Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Presumption of Law Jurnal Hukum Inconcreto Soedirman Law Review
Eva Dwi Dayati
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
URGENSI PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA: THE URGENCY OF PROTECTING THE RIGHTS OF PRISONERS TO HEALTH AND FOOD IN THE REFORM OF THE INDONESIAN CORRECTIONAL SYSTEM Eva Dwi Dayati; Rani Hendriana; Alef Musyahadah Rahmah; Rohadhatul Aisy
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15372

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Hak untuk memperoleh makanan yang layak dan kesehatan merupakan hak dasar bagi narapidana sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seringkali terabaikan dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia. Overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia seperti tenaga medis dan juru masak, menjadi faktor utama terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya perlindungan terhadap hak narapidana atas makanan dan kesehatan serta merumuskan suatu pembaharuan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang lebih humanis dan berkeadilan (studi di Lemabga Pemasyarakatan Kelas I Semarang). Metode penelitian yang digunakan adalah yurudis empiris, yakni dengan melakukan kajian hukum bukan hanya terhadap peraturan tertulis (normatif) tetapi juga dengan melihat praktik bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan hukum mengenai hak narapidana dengan praktik yang terjadi di lapangan. Tidak adanya juru masak dan fasilitas kesehatan yang terbatas menjadi faktor utama yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Oleh karena itu, diperlukan suatu  reformasi kebijakan yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak narapidana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, seperti peningkatan anggaran, sumber daya manusia serta pengawasan terhadap para petugas Lapas dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Pembaharuan sistem pemasyarakatan indonesia yang menjamin hak atas kesehatan dan makanan bagi narapidana merupakan langkah strategis menuju sistem pemasyarakatan Indonesia yang humanis dan beradab.
Tinjauan Normatif terhadap Syarat Persetujuan para Pihak dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Eva Dwi Dayati
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16115

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan konsep yang berbeda yaitu dengan hadirnya konsep diversi dan restorative justice dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam rangka perlindungan anak khususnya dalam pelaksanaan diversi, kelemahan dan perbaikan untuk dimasa yang akan datang, mengingat pentingnya diversi dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dan hambatan terkait dengan pelaksanaan diversi di dalam UU SPPA, yakni terkait dengan syarat yuridis persetujuan antara korban, pelaku (anak), dan keluarga korban mengingat tanpa adanya kesepakatan dari para pihak maka tentunya diversi tidak akan bisa dilaksanakan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perlu adanya tambahan formulasi dalam UU SPPA terkait dengan kewenangan hakim menilai proses diversi di dalam UU SPPA demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Diversi; Persetujuan para Pihak; Restoratif Justice.
Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence Its Relationship with the Child Protection Law and the Convention on the Rights of the Child Eva Dwi Dayati; Alef Musyahadah Rahmah; Setya Wahyudi; Dwi Hapsari Retnaningrum
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum In Concreto Volume 5 Nomor 1 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v5i1.2042

Abstract

Children are a group that is highly vulnerable to becoming victims of violence, especially sexual violence. Sexual violence against children is a serious crime that has a broad impact, especially on the future of children as the next generation of the nation. Legal protection is a state policy to protect, fulfill, and guarantee the fulfillment of children's rights and obligations in the context of law enforcement for the protection of children. This study aims to examine the legal protection provisions for child victims of sexual violence in Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and its compatibility with the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC). The method used in this study is normative juridical and the data used is secondary data. The results of the study show that the child protection law has provided a legal basis for child victims of sexual violence and that the protection provided is in accordance with the principles set out in CRC. In this case, strengthening the monitoring mechanism is very important so that regulations on the protection of child victims of sexual violence can be implemented effectively and in the interests of the victims.
Co-Authors Alef Musyahadah Rahmah Alef Musyahadah Rahmah Dwi Hapsari Retnaningrum Rani Hendriana Rohadhatul Aisy Setya Wahyudi