Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEMUAN HUKUM IN CONCRETO DALAM KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN Alef Musyahadah Rahmah; Tedi Sudrajat
Jurnal Dinamika Hukum Vol 9, No 2 (2009)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2009.9.2.217

The implementation of freedom of religion and beliefs have many problems. it can be recognize by many regulation that not synchronized. Based on the research, to find in concreto’ law, researcher using the general principle’s of legal drafting. Lex superior derograt legi inferiori between article 28-29 UUD 1945 with Law No.1 Year 1965 jo Law No.5 Year 1969, Lex Specialist derograt legi generali between Law No.39 Year 1999 jo Law No.12 Year 2005 with Law No.1 Year 1965 jo Law No.5 Year 1969, and Lex posterior degograt legi priori between Law No.39 Year 1999 jo Law No.12 Year 2005 with Law No.1 Year 1965 jo Law No.5 Year 1969. Kata kunci: Hukum in Concreto, Asas-asas umum peraturan oerundang-undangan dan kebebasan beragama dan berkeyakinan

HERMENEUTIKA HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF METODE PENEMUAN HUKUM BAGI HAKIM UNTUK MENUNJANG KEADILAN GENDER Alef Musyahadah Rahmah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2013.13.2.211

Hermeneutic law approach can be an effort to make comprehensive interpretation of law, so the contruction of law doesn’t trap to the texts interpretation only. It is going on leaning by the judge in order to judged the case related with victim women that less giving the justice. Hermeneutic law approach consider relevancy between text, context and contextualization is in line with feminist method in understanding and revealing the truth, that is “women’s experience”. The judge will doing uncommon interpretation like applied feminist practical reasoning by doing discussing and listening the unknown in women’s experience. Key words: rechtsvinding, hermeneutics law, judge, gender justice

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYUSUNAN APBD Saryono Hanadi; M.I. Wiwik Yuni Hastuti; Alef Musyahadah Rahmah
Jurnal Yudisial Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i1.2

ABSTRACTThis article elaborates the Court Verdict Number 76/Pid./B/2008/PN.Pwt concerning on the case of corruption in APBD of Banyumas in 2003, which was conducted by its member of the DPRD . In this case, the prosecutors accused the defendants jointly conducting an on going act of corruption. The judges decided that the defendants were not accountable for their unlawful activity. Considering the defendants were just as the proposer of the budget in this matter, the court thus released them from all the prosecutions (van onslag of alle rechtsvervolging). There is a particular relationship between the board members regarding the budget proposal which was assumed to be deviated from the budget approved by the head of the region. It resulted in the release of these regulations. We cannot well thought-out where the fault is until we can find the connection with each other, which is the conducts of the participants that appear in the link as a unity.Keywords: corruption of APBD, medeplegen, onslag van alle rechtsvervolging, criminal act. ABSTRAKArtikel ini mengelaborasi Putusan Pengadilan Nomor 76/Pid./B/2008/PN.Pwt terkait dengan kasus korupsi APBD Banyumas tahun 2003, yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Dalam kasus ini, jaksa menuntut terdakwa bersama-sama melakukan korupsi. Hakim memutuskan bahwa terdakwa menjalankan anggaran yang menyimpang. Pertimbangan terdakwa hanya mengajukan anggaran sehingga meminta pengadilan untuk melepaskan dari semua dakwaan, van onslag of alle rechtsvervolging. Dalam kasus ini terdapat keterkaitan anggota DPRD untuk melakukan pengawasan dan mensetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah sehingga keduanya bersama-sama melahirkan peraturan daerah. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dimana letak kesalahannya hingga mendapatkan keterkaitan satu dengan yang lain karena merupakan satu kesatuan jaringan.Kata kunci: korupsi APBD, turut serta, membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum, UU kejahatan.

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka) Anis Tucinah Sari; Alef Musyahadah Rahmah; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.178

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pengaruh faktor pendidikan, faktor kedisiplinan dan faktor motivasi terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) di Desa Palabuan, Kec.Sukahaji, Kab. Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka dengan responden sebanyak 40 warga. Pengambilan sampel penelitian menggunakan multistage random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Palabuan, Kec. Sukahaji, Kab. Majalengka adalah sedang. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi tingginya pengetahuan hukum masyarakat, tingginya pemahaman hukum masyarakat, banyaknya sikap hukum masyarakat yang kurang setuju, dan banyaknya perilaku hukum masyarakat yang kurang sesuai terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan. Faktor pendidikan cenderung tidak berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan faktor kedisiplinan dan faktor motivasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kata Kunci: Kartu Identitas Anak (KIA); Kedisiplinan; Kesadaran Hukum Masyarakat; Motivasi; Pendidikan

EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI (STUDI DI RUMAH SAKIT WILAYAH JAKARTA) Mutiara Ramadhanty; Alef Musyahadah Rahmah; Saryono Hanadi
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.126

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta dan faktor yang cenderung berpengaruh terhadap efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dengan responden sebanyak 24 (dua puluh empat) orang fisioterapis. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode angket, dokumenter dan kepustakaan. Data diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi kemudian dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator meliputi efektifnya assesmen fisioterapi, efektifnya diagnosis fisoterapi, efektifnya perencanaan intervensi fisioterapi, efektifnya intervensi fisioterapi dan efektifnya evaluasi fisioterapi. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi efektivitas hukum pelaksanaan kewenangan fisioterapis dalam pelayanan fisioterapi di Rumah Sakit Wilayah Jakarta meliputi faktor kedisiplinan, faktor sarana prasarana dan faktor masa kerja.Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Pelaksanaan Kewenangan Fisioterapis, Kedisiplinan, Sarana Prasarana, Masa Kerja

IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen) Finka Salma Kamila Hasri; Alef Musyahadah Rahmah; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.2674

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan metode reduksi data, display data, dan kategorisasi data yang disajikan dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif, serta dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari parameter yang meliputi : persyaratan dan tata cara pengajuan pemberian hak akses yang sudah terlaksana dengan baik; dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja, pemberian hak akses data pribadi, dan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang sudah terlaksana dengan baik. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Faktor pendukung berupa peraturan perundang-undangan; adanya sarana yang memadai berupa komputer dan wifi; pemahaman pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terhadap peraturan; etos kerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; dan pengguna mematuhi aturan. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; web portal tidak dapat diakses; tidak adanya pendanaan dan sosialisasi; kurangnya pemahaman pengguna terhadap penggunaan teknologi; dan data yang tidak update.Kata Kunci: Implementasi Hukum; Pelayanan Administrasi Kependudukan; Pemanfaatan Data Kependudukan.

EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN GIZI BAGI PASIEN RAWAT INAP ANAK DI RUMAH SAKIT TENTARA WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO Shafira Dwinta; Alef Musyahadah Rahmah; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.179

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak dan pengaruh faktor kepuasan pasien, sarana dan fasilitas, dan komunikasi terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto, dengan responden sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang responden. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi efektifnya pelaksanaan assesmen gizi, efektifnya pelaksanaan diagnosis gizi, efektifnya pelaksanaan intervensi gizi, dan efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi gizi. Faktor kepuasan pasien, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor komunikasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pasien, semakin baik sarana dan fasilitas serta semakin baik tingkat komunikasi, maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukumpelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak.Kata kunci : Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi; Pasien Rawat Inap Anak; kepuasan pasien; Sarana dan Fasilitas; Komunikasi

KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MINIMARKET (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr) Raden Fidela Raissa Ramadhanti; Rahadi Wasi Bintoro; Alef Musyahadah Rahmah
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.120

Pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka persidangan mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi suatu pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara pidana berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Closed Circuit Television (CCTV) adalah salah satu dari banyak bukti yang diatur dalam UU ITE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di Minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menujukkan bahwa rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr adalah sebagai barang bukti. Walaupun dalam putusan tersebut rekaman CCTV tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai alat bukti, tetapi rekaman CCTV dalam putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr didasarkan pada aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis.Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian

Kepatuhan Hukum Bidan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Persalinan Dan Perinatologi (Studi Di RSUD Kemayoran Jakarta) Muhammad Dzaki Wicaksono; Alef Musyahadah Rahmah; Saryono Hanadi
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.34

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta dan faktor yang cenderung memengaruhi kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSUD Kemayoran Jakarta dengan responden sebanyak 21 bidan. Pengambilan sampel penelitian melalui metode simple random sampling. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan metode kuesioner, studi pustaka, dan studi dokumenter. Pengolahan data dilakukan secara coding, editing dan tabulasi kemudian disajikan secara naratif dan tabel data. Analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik sederhana, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan metode analisis konten dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta adalah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap enam indikator meliputi tingginya tingkat keselamatan dari kejadian kematian ibu karena persalinan, tingginya tingkat pemberian pelayanan persalinan normal, tingginya tingkat pemberian pelayanan persalinan dengan penyulit, tingginya tingkat kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr, tingginya tingkat keluarga berencana, tingginya tingkat kepuasan pelanggan. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi kepatuhan hukum bidan terhadap standar pelayanan minimal persalinan dan perinatologi di RSUD Kemayoran Jakarta meliputi faktor kedisiplinan, fasilitas dan motivasi kerja. Keywords: Kepatuhan Hukum Bidan; Standar Pelayanan Minimal Persalinan dan Perinatologi ; Kedisiplinan; Fasilitas; Motivasi Kerja.

KEBIJAKAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DEMI TERWUJUDNYA KEADILAN Nurani Ajeng Tri Utami; Alef Musyahadah Rahmah; Setya Wahyudi
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.14197

Maraknya kasus-kasus di Indonesia yang diselesaikan dengan cara restorative maka perlu adanya pengaturan yang tepat agar dapat berjalan sesuai dengan rasa keadalian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan dan tantangan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konsep dan analitis. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restorative telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Mahkamah Agung yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi atauran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Untuk mendorong implementasi keadilan restorative dapat melalui existing law. Perlu adanya mekanisme agar undang-undang yang ada dapat sejalan dengan keadilan restorative dengan memperkuat implementasi keadilan restorative dalam peraturan perundang-undangan, secara komprehensif. Kata Kunci: Restorative justice, Sistem peradilan pidana, kebijakan

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search