Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Fadli Azhari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Problematika Pengaturan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015: Problematics Of The Regulation Of The Empty Box In Regional Head Elections: A Juridical Analysis Of The Constitutional Court Of Indonesia Decision Number 100/PUU-XIII/2015 Fadli Azhari; Lies Ariany
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai konsekuensi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui penyediaan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kotak kosong merupakan bentuk perlindungan hak politik warga negara dalam menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, pengaturannya masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait mekanisme apabila kotak kosong memperoleh suara lebih banyak daripada calon tunggal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan pemerintahan, pemborosan anggaran, serta lemahnya kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif agar pengaturan kotak kosong tidak hanya menjadi solusi prosedural, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi substantif dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Co-Authors Lies Ariany