Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

KEPASTIAN HUKUM PROSES JUAL BELI TANAH DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN: SETELAHNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN PIHAK PENJUAL Miftahusshofa Tabroni, Nurul; Lontoh, Rielly; Sahril, Iran
Esensi Hukum Vol 6 No 2 (2024): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v6i2.394

Abstract

Das sollen Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilaksanakan atas akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun Das sein masih terdapat proses jual beli tanah dilaksanakan dibawah tangan tidak melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tujuan penelitian mengetahui keabsahan proses jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan berkaitan pada pendaftaran tanah dan kepastian hukum dari pendaftaran tanah atas proses jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan perihal pengalihan hak karena para pihak penjual telah tidak diketahui posisi keberadaanya. Metode yuridis normatif menggunakan data sekunder dan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Pengumpulan data diidentifikasi dengan analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan logika deduktif. Hasil diketahui Penggugat selaku pembeli mengajukan gugatan dengan kasus terhadap Tergugat selaku penjual atas Putusan Nomor : 169/Pdt.G/2020/PN.Sel, Putusan Nomor : 222/Pdt.G/2019/PN.Ckr, Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2022/PN.Smg menyatakan kebasahan jual beli tanah dibawah tangan berkaitan pendaftaran tanah dan kepastian hukum pendaftaran tanah atas proses jual beli dibawah tangan sah secara hukum.
Pembatalan  Akta Hibah atas Sertipikat Tanah oleh Orang Tua terhadap Anak Angkat Alimin, Indra; Lontoh, Rielly; Marniati, Felicitas Sri
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1024

Abstract

Pembahasan mengenai pembatalan  akta hibah atas sertipikat tanah oleh orang tua terhadap anak angkat. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembatalan hibah terhadap anak angkat yang tidak melaksanakan perjanjian dari pemberi hibah bahwa. orangtua angkat menarik kembali hibahnya yang didalam putusannya menyatakan akta hibah tersebut adalah batal karena tanah dan rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan orang tua angkat dan niatnya orang tua angkat merawat di hari tuanya. Tetapi niat orang tua angkat disalahgunakan oleh anak angkat yang justru mentelantarkan.
Kepastian Hukum Benda Jaminan Gadai yang Berasal dari Hasil Kejahatan dan Akibat Hukumnya bagi Perusahaan Gadai Gunawan; Rohman, Holilur; Lontoh, Rielly
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2025): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v2i3.1048

Abstract

Pembahasan mengenai kepastian hukum benda jaminan gadai yang berasal dari hasil kejahatan dan akibat hukumnya bagi perusahaan gadai. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan gadai atas benda jaminan gadai yang berasal dari hasil kejahatan. Analisis kepastian hukum terhadap benda jaminan hasil kejahatan bagi kreditur sama sekali tidak didapatkan dikarenakan benda jaminan sebagai obyek gadai di kembalikan kepada pelapor/korban, sehingga kreditur tidak dapat menjual obyek gadai sebagai pengganti kerugian atas pinjaman dana yang sudah di keluarkan kepada nasabah.
Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitieme Portie dalam Hukum Perdata Indonesia Amaliah, Amaliah; Marniati, Felicitas Sri; Lontoh, Rielly
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i1.12490

Abstract

Article 875 of the Civil Code stipulates that a will expresses the testator’s wishes regarding beneficiaries and becomes effective after death. However, such provisions must not contravene Article 913, which guarantees the absolute rights (legitieme portie) of heirs. This study examines two issues: the legal consequences of a will addressed to a specific legitimary and the legal protection afforded to a legitimary when a will favors another beneficiary. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, analytical, and case study approaches, with data drawn from legal literature and legislation. Analysis was conducted through grammatical interpretation, analogical construction, and legal refinement. The findings show that a will directed to a particular legitimary has no unique legal consequences, since a will may designate any person as beneficiary. Nonetheless, the legitieme portie must not be impaired, as it constitutes a protected right under Articles 913 and 914 of the Civil Code. This protection applies from the opening of inheritance. The study underscores that while testamentary freedom is recognized, it is limited by the inviolable rights of legitimaries, ensuring fairness and legal certainty in inheritance law.
Analisis Yuridis Akta Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie: Implikasi Terhadap Tanggung Jawab Notaris Septiana, Tri Wulan; Lontoh, Rielly; Turhamun, M. Slamet
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i1.12568

Abstract

This research is motivated by the existence of an inheritance dispute caused by the existence of a will deed made by a Notary that is contrary to the provisions of Legitieme Portie. In Article 913 of the Civil Code it is regulated that Legitieme portie must be given to the heirs in a straight line according to the law, against which the deceased person may not determine anything, even with a will deed. The formulation of the problem in this research is How is the notary's responsibility for a will that violates the absolute rights (Legitieme Portie) of the heirs in the Civil Code, and What are the legal consequences of a will deed that violates the absolute rights (Legitieme Portie) of the heirs in the Civil Code. The theory used in this research is the Theory of responsibility according to Hans Kelsen and the Theory of consequences according to Soeroso. The research method used in this study is normative juridical. Legal research is conducted by examining library materials or secondary data only. This study uses legislative, conceptual, analytical, and case-based approaches. The results of this study indicate that a notary who makes a deed contrary to the provisions of the Legitieme Portie is obliged to be held accountable under civil law. Although the court decision does not stipulate sanctions for notaries, if the notary is later sued by a party who feels aggrieved, the notary must be held accountable. The legal consequence of the will is that it is null and void and has no binding legal force.
Legal Protection for Debtors in Collecting Non-Performing Loans Related to Unlawful Acts Committed by Creditors Through Installation of Banner Outside the Object of Collateral Aryanti, Firly; Lontoh, Rielly; Situmorang, Risma
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i3.15353

Abstract

This study examines the unlawful practice of creditors placing banners outside collateral objects to collect non-performing loans, which potentially harms debtors materially and immaterially and violates consumer protection principles. Using a normative legal research method with statutory, case, analytical, and conceptual approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal sources through grammatical, systematic, and constructive interpretation. Findings indicate that such banner placements constitute unlawful acts under POJK No. 22 of 2023 and can be subject to civil litigation by affected debtors. The study concludes that legal protection must be enforced through OJK supervision and sanctions, while financial institutions should adopt lawful, fair, and non-detrimental debt collection procedures.
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Dialihkan Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Berdasarkan Klausula Janji untuk Memiliki dalam Perjanjian Utang-Piutang Kholifah, Nur; Halim, Anriz Nazaruddin; Lontoh, Rielly
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.892

Abstract

Perjanjian utang-piutang adalah kesepakatan antara dua pihak, biasanya melibatkan uang sebagai objek. Dalam perjanjian ini, agunan sering diberikan sebagai jaminan pelunasan utang. Selain itu, perjanjian ini dapat mencakup klausul janji untuk memiliki (milik beding). Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: 1) Akibat hukum dari klausula janji untuk memiliki yang dapat menyebabkan peralihan kepemilikan hak atas tanah dan 2) Perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kepemilikannya dialihkan berdasarkan klausula tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori akibat hukum menurut R. Soeroso dan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang diterapkan meliputi perundang-undangan, analisis, kasus, dan konseptual, dengan teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang dengan klausula janji untuk memiliki dapat dibatalkan demi hukum, seperti yang tertera dalam beberapa putusan pengadilan. Jika terdapat perjanjian semacam ini, pihak yang berutang dapat mengajukan pembatalan akta-akta yang didasarkan pada klausula tersebut ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian utang-piutang agar hak-hak para pihak terlindungi secara efektif.
Competency Standards for Law Enforcement Officials in Land Disputes Resolution Through General Court in Indonesia Lontoh, Rielly; Maramis, Ronny A.; Mawuntu, J. Ronald; Konoras, Abdurrahman
Journal of The Community Development in Asia Vol 4, No 3 (2021): September 2021
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1177

Abstract

The role of the judiciary, law enforcement officials in the resolution of disputes is important. The number of disputes is increased, many authorities in Indonesia produce multiple decisions with conflicting legal force making it difficult to execute. The purpose of the study was to find the standardization of competency of law enforcement officials, the relationship between the professionalism of law enforcement officials and legal certainty in the settlement of land disputes as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law Number 5/1960. Settlement of land disputes is achieved through the General Court and the Administrative Court. The existence of regulations regarding competency standards for law enforcement officials who handle land disputes for the sake of fair settlement of land disputes and legal certainty.