Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaturan Pemblokiran Konten Penyebaran Kampanye Hitam Melalui Media Sosial Kadek Mery Herawati
Kertha Wicaksana Vol 18 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.2.2024.62-70

Abstract

Social media is regarded as the fifth pillar of democracy. The role of the mass media as the controller of governance and democracy is increasingly recognized and is now regarded as the fourth pillar of the democratic system. However, along with the opportunities that exist, the digital age also poses a serious challenge to democracy. This spread of disinformation can confuse people, empower voters and influence their choices. Another challenge is black campaign attacks of false information or hoaks, insults and slander aimed at political opponents to knock each other down, carried out through social media. Starting from the issue, the author tried to analyze and describe further about the blocking of the spread of black campaign content through social media. This research is conducted in a normative jurisprudence, that is, by looking at the problem through the legal principles contained in Indonesian law. In article 280 (1) letter c of the Election Act, which regulates the prohibition of campaigns in elections, the rules on black campaigns on social media are not comprehensively written and do not have a clear definition. According to Article 40 (2) of the Electronic Information and Transactions Act, the Government is obliged to prevent the dissemination and use of Electronic information and/ or electronic documents that have a prohibited load in accordance with the provisions of the regulations of the laws. However, this blockage can only be made against Electronic info and/or electronic documents which have illegal content, and does not include the termination of Internet network access as a whole. To offset the possibility of Internet abuse, the government has established a Internet Restriction Policy. By limiting the use of media, i.e. blocking and filtering websites or social media, surveillance, forced deletion of content, thorough blocking of social media on platforms and other communications information technologies.
IMPLEMENTASI PRINSIP CONSENT DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI DIGITAL Yireh Gamaliel; Deli Bunga Saravistha; Kadek Mery Herawati
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 5 No. 11 (2026): Juli 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan aplikasi digital di Indonesia diikuti oleh meningkatnya pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, namun juga memunculkan berbagai kasus kebocoran data, seperti pada Tokopedia, Bukalapak, dan BRI Life, yang menunjukkan masih lemahnya pelindungan data pribadi. Fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara law in the books dan law in practice dalam implementasi prinsip consent sebagai dasar legitimasi pemrosesan data pribadi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mewajibkan adanya persetujuan yang sah dari subjek data, tetapi belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai standar, mekanisme, dan batasan consent yang valid dalam ekosistem digital. Kondisi ini mengakibatkan praktik persetujuan masih didominasi mekanisme click-wrap agreement yang sering kali tidak disertai transparansi informasi dan pilihan yang bermakna bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip consent dalam pemrosesan data pribadi pada aplikasi digital serta mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta dianalisis menggunakan Teori Pelindungan Data Pribadi, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Data Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip consent belum berjalan optimal akibat belum adanya standar teknis yang jelas, rendahnya transparansi penyelenggara sistem elektronik, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pelaksana dan sistem pengawasan yang efektif guna menjamin pelindungan data pribadi yang berorientasi pada hak subjek data di era digital.