Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 128/PUU XXIII/2025 : KONSTITUSIONALITAS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI Sakdi Sakdi; Moh. Siswanto; Imam Bustomi
Jurnal Yustitia Vol. 27 No. 1 (2026): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The position of the Deputy Minister in Indonesia’s governmental system remains a constitutional and legal debate, as it is not explicitly mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although regulated under Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, the regulation only prohibits Ministers from holding concurrent positions, without extending the same prohibition to Deputy Ministers. This regulatory gap creates legal uncertainty and potential conflicts of interest within the executive branch. This study aims to analyze the constitutional and legal status of the Deputy Minister and to examine the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 regarding the prohibition of dual positions for Deputy Ministers. The research employs a normative juridical methodwith statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary sources such as legislation and court rulings, secondary sources including books and legal journals, and tertiary sources such as legal dictionaries and encyclopedias. The findings reveal that the Deputy Minister holds an administrative position subordinate to the Minister, valid under positive law but without direct political responsibility to the President. The Constitutional Court ruled that allowing Deputy Ministers to hold multiple positions contradicts the principles of equality before the law and the general principles of good governance (AUPB). Consequently, the Court emphasized that the prohibition of concurrent positions must also apply to Deputy Ministers. This decision reinforces the principles of good governance, accountability, and constitutional morality among public officials to ensure a clean, transparent, and just government administration. Keywords: Constitutional Court, Deputy Minister, Dual Position Prohibition, Good Governance, Constitutionality
Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata Yang Efektif Dan Berkeadilan: Mediation as an Effective and Fair Instrument for Civil Dispute Resolution Jufianty Trisna Putri; Mawardi; Makkah HM; Desty Anggie Mustika; Moh. Siswanto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i2.6900

Abstract

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang semakin mendapatkan perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Kehadirannya dipandang sebagai respons terhadap berbagai kelemahan proses litigasi konvensional yang cenderung memakan waktu lama, berbiaya tinggi, serta berpotensi menimbulkan hubungan yang semakin merenggang antar para pihak. Dalam praktik peradilan, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, sehingga menunjukkan adanya komitmen institusional untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai instrumen yang efektif dan berkeadilan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada landasan hukum mediasi, tingkat efektivitasnya dalam mengurangi beban perkara di pengadilan, kontribusinya terhadap perluasan akses keadilan, serta berbagai tantangan implementasi yang masih dihadapi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, artikel ini menemukan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, serta mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak. Meskipun demikian, optimalisasi mediasi masih memerlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan budaya hukum yang mendukung penyelesaian damai, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan pembenahan tersebut, mediasi dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan.