Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Kolaboratif Sains
Lies Ariany
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Lies Ariany
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2616.234 KB) | DOI: 10.14710/mmh.39.3.2010.231-237

Abstract

The regional tax was the source income the areal that important to finance the implementation of autonomy of the area. Then area must have the authority and the capacity to dig up sources of finance self, manage and used finance personally that really adequate to finance the implementation of the government. But each government stage could only collect the tax that was mainteed to authority. It's mean to avoid the existence of the overlap or the struggle for the authority in the tax collection againts the community.Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah
Problematika Pengaturan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015: Problematics Of The Regulation Of The Empty Box In Regional Head Elections: A Juridical Analysis Of The Constitutional Court Of Indonesia Decision Number 100/PUU-XIII/2015 Fadli Azhari; Lies Ariany
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10894

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai konsekuensi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melalui penyediaan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kotak kosong merupakan bentuk perlindungan hak politik warga negara dalam menjamin prinsip kedaulatan rakyat. Namun demikian, pengaturannya masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait mekanisme apabila kotak kosong memperoleh suara lebih banyak daripada calon tunggal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan pemerintahan, pemborosan anggaran, serta lemahnya kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih komprehensif agar pengaturan kotak kosong tidak hanya menjadi solusi prosedural, tetapi juga mampu menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi substantif dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Co-Authors Fadli Azhari