<![CDATA[Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan dokumen publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan APBD. Analisis penelitian mengacu pada indikator transparansi dan akuntabilitas menurut Krina, yang meliputi pengungkapan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, penyebaran informasi, dan akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan dokumen APBD, laporan pertanggungjawaban kinerja, dan penggunaan sistem informasi berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan teknis, mekanisme pengaduan masyarakat yang belum optimal, serta efektivitas komunikasi publik yang masih terbatas. Dalam hal akuntabilitas, implementasinya telah tercermin melalui penyusunan LAKIP dan penganggaran berbasis kinerja, namun, beberapa indikator masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola yang partisipatif, peningkatan komunikasi kepada publik, serta optimalisasi pengawasan keuangan berbasis digital menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah]]>
