.21834

Abstract

Proses pembelajaran sebaiknya sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sudah disusun dosen di awal perkuliahan, tetapi dosen terkadang mengalami beberapa hambatan sehingga perkuliahan tidak berjalan dengan baik. Perkuliahan dilakukan 15x tatap muka dengan pertemuan ke 8 adalah UTS dan pertemuan ke 16 adalah UAS, dan dosen harus kesulitan mengganti waktu perkuliahan untiuk memenuhi 15 tatap muka. Beberapa tahun ini, Unesa menyediakan fasilitas daring  sebanyak 4x. Fasilitas perkuliahan dalam jaringan (daring) merupakan bagian penting dalam pembelajaran saat ini, karena perkuliahan daring bisa menggantikan pembelajaran tatap muka saat dosen berhalangan hadir, sehingga hal ini menjadi alasan pengembangan perkuliahan secara daring. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan perguruan tinggi terhadap tantangan digital dan respon mahasiswa adanya kegiatan perkuliahan daring. Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan angket dan dilanjutkan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan perkuliahan dengan daring pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan menggunakan bahan ajar yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa S1 Hukum melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan, pelaksanaan pembuatan media daring, pelaksanaan perkuliahan secara daring dan evaluasi yang dilakukan melalui tugas. Pelaksanaan  kuliah daring memerlukan evaluasi persiapan perguruan tinggi juga memerlukan evaluasi dari mahasiswa.  Hasil penelitian dan pembahasan  menunjukkan bahwa Interaksi mahasiswa dengan dosen melalui pembelajaran daring PHI memerlukan dukungan dari perguruan tinggi dan dosen, dukungan perguruan tinggi dalam menyediakan sarana dan prasarana dan dosen menyiapkan materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran daring tersebut diberikan Sementara mahasiswa telah mennunjukkan motivasi yang cenderung meningkat  sebab mahasiswa memerlukan variasi tersendiri yang berbeda dengan perkuliahan tatap muka,   dan mereka  lebih menyukai  pembelajaran daring sebagai variasi cara mengembangkan  dan penyampaian materi. Kata kunci : respon mahasiswa, Pengantar Hukum Indonesia, perkuliahan daring
Imposing Additional Criminal Sanction of Chemical Castration against Child Sexual Violence Perpetrators Firda Yanis Hardianti; Emmilia Rusdiana
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 7 No. 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.38375

Abstract

This paper aims to examine the fulfillment of the requirements for implementing the judge's decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk in providing additional punishment in the form of chemical castration and rationalization of the Indonesian Doctors Association (IDI) in approving the implementation of the decision. The results of the study indicate that the conditions for implementing the decision No. 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk in providing additional punishment for chemical castration has been fulfilled, because the conditions for the imposition of additional punishment in the form of chemical castration are imposed after the convict has served the principal sentence in accordance with Article 81A paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning child protection. The reason IDI is obliged to approve the implementation of Decision Number: 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk is that when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed. So, in practice, when a doctor is asked to perform chemical castration, the doctor must do so because this provision is a legal order and there is a justification for this. The decision Sus/2019/PN Mjk is when a regulation is included in the legislation, this provision is perfectly binding and must be obeyed.
A Criminalization of Civil Servant in Case of Neutrality Violations in a Regional Head Election Emmilia Rusdiana; Rizkiyah Putri Maharani
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 7 No. 1 (2022): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v7i1.38376

Abstract

This study aims to validate and analyze the accuracy of sentencing the the defendant as the head of the service in fulfilling the elements of the legal subject as a Civil Servant, as well as legal proof of the defendant's actions which are considered beneficial or detrimental to one of the candidate pairs. Legal research with normative juridical, as well as statutory, case, and conceptual approaches and analyzed prescriptively. The accuracy of sentencing the the defendant in Decision Number 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr regarding legal subjects is based that the Panel of a judge s interprets ASN holding certain positions in government as ASN. The judge's considerations did not refer to the Civil Servant Law and the the defendant was a High Pratama Official, belonging to an Echelon 2 position, and this was based on the theory of a criminal responsibility that the actions taken by the the defendant were a burden of personal responsibility not the responsibility of the position. It has nothing to do with the main duties and official functions as Head of the Social, Civil and Population Registration Service, and not as a legitimate job order task. Legal proof of the the phrase "favorable" or "detrimental" to one of the Candidate pairs is inappropriate, because it is not based on the benefit or harm is a formal offense so it does not need to be proven because there is a potential loss and at the same time the theory of economics analysis of law on the principle of optimization, proving cost-benefit analysis, the principle of balance, and the principle of efficiency.
Co-Authors Abdul Madjid Adinda Hilda Rachmania Aditya Wiguna Sanjaya Anisa Deny Setiawati Arianto Nugroho Arinto Nugroho Arinto Nugroho Bagus Dwi Wahyudi Christian Felix Lumbanraja Dandy Irvandy Dicky Eko Prasetio Dinda Puteri Fathurachmah Kusuma Esa Setya Al Akbar Fetty Faulina Yekti Firda Yanis Hardianti Firsha Veronika Fishelin Fransiska Yuardini Yuardini Gelar Ali Ahmad Gelar Ali Ahmad Graciela Natasha Tessalonica Lektonpessy Icca Cahya Anggraeni Irfa Ronaboyd Kesya Nur Aulia Fernanda Laila Himmatul Fajriyah Milda Istiqomah Moh Fahmi Arrifqi Muhammad Akmal TaufiqulHakim Ninda Armiana Saputri Nurnilam Sari Nurul Hikmah Nurul Hikmah Nurul Hikmah Oky Putri Firninda Pudji Astuti Pudji Astuti Pudji Astuti Qurratan A’yun Rizkiyah Putri Maharani Rohmatul Faizah Rr. Lilis Hermawati Safira Dwi Pratiwi Shera Rendra Siska Oktaviani Siti Nur Aisyiah Siti Nur Ulyatin Zumaroh Sonny Zulhuda Syahid Akhmad Faisol Vita Mahardhika Vita Mahardhika Wisnu Kuncoro Aji