Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Media Akademik (JMA) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik PESHUM
Revienda Anita Fitrie
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Rasionalitas Pengambilan Keputusan Feeder Dan Surabaya Bus Terhadap Nasib Sopir Angkutan Umum Konvensional Menurut Teori Rasionalitas Max Weber Dzugharieb Cheyna Fillah; Aisa Tria Sabela; Revienda Anita Fitrie
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1131

Abstract

The city of Surabaya with a population that has high mobility certainly requires transportation to support population activities. As a city with a high population, the city of Surabaya certainly faces various problems in public transportation services, one of which is congestion. To overcome this problem, the Surabaya City Government launched the Suroboyo bus and Wira Wiri fleets as alternative public transportation to overcome vehicle density in the city of Surabaya. However, the existence of Suroboyo Bus and Wira Wiri Suroboyo as public transportation that covers almost the entire area of ​​Surabaya City, leaves questions about what will happen to drivers of conventional public transportation such as angkot or lyn which have previously been the choice of public transportation for the people of Surabaya City. It cannot be denied that the existence of Suroboyo Bus and Wira Wiri Suroboyo has caused a decrease in demand for conventional public transportation passengers. The aim of this research is to describe the rationality of Surabaya Bus and Wira Wiri decision making regarding conventional public transportation according to Max Weber's theory of rationality. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. In research using literature or literature studies, the results can be obtained that Surabaya Bus and Wira Wiri's decision making regarding conventional public transportation does not fully fulfill the forms of rationality proposed by Max Weber.
Analisis Pengambilan Keputusan Pada Reformasi Sistematika Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Yanmiffika Hentarodya Prahasti; Dyah Kusumah Wardhani; Revienda Anita Fitrie
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1175

Abstract

This study analyzes the decision-making process regarding the policy of using the Sirekap application in the 2024 election vote recapitulation process using George R. Terry's rational decision-making theory with indicators of problem clarity, goal orientation, cognitive knowledge, clear preferences, and maximum results. The method used is a literature review by mapping the problem using Fishbone Diagram Analysis. The analysis identified root causes such as complex and manual election processes, infrastructure budget requirements, lack of supervision, and inefficient manual recapitulation. Recommendations include simplifying regulations, mapping areas with limited access, strengthening regulations related to the principles of election technology, and involving supervisory institutions. The use of Sirekap is expected to increase the speed, accuracy and transparency of the recapitulation process to maintain the credibility of election results.
Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Dalam Penanganan Perjudian Online Naila Ainaiya; Alya Hadziqo Sae Saiffy; Revienda Anita Fitrie
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1225

Abstract

Policy decision making in dealing with online gambling is based on several factors. This journal article analyzes policy decision making in handling online gambling in Indonesia by policy makers. This research uses descriptive research methods with a literature study approach. Analysis theory is based on decision making according to George R. Terry and Brinckloe, such as intuition, experience, facts, authority and logic. The research results obtained are that in Indonesia, the criminal law approach to online gambling is contained in Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The government considers the interests of society, sustainability and the long-term impact of the decisions taken. Transparency and accountability in decision making is the government's responsibility to ensure fair and sustainable policies. Thus, the government's role as a decision maker involves many complex factors and considerations to achieve good policies that have a positive impact on society.
ANALISIS PANDANGAN RASIONAL HERBERT ALEXANDER SIMON TERHADAP PENGESAHAN RUU ATAS PERUBAHAN KEDUA UU NOMOR 6/2014 PASAL 39 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA Dewi Rahma Shobirin; Mohammad Syafi’udin Alifani; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.245

Abstract

Desa sebagai bentuk dari sistem desentralisasi memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan desa dituang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun dalam perkembangannya terdapat ketidakpuasan dalam regulasi atau aturan tersebut. Sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti demonstrasi Kepala Desa yang menuntut perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam demonstrasi tersebut Kepala Desa mengajukan beberapa tuntutan, salah satunya yang paling krusial untuk dibahas adalah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesahan rancangan undang-undang atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dengan menggunakan pandangan rasional Herbert Simon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dapat dipandang sebagai solusi yang cukup memuaskan (satisficing) dalam keterbatasan rasionalitas yang ada. Namun, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap implementasi keputusan ini seiring dengan munculnya informasi baru dan kompleksitas perubahan kondisi pemerintahan desa.
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH SURABAYA DALAM MENANGANI PENINGKATAN PENGGUNAAN PLASTIK DI SURABAYA Ferlita Salsabila Dwiyanti; Linda Nirmalasari; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.279

Abstract

Penggunaan plastik di dunia terus meningkat, khususnya di negara berkembang termasuk di Indonesia. Hal ini menyebabkan volume sampah plastik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kota Surabaya menempati posisi pertama dalam data timbulan sampah di Jawa Timur. Dalam upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pemerintah menggunakan teori inkremental. Selain itu penelitian ini juga menganalisis faktor utama Pemerintah Surabaya mengambil keputusan untuk membatasi penggunaan plastik menggunakan metode Problem Tree Analysis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode studi literatur untuk memperkuat analisis, didukung oleh berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa teori inkremental sebagai penggambaran pengambilan keputusan oleh Pemerintah Surabaya dalam menangani penggunaan plastik merupakan kegiatan praktis yang berfokus pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Dalam uraian analisis pohon masalah ditemukan beberapa sebab dan akibat dari munculnya permasaahan sampah plastik.
ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE TREE ANALYSIS Erika Sri Nurhadi; Galuh Ayu Bunga Tiara; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.287

Abstract

Pemerintah mengalihkan subsidi BBM sesuai dengan sasaran penerima dan untuk menyeimbangkan kemampuan APBN dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 menetapkan anggaran subsidi sebesar Rp 502,4 triliun, tetapi dialihkan karena kemampuan APBN yang terbatas dan tujuan untuk mendistribusikan subsidi dengan lebih tepat sasaran. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis bagaimana pengambilan keputusan dari pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM guna pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia dilihat menggunakan metode Tree Analysis. Hasil yang ditemukan penulis dalam menggunakan tree analysis terdapat tiga aspek penyebab yakni aspek anggaran, aspek sasaran dan aspek lingkungan. Karena harga minyak mentah melonjak, pemerintah memutuskan untuk mengatasi beban APBN yang semakin meningkat dengan mengalihkan subsidi BBM dan menyesuaikan harga terhadap jeni-jenis minyak mentah yang menerima subsidi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN LARANGAN PENDIRIAN USAHA RITEL MODERN DI KOTA PADANG Alifia Ayu Fitriana; Bunga; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 5 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Mei
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i5.290

Abstract

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, serta kebijakan pemerintah yang mengatur standar pembukaan pasar ritel, salah satu implementasinya terdapat pada pendirian Minang Mart. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari keputusan larangan pendirian usaha ritel modern berjejaring di Kota Padang, Sumatera Barat. Program utama dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumatera Barat adalah Minang Mart yang bertujuan menekan inflasi, mendorong akses keuangan kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian lokal dan mempromosikan sumber-sumber pendanaan lokal yang potensial. Dari target 1.000 toko Minang Mart tercapai hanya 26 toko di Provinsi Sumatera Barat, termasuk 23 toko di Kota Padang dan sisanya tersebar di kota lainnya. Dalam prakteknya, pengelolaan Minang Mart ini menuai kritik karena terdapat campur tangan dari pihak swasta. Selain itu, beberapa gerai mengalami gulung tikar karena permasalahan dana.
Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kegiatan Ramadhan: Studi Kasus Malam 29 di Makam Sunan Ampel Surabaya Lisa Indriati; Revalina Keisha Candra; Meilanny Adriana Selan; Izatul Rohma Oktavia; Naura Pramayssa Zahwara; Revienda Anita Fitrie; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1743

Abstract

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world, has a very strong wealth of religious traditions. Religious activities that are often carried out by local tourists are pilgrimages to the tombs of saints, one of which is the Tomb of Sunan Ampel in Surabaya. On the 29th night of Ramadan, the area of ​​the Tomb of Sunan Ampel will experience a surge in visitors because it coincides with the last ten odd nights of the month of Ramadan. This study aims to determine the form of collaborative governance in the management of the 29th night of Ramadan activities at the Tomb of Sunan Ampel Surabaya. The main problem of the study is the process of collaboration between stakeholders in the management of complex and large-scale religious activities. The method used in this study is a descriptive qualitative method with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study show that collaboration between parties in the management of Ramadan activities at the Tomb of Sunan Ampel is informal and only dominant in the Tomb of Sunan Ampel Foundation. Although there is functional cooperation, there is no written regulation to clearly regulate the division of roles. Therefore, efforts are needed to strengthen the structure and equal participation so that the governance of Ramadan activities can run more effectively and inclusively.
Efisiensi Anggaran Melalui Penguatan Collaborative Network dalam Pelayanan Sosial: Studi Kasus Dinas Sosial Kota Surabaya dan Mitra Sektoral Rohmatul Izah; Aditya Jaya Pratama; Dany Risky Eka Putra; Revienda Anita Fitrie
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i2.737

Abstract

This research aims to analyze strategies for budget efficiency by strengthening collaborative governance in delivering social services by the Social Service Office of Surabaya City. A qualitative approach was used through a study of planning documents and local media reports from 2021 to 2024. Content analysis was applied to identify partnership patterns among government institutions, social organizations, communities, and businesses involved in the implementation of social programs. The findings reveal that such collaborations significantly reduce the fiscal burden on the government, expand service outreach for vulnerable groups, and reinforce the sustainability of social programs. The established partnerships also accelerate aid distribution, improve coordination, and encourage innovation through community-based participation amid regional fiscal constraints.
Efektivitas Strategi Pemerintah Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dalam Mengelola APBDes Riyan Nur Fitri Pratama; Noviana Eka Widyastuti; Innama Dwi Wahyunarni; Novi Dwi Arianti; Ghina Ardlillah; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida; Muhammad Farid Ma'ruf
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.11178

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi Pemerintah Desa Sendang dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. Lokasi penelitian berada di Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan pengumpulan data berlangsung dari April hingga Juni 2025. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder dari dokumen resmi seperti laporan realisasi APBDes, RKPDes, dan dokumen Musrenbangdes. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, sementara analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengelolaan APBDes 2024 menunjukkan capaian realisasi sebesar Rp1.676.547.601 dari total anggaran Rp1.725.041.775,63, atau sekitar 97,19%. Meski mencerminkan pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi, efektivitasnya perlu ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, dokumen RKPDes menjadi acuan utama, dengan musyawarah desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, meskipun keterlibatan warga masih bersifat simbolik. Efektivitas pengelolaan APBDes ditopang oleh kepemimpinan komunikatif, peran aktif aparatur desa, serta penggunaan Siskeudes. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta ketergantungan pada dana pusat masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui penguatan mekanisme musyawarah dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Co-Authors Aditya Jaya Pratama Aisa Tria Sabela Alifia Ayu Fitriana Alya Hadziqo Sae Saiffy Bunga Dany Risky Eka Putra Dewi Rahma Shobirin Dyah Kusumah Wardhani Dzugharieb Cheyna Fillah Erika Sri Nurhadi EVA HANY FANIDA Ferlita Salsabila Dwiyanti GALIH WAHYU PRADANA Galuh Ayu Bunga Tiara Ghina Ardlillah Innama Dwi Wahyunarni Izatul Rohma Oktavia Linda Nirmalasari Lisa Indriati Meilanny Adriana Selan Mohammad Syafi’udin Alifani Muhammad Farid Ma'ruf Naila Ainaiya Naura Pramayssa Zahwara Novi Dwi Arianti Noviana Eka Widyastuti Revalina Keisha Candra Riyan Nur Fitri Pratama Rohmatul Izah Yanmiffika Hentarodya Prahasti