Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Andi Hartati
Progrm Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Tompotika Luwuk

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Respon Masyarakat Tentang Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kab. Banggai: Studi Di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Andi Hartati
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52045/fisip.v8i1.5

Abstract

Anggota DPRD merupakan perwakilan masyarakat yang duduk di parlemen. Sebagai pihak yang diwakili tentunya masyarakat menginginkan dan mengharapkan wakil-wakil mereka yang duduk di DPRD dalam hal ini keterwakilan perempuan mampu menyuarakan dan membuat kebijakan yang pro bagi masyarakat terutama di kalangan perempuan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat tentan keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Banggai. Studi di Kelurahan Baru Kec. Luwuk. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, pentuan sampel dengan mengguakan purposive sampling dengan pengukura variabel menggunakan skala likert. Sampel dalam peneltian ini berjumlah 60 orang. Data yang didapatkan dari hasil penelitian menunjukkan respon masyarakat berada pada kategoritidak baik. Tentunya kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota masyarakat masih belum puas tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Banggai. DPRD members are community representatives who sit in parliament. As a party that is represented, of course the people want and expect their representatives who sit in the DPRD, in this case women's representation is able to voice and make pro-society policies, especially among women. Therefore, the purpose of this study is to determine the response of the community regarding women's representation in the District DPRD. Proud. Study in Kelurahan Baru Kec. Luwuk. The method used in this research is qualitative descriptive analysis, the sample is determined by using purposive sampling with variable measurement using a Likert scale. The sample in this research amounted to 60 people. The data obtained from the research results show that the community response is in the bad category. Of course, this category shows that most community members are still not satisfied about women's representation in the Kab. Proud
Pengaruh Inovasi Digital Pemerintahan terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai: The Impact of Government Digital Innovation on PerformancePublic Services in Banggai Regency Andi Hartati
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inovasi digital pemerintahan terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Banggai. Inovasi digital dianggap sebagai strategi penting dalam mempercepat birokrasi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan populasi aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan publik. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel, serta model regresi memenuhi asumsi klasik. Inovasi digital pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pelayanan publik dengan nilai koefisien β = 0,734, R² = 0,612, dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan inovasi digital, semakin meningkat pula efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banggai.
Perubahan Sosial Masa Pandemi Covid-19: Social Change During the Covid-19 Pandemic Andi Hartati
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadi trending isu di belahan dunia sejak awal Tahun 2020 dan berdampak pada kehidupan masyarakat bukan hanya di bidang kesehatan tetapi juga berpengaruh pada bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Banyak perubahan sosial yang terjadi sejak maraknya pandemi covid di Negara Indonesia. Perubahan sosial ini mengakibatkan pergeseran perilaku dan interaksi masyarakat. Salah satu bentuk perubahan sosial akibat pandemi covid-19 di tengah masyarakat adalah terhambatnya proses interaksi sosial masyarakat baik antar individu atupun kelompok. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan sosial yang diakibatkan pandemik covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan fenomenologis. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari informasi artikel, buku dan jurnal dan media online. Terdapat tiga bentuk perubahan sosial yang diakibatkan pandemi covid 19 yaitu perubahan struktural, perubahan kultural, dan perubahan interaksional.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama : Management of the Revenue and Expenditure Budget of Eteng Village, Masama Subdistrict Andi Hartati; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i2.1165

Abstract

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur Snowball Sampling, yaitu penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar.Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Eteng sudah cukup baik, upaya dari pemerintah desa sudah diupayakan, mulai dari tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat desa, menyusun peraturan desa tentang APBDes, di tahap pelaksanaan dengan menugaskan Sekdes, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, di tahap penatausahaan dengan menugaskan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, di tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Ketua BPD dan di tahap pertanggung jawaban kepala desa menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho berukuran 3x4 meter. Adapun hal yang masih menjadi penghambat pengelolaan APBDes di Desa Eteng adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sampai pertanggung jawaban, bahkan ada masyarakat yang tidak tahu kalau baliho APBdes sudah terpampang di balai desa.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SABELAK KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN SABELAK VILLAGE, SOUTH BULAGI DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Andi Hartati; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, peran BPD di Desa Sabelak dalam pengelolaan dana desa menunjukkan fondasi partisipatif yang kuat, namun masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek kapasitas internal BPD dan konsistensi penerapan standar pengawasan yang jelas dan merata. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang sepenuhnya akuntabel, transparan, dan berdaya guna, BPD perlu meningkatkan inisiatif pengembangan SDM secara berkelanjutan, membakukan dan mensosialisasikan metode pengawasan yang proaktif dan berorientasi lapangan, serta memastikan konsistensi penuh dalam pelibatan masyarakat di setiap tahapan pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengambilan tindakan koreksi, demi membangun kepercayaan yang kokoh di seluruh lapisan masyarakat Desa Sabelak.
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK SELATAN: THE ROLE OF THE COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT AGENCY IN SUPERVISING VILLAGE FUNDS IN THE SOUTHERN BALANTAK DISTRICT Andi Hartati; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam lagi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan. Serta menganalisis sejauh mana DPMD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Jumlah informan penelitian sebanyak 7 orang. Penggumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil menunujkan bahwa Peran DPMD telah terimplementasi secara komprehensif, ditandai dengan efektivitas yang tinggi pada aspek administratif dan kepatuhan Pemerintah Desa, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam mendorong pengawasan substantif, partisipasi masyarakat, dan inovasi yang berorientasi pada dampak pembangunan di tingkat desa. Sebagai Regulator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan telah diimplementasikan secara efektif dalam aspek pembentukan kerangka sistem dan penegakan kepatuhan administratif. Sebagai Dinamisator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan adanya inisiatif strategis yang baik, namun tidak tercapai pada fase implementasi di tingkat desa, menyebabkan Dana Desa masih didominasi oleh orientasi administratif daripada inovasi berbasis dampak. Sebagai Fasilitator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendukung kepatuhan administratif Pemerintah Desa, namun masih lemah dalam penyediaan dukungan teknis di lapangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Sebagai Motivator telah berhasil secara efektif menanamkan komitmen kinerja dan akuntabilitas di tingkat Pemerintah Desa, namun belum berhasil menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
THE INFLUENCE OF POLITICAL BACKGROUND ON LEGISLATIVE CANDIDATES’ ELECTABILITY: THE MODERATING ROLE OF PUBLIC TRUST: PENGARUH LATAR BELAKANG POLITIK TERHADAP KELAYAKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: PERAN MODERATOR KEPERCAYAAN MASYARAKAT Andi Hartati; risman sarifudin
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1338

Abstract

This study examines the extent to which candidates’ political background influence their electability in local legislative elections, specifically within the context of the 2024 elections in Banggai Regency, Indonesia. The study further investigates how public trust moderates this relationship, offering insight into interplay between candidate characteristic and voter perceptions. This study employs a quantitative approach using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to examine the realtionship among political background, public trust, and candidate electability. The analysis of data from 100 respondents using PLS-SEM reveals that political background has a significant posirive effect on candidate electability , while public trust also exterts a direct and significant influnce . furthermore, public trust significantly moderates the relationship between political background and electability , suggesting that candidates with strong political credential receive greater electoral support when they are perceived as trustworthy. The model explain 56% of the variance in electability. , with all contructs meeting the trhesholds for realibility and validity. the findings of this study offer several prcatical implications for political actors, campaign strategist, and political parties operating within local electoral contexts. This study offers a significant contribution to the literature on electoral behaviour and political marketing by elucidating the interactive influence of structural attributes (political background) and perceptual dimensions (public trust) on candidate electability.
Co-Authors Istiqamah Bungana Ni Luh Titi Indayani Risman Sarifudin