<![CDATA[Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka good governance, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, dan Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Accountability. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya integritas, efektivitas pengawasan, dan keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.]]>
