Vania Zahra Nathania
UPN Veteran Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sub-State Diplomacy As To Contemporary Indonesian Diplomacy: Paradiplomacy strategy in strengthening sister city cooperation in tourism sector Laode Muhamad Fathun; I Nyoman Aji Suadhana Rai; Vania Zahra Nathania; Tuhfahtu Hasanatul Wahidah
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 9 No. 2 (2024)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v9i2.12855

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan diplomasi sub-negara Indonesia sebagai gaya diplomasi Indonesia kontemporer untuk mencapai kepentingan nasional. Saat ini kepentingan nasional tidak hanya dijalankan secara monopoli oleh negara. Namun, aktor sub-negara juga terlibat sebagai aktor yang mendukung diplomasi Indonesia di era kontemporer. Artikel ini menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antar kawasan yaitu Australia yang diwakili New South Wales dan Indonesia yang diwakili DKI Jakarta mempunyai potensi kerja sama yang baik. Hal ini didasari oleh hubungan baik kedua negara ditambah kerja sama sister city antar kedua wilayah ibu kota untuk mendukung pelaksanaan kerja sama. Kerjasama yang dilakukan pada bidang pariwisata merupakan kerjasama dua daerah yang sangat menguntungkan dalam bidang ekonomi pariwisata. Sebab kedua wilayah tersebut merupakan wilayah yang memiliki karakter yang sama yaitu wilayah maritim. Kerja sama tersebut harus didasarkan pada kolaborasi di tingkat negara dengan menggunakan metode kebijakan luar negeri komparatif bersama. Artinya pemerintah daerah mendukung kerja sama nasional yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama sister city
Dinamika Perundingan Damai: Efektivitas Mediasi Internasional Dalam Konflik Sudan Selatan Hesti Rosdiana; Vania Zahra Nathania; Irwansyah Irwansyah
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v4i1.763

Abstract

Pasca referendum kemerdekaan, Sudan Selatan berada dalam kondisi destabilisasi politik yang membawanya kembali ke dalam suatu konflik. Konflik ini diawali dengan adanya rasa ketidakpuasan terhadap elit politik pemerintahan oleh suatu kelompok etnis yang berada di Sudan Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu konflik ini kemudian menyebar menjadi konflik terbuka hingga memicu terjadinya perang saudara. Hal ini membuat komunitas internasional seperti PBB, IGAD dan beberapa negara memberikan keterlibatannya guna menemukan upaya damai di konflik Sudan Selatan. Penelitian ini akan menganalisis peran PBB, IGAD dan beberapa negara dalam menemukan resolusi konflik dalam konflik Sudan Selatan. Dengan menggunakan kerangka pemikiran konflik, institusionalisme liberal dan pembangunan perdamaian, penelitian memperlihatkan bahwa suatu konflik akan menemukan solusi damai bila kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik terwadahi secara baik. Dalam hal ini peran mediator dari IGAD terutama, memiliki peran kunci di konflik Sudan Selatan. After the independence referendum, South Sudan was in a state of political destabilization that brought it back into conflict. This conflict began with a sense of dissatisfaction with the political elite of the government by an ethnic group in South Sudan. However, over time this conflict then spread into open conflict until it triggered a civil war. This made the international community such as the United Nations, IGAD and several countries provide their involvement to find peaceful efforts in the South Sudan conflict. This research will analyze the role of the UN, IGAD and several countries in finding conflict resolution in the South Sudan conflict. By using the framework of conflict, liberal institutionalism and peacebuilding, the research shows that a conflict will find a peaceful solution if the interests of the parties involved in the conflict are well accommodated. In this case, the mediator role of IGAD in particular, has a key role in the South Sudan conflict.  
INTER-RELIGIOUS RELATIONS IN THE VIEW OF SOCIAL CONSTRUCTIVISM: AN EMPIRICAL STUDY OF SOUTHEAST SULAWESI Laode Fathun; Vania Zahra Nathania; Tuhfahtu Hasanatul Wahidah
Harmoni Vol. 24 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Research and Development Center for Guidance for Religious Societies and Religious Services, the Research and Development and Education and Training Agency of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (MORA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32488/harmoni.v24i1.525

Abstract

This study aims to explore the meanings and strategies underlying the management of interreligious relations, with the goal of fostering collective awareness and harmony within multicultural communities in West Muna Regency, Southeast Sulawesi, Indonesia. Employing an exploratory qualitative approach, data were collected through observation, literature review, and interviews. The findings reveal that the people of West Muna live in a highly multicultural setting, shaped largely by government migration programs that brought Balinese, Javanese, and Bugis communities into the region. This process of assimilation has produced a society characterized by diverse religious, ethnic, and cultural affiliations. Rather than generating division, however, this diversity has fostered harmony and kinship across groups. The community’s shared sense of collective social construction and collective identity strengthens solidarity and pluralist awareness, ultimately shaping West Muna into a cosmopolitan society. Empirical evidence shows that West Muna has experienced no significant social or political conflicts, even during politically sensitive periods. This resilience is rooted in the strong cultural awareness and identity of the Muna people, which serve as guiding principles for intergroup relations and the preservation of social cohesion. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna dan strategi dalam pengelolaan hubungan antarumat beragama guna membangun kesadaran kolektif dan harmoni di masyarakat multikultural Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, data dikumpulkan melalui observasi, kajian literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muna Barat hidup dalam konfigurasi sosial yang sangat multikultural, yang terbentuk terutama melalui program migrasi pemerintah yang menghadirkan komunitas Bali, Jawa, dan Bugis ke wilayah tersebut. Proses asimilasi ini menghasilkan masyarakat dengan keragaman agama, etnis, dan budaya yang luas. Menariknya, keragaman tersebut tidak memicu konflik, tetapi justru memperkuat harmoni, solidaritas, dan ikatan kekerabatan lintas kelompok. Temuan ini menegaskan bahwa konstruksi sosial kolektif dan identitas kolektif masyarakat Muna menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesadaran pluralis dan membentuk Muna Barat sebagai masyarakat kosmopolitan. Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa hingga kini Muna Barat tidak pernah mengalami konflik sosial maupun politik yang signifikan, bahkan pada periode politik yang sensitif. Ketahanan ini bersumber dari kesadaran budaya dan identitas masyarakat yang kuat, yang berperan sebagai pedoman dalam membangun relasi antar kelompok sekaligus menjaga kohesi sosial. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi terhadap kajian hubungan antaragama dan praktik moderasi beragama di Indonesia.