<![CDATA[Pasca referendum kemerdekaan, Sudan Selatan berada dalam kondisi destabilisasi politik yang membawanya kembali ke dalam suatu konflik. Konflik ini diawali dengan adanya rasa ketidakpuasan terhadap elit politik pemerintahan oleh suatu kelompok etnis yang berada di Sudan Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu konflik ini kemudian menyebar menjadi konflik terbuka hingga memicu terjadinya perang saudara. Hal ini membuat komunitas internasional seperti PBB, IGAD dan beberapa negara memberikan keterlibatannya guna menemukan upaya damai di konflik Sudan Selatan. Penelitian ini akan menganalisis peran PBB, IGAD dan beberapa negara dalam menemukan resolusi konflik dalam konflik Sudan Selatan. Dengan menggunakan kerangka pemikiran konflik, institusionalisme liberal dan pembangunan perdamaian, penelitian memperlihatkan bahwa suatu konflik akan menemukan solusi damai bila kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik terwadahi secara baik. Dalam hal ini peran mediator dari IGAD terutama, memiliki peran kunci di konflik Sudan Selatan. After the independence referendum, South Sudan was in a state of political destabilization that brought it back into conflict. This conflict began with a sense of dissatisfaction with the political elite of the government by an ethnic group in South Sudan. However, over time this conflict then spread into open conflict until it triggered a civil war. This made the international community such as the United Nations, IGAD and several countries provide their involvement to find peaceful efforts in the South Sudan conflict. This research will analyze the role of the UN, IGAD and several countries in finding conflict resolution in the South Sudan conflict. By using the framework of conflict, liberal institutionalism and peacebuilding, the research shows that a conflict will find a peaceful solution if the interests of the parties involved in the conflict are well accommodated. In this case, the mediator role of IGAD in particular, has a key role in the South Sudan conflict. ]]>
