Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
I Nyoman Alit Puspadma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aspek Perlindungan Hukum dari Pendaftaran Tanah terhadap Pemegang Hak atas Tanah berdasarkan Pengaturan Akta Otentik sebagai Alat Pembuktian yang Sah I Putu Arwan Puspa Resmawan; I Nyoman Alit Puspadma
Kertha Wicaksana Vol 19 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.19.2.2025.112-120

Abstract

Land registration is a form of state service that aims to provide legal certainty and protection for landowners in Indonesia. This paper analyzes the legal protection granted to landowners through land certificates and evaluates whether such certificates can be classified as authentic deeds (akta otentik) under Indonesian civil law. The study uses a normative legal research method, employing both statute and conceptual approaches. The statute approach examines relevant legal instruments such as the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law (Law No. 5/1960), and Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration in conjunction with Government Regulation No. 18/2021. Meanwhile, the conceptual approach explores the theoretical foundation of legal certainty, ownership rights, and the evidentiary power of written documents in civil law. The findings reveal that land registration is a systematic and continuous state obligation, which culminates in the issuance of a land certificate. This certificate functions not only as evidence of ownership but also as a tool of legal protection, especially when disputes arise. Furthermore, based on Article 1868 of the Indonesian Civil Code, land certificates issued by the Land Affairs Office fulfill the criteria of authentic deeds, as they are created by authorized public officials in accordance with statutory procedures. Consequently, land certificates possess the highest evidentiary value in civil legal proceedings. The research contributes to understanding the dual administrative and legal functions of land certificates, reinforcing their status as both proof of ownership and instruments of legal certainty.  
Keabsahan Jual Beli Hak atas Tanah yang Dilakukan tanpa Akta PPAT Ditinjau dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Ida Ayu Dinda Maharani; I Nyoman Alit Puspadma; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8036.261-267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat akibat hukum yang sah dalam transaksi jual beli tanah jika dilakukan tanpa melibatkan akta PPAT, dengan mengambil perspektif dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam konteks ini, rumusan masalah penelitian terfokus pada dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana pengaturan pembuatan akta jual beli oleh PPAT? Kedua, apa keabsahan jual beli hak atas tanah yang dibuat tanpa melibatkan PPAT? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum secara normatif, yang mencermati berbagai aspek regulasi dan peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi tanah. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa keabsahan dalam transaksi jual beli tanah masih dapat diperoleh meskipun tanpa pencatatan pada PPAT dalam bentuk akta jual beli. Namun, ketika penelitian ini dipandang dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat implikasi bahwa peralihan hak atas tanah dari pembeli kepada penjual, yang sering disebut sebagai proses "balik nama," tidak dapat terwujud jika tidak ada akta yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Hal ini menegaskan bahwa pemindahan hak atas tanah melalui transaksi jual beli harus didukung oleh akta otentik yang dikeluarkan oleh PPAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan PPAT dan pembuatan akta oleh mereka memegang peran penting dalam menjaga keabsahan hukum dalam transaksi jual beli tanah di Indonesia.
Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya I Made Agus Surya Adi Putra; I Nyoman Alit Puspadma; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam praktinya, di Koperasi Putra Dana Jaya diketahui pula telah terjadi permasalahan tersebut, yang salah satu permasalahan dihadapi adalah masalah kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan jaminan pada koperasi simpan pinjam putra dana jaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam putra dana jaya dalam penyelesaian kredit macet. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber informasi sah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyatakan didalam koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya Dalam pemberian kredit koperasi mengenal prinsip kehati-hatian yang tidak berlandaskan dengan kepercayaan saja namun juga dilakukan penilaian terhadap watak, kemampuan dari usaha anggota. anggunan diperlukan jika pinjaman yang dipinjam oleh debitur cukup besar. Kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam Putra Dana Jaya dalam penyelesaian kredit macet dikarenakan pihak debitur kurang beritikad baik dan biasanya meminta untuk menunda pembayaran serta kurangnya pengetahuan dari pihak debitur tentang perjanjian kredit.
Co-Authors I Made Aditya Mantara Putra I Made Agus Surya Adi Putra I Putu Arwan Puspa Resmawan Ida Ayu Dinda Maharani Ni Gusti Ketut Sri Astiti