Sakdi Sakdi
Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Model Pembelajaran Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rutan Kelas I Bandung, Kebon Waru Moh. Amiril Mukminin; Abu Siri; Sakdi Sakdi
Maslahat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Maslahat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Desember)
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55757/maslahat.v6i1.1106

Abstract

Pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Optimalisasi perkembangan anak akan berdamapak pada pencapaian tugas perkembangannya, sehingga secara langsung memberikan kontribusi pada kualitas pribadi anak tersebut. Namun, dalam  kenyataannya tidak semua anak memperoleh haknya tersebut, termasuk bagi  anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, upaya-upaya pendidikan harus dilaksanakan  sebagai upaya pendampingan bagi pemenuhan hak anak. Metode alternatif yang lebih menekankan pada penyeimbangan kondisi psikologis anak, diperlukan sebagai bekal bagi  pengakuan pribadi atas status sosialnya, sehingga dapat berperan sebagaimana kondisi  anggota masyarakat lainnya. Kondisi anak yang berhadapan dengan hukum tergambarkan dari setiap metode pembelajaran yang dilakukan. Goresan tangan diatas kertas, ekspresi nonverbal, menggambarkan kondisi jiwa mereka yang selama ini tertekan. Pada akhirnya, model pembelajaran bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan adanya,  karena model pembelajaran konvensional tidak selamanya dapat diterapkan di lingkungan rumah tahanan. Dengan adanya model alternatif, diharapkan bisa menjembatani upaya  pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, terutama hak pendidikannya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 128/PUU XXIII/2025 : KONSTITUSIONALITAS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI Sakdi Sakdi; Moh. Siswanto; Imam Bustomi
Jurnal Yustitia Vol. 27 No. 1 (2026): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The position of the Deputy Minister in Indonesia’s governmental system remains a constitutional and legal debate, as it is not explicitly mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although regulated under Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, the regulation only prohibits Ministers from holding concurrent positions, without extending the same prohibition to Deputy Ministers. This regulatory gap creates legal uncertainty and potential conflicts of interest within the executive branch. This study aims to analyze the constitutional and legal status of the Deputy Minister and to examine the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 regarding the prohibition of dual positions for Deputy Ministers. The research employs a normative juridical methodwith statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and court rulings, secondary sources including books and legal journals, and tertiary sources such as legal dictionaries and encyclopedias. The findings reveal that the Deputy Minister holds an administrative position subordinate to the Minister, valid under positive law but without direct political responsibility to the President. The Constitutional Court ruled that allowing Deputy Ministers to hold multiple positions contradicts the principles of equality before the law and the general principles of good governance (AUPB). Consequently, the Court emphasized that the prohibition of concurrent positions must also apply to Deputy Ministers. This decision reinforces the principles of good governance, accountability, and constitutional morality among public officials to ensure a clean, transparent, and just government administration. Keywords: Constitutional Court, Deputy Minister, Dual Position Prohibition, Good Governance, Constitutionality