<![CDATA[Peralihan saham dalam Perseroan Terbatas melalui Akta Jual Beli Saham merupakan tindakan korporasi yang sah. Masalah hukum timbul ketika peralihan tersebut mengakibatkan kepemilikan silang saham yang dilarang oleh undang-undang perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari kepemilikan silang saham yang timbul dari Akta Jual Beli Saham dan untuk meneliti sejauh mana kepastian hukum yang berlaku terhadap akta tersebut dalam kerangka regulasi korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, yurisprudensi, dan konseptual, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Temuan menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang yang terbentuk melalui transfer saham menjadikan transaksi tersebut secara hukum tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Akibatnya, hubungan hukum antara para pihak berakhir dan status hukum perusahaan dikembalikan ke kondisi semula. Meskipun kepastian hukum secara normatif dijamin melalui larangan eksplisit dan mekanisme regulasi yang mengatur transfer saham, efektivitas praktisnya tetap terbatas akibat kurangnya kepatuhan dan pengawasan preventif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, terutama melalui pengenalan kewajiban pengungkapan preventif berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penguatan langkah-langkah kehati-hatian oleh notaris dalam mengkaji struktur kepemilikan silang yang potensial.]]>
