Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Ilmu Multidisplin
Ratna Ayu Widiaswari
Universitas Warmadewa
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Ratna Ayu Widiaswari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09

Abstract

Abstrak Bali memiliki berbagai macam Pengetahuan Tradisional, salah satu nya terkait kuliner tradisional seperti resep-resep jajanan tradisional. Pengetahuan tradisional tersebut kemudian diekspresikan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional berupa berbagai jenis kue-kue atau jajanan tradisional. Kue tradisional Bali seperti misalnya Jaja Begina atau Jaja Uli dahulu hanya digunakan untuk keperluan upacara adat di Bali, namun sekarang telah berkembang menjadi produk bisnis dengan tampilan maupun rasa yang bervariasi dan di jual di toko modern dan sebagai oleh-oleh. Pencipta jajanan ini yang harus dilindungi agar dapat mendapatkan hak moral maupun ekonomi dari produknya. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa hukum Kekayaan Intelektual yang relevan yang dapat melindungi produk jajanan tradisional khas Bali. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jajanan tradisional tidak hanya dapat dilindungi sebagai hak komunal seperti yang telah tercantum dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun juga dapat dilindungi sebagai hak individu. Jajanan tradisional khas bali yang telah diberi label tertentu sebagai daya pembeda dan dipasarkan juga dapat dilindungi melalui Hukum Merek, dan diakomodasi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta jajanan khas Bali yang dimodifikasi baik dari segi rasa, tekstur, dan lainnya sangat mungkin untuk dilindungi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Legalitas Layanan Tambahan (Ancillary Sevices) Dalam Gats Annex on Air Transport Services Dan Peraturan Nasional Indonesia Ratna Ayu Widiaswari
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.6.2.2025.381-390

Abstract

The liberalization of air transport in public and international passenger transport has an important role in the process of international integration and the development of other sectors of the economy. Currently, trade on air transport services have been regulated in GATS (General Agreement on Trade In Services) Annex on Air Transport Services. One form of airline service liberalization is additional services or ancillary services on air transport. Within GATS itself there are several ancillary services that are not strictly regulated. Indonesia as one of the countries ratifying the provisions of GATS shall implement the provisions on additional services and ancillary services on air transport in Indonesian laws and regulations. This research applied normative legal research as a method that refers to legal norms to understand the application of legal norms to the presented facts. The purpose of this research is to analyze the legality of the ancillary services on air transport in GATS annex on air transport services and indonesian regulations. From the results of the research can be concluded that there is still the type of air transport ancillary services that has not been regulated in the law of Indonesia. The title of this research Legality of Ancillary Services In GATS Annex On Air Transport Services And Indonesian National Regulations.
Pengaturan Cuti Ayah (Paternity Leave) di Indonesia: Perspektif Studi Hukum Kritis Ratna Ayu Widiaswari
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v5i1.1863

Abstract

Secara normatif berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perempuan memiliki sejumlah hak khusus berkaitan dengan fokus fungsi reproduksi. Salah satu hak tersebut adalah hak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan. Sebaliknya, laki-laki mendapatkan hak cuti ketika istri melahirkan (cuti ayah) hanya selama 2 (dua) hari. Perbedaan durasi cuti antara ibu dan ayah tersebut secara tidak langsung mencerminkan ketentuan hukum yang berpotensi memperkuat stereotip gender, yakni pandangan mengenai peran yang seharusnya diprioritaskan oleh perempuan dan laki-laki, termasuk anggapan bahwa laki-laki seharusnya lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya stagnasi dalam pemahaman gender serta dalam memaknai kesetaraan dan keadilan gender dari perspektif perempuan, tanpa menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki peran penting dan signifikan dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut menuntut adanya reformasi hukum yang mencerminkan peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.
Co-Authors