Claim Missing Document
Check
Articles

Government Resource Management System (GRMS): Inovasi Layanan Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya Eva Hany Fanida; Fitrotun Niswah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Administrasi Publik, Volume 12, Nomor 1, April 2015, ISSN 1412 - 7040
Publisher : Centre for Public Policy and Management Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.728 KB)

Abstract

Implementation of e-Government, in fact facilitates the relationships between government, private, and the community, making them more efficient, effective, and productive. The ease of governance relationships through e-Government was responded well by the Surabaya City Government in order to improve services to the government, the private sector and the public. To improve its services, city officials adopted the ERP (Enterprise Resource Planning), a kind of software that integrates all departments and functions of a company or into a computer system that can serve all the needs of the company, either from the sales department, HR, production or finance. The objective of the ERP system is to coordinate the organization's overall business. The Surabaya City Government has implemented the ERP software with the name of Government Resources Management System (GRMS). The GRMS is one of the innovations developed as a resource management system that is integrated with the administration of bureaucratic activity from upstream to downstream (in the context of spending) that has been developed by the government of Surabaya in order to support local financial management. The implementation of GRMS is expected to increase transparency and accountability in government procurement, information on the state or condition of physical progress of a work and its problems, and facilitate the acknowledgement and accumulation of expenditures for each activity in the construction and implementation of activities or tasks in accordance with schedule which have been implemented. So that the desired output to meet the challenges and demands of better public services.
INOVASI LAYANAN MATOH KARIR DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOJONEGORO BAGAS FERRY HARDIANTO; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstract

Abstrak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro menciptakan sebuah inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi tersebut adalah layanan Matoh Karir. Inovasi ini dilatarbelakangi meningkatnya jumlah angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan perusahaan milik pemerintah maupun swasta sekarang juga mulai mengandalkan internet dalam melakukan perekrutan tenaga kerjanya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Inovasi Layanan Matoh Karir di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Cook, Mathew, dan Erwin dalam Fadilla (2016) yaitu Leadership (kepemimpinan), Management/ Organizations (Manajemen/Organisasi), Risk Management (Manajemen Resiko), Human Capital (Kemampuan Sumber Daya Manusia), Technology (Teknologi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui layanan Matoh Karir sudah cukup berhasil dan diterima oleh masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari faktor keberhasilan inovasi yaitu faktor Kepemimpinan yang menunjukkan adanya peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Faktor Managemen/Organisasi menunjukkan adanya strategi dalam mengembangkan layanan Matoh Karir dengan mensosialisasikan layanan Matoh Karir ke masyarakat. Faktor Managemen Resiko menunjukkan sebagian perusahaan dan masyarakat masih belum paham dalam mengoperasikan layanan Matoh Karir. Faktor Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya pelatihan khusus staf layanan Matoh Karir untuk mengoperasikan layanan Matoh Karir. Faktor Teknologi menunjukkan adanya aplikasi yang berbasis website sebagai alat pendukung layanan Matoh Karir. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Layanan, Matoh Karir.
INOVASI PELAYANAN E-SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA SRI BINTANG ANNISAUL CHOIRIYAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

Abstract

Abstrak e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) merupakan inovasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori faktor keberhasilan inovasi menurut Cook, Mattews dan Irwin yang terdiri dari Leadership, Management/Organization, Risk Management, Human Capital, dan Technology. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data atau pengolahan data, penyajian data serta pemaparan dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) sudah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaanya terdapat kendala-kendala, namun sudah dapat terselesaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis yang menggunakan faktor keberhasilan inovasi antara lain, faktor Leadership yang dipegang oleh penanggung jawab inovasi pelayanan e-SPTPD telah menunjukkan peran, tanggung jawab serta komitmen dengan baik. Faktor Management/Organization terkait dengan strategi kebijakan dan peningkatan jaringan juga telah dilakukan dengan baik. Faktor Risk Management menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam sulitnya merubah kebiasaan wajib pajak untuk beralih ke sistem elektronik serta kendala dalam pelaksanaan teknis. Faktor Human Capital menunjukkan bahwa tidak adanya pelatihan khusus untuk para staf terkait dengan e-SPTPD. Faktor Technology menunjukkan bahwa perangkat teknologi yang digunakan masih berupa website namun telah dikembangkan dengan adanya fitur live chat dan barecode. Kata Kunci: Pajak Daerah, Inovasi, e-SPTPD Abstract e-SPTPD (Electronic-Based of Regional Tax Return) is an innovation of Financial Management Agencies and Regional Taxes of Surabaya that aims to prevent the occurrence of regional tax leakage and make to provide taxpayer ease in reporting regional taxes. The type of research is descriptive research with qualitative approach. Whereas the focus of the research is using the success innovation factors theory according to Cook, Mattews and Irwin consisting of Leadership, Management / Organization, Risk Management, Human Capital, and Technology The collecting data techniques are interview technique, observation, and documentation analyzed using data analysis technique by Miles and Huberman, that is data collection, data reduction or data processing, data presentation and exposure and conclusion. The results of this research indicates that the innovation of e-SPTPD service (Electronic-Based of Regional Tax Return) has run well although in its implementation there are some constraints, but it has been solved already. It is proved by the analysis results using success innovation factors theory, for instances, the Leadership factor held by the responsible innovation service of e-SPTPD has shown the role, responsibility and commitment well. Management/Organization factors related of policy strategy and network improvement have also been done well. Risk Management Factor shows that there are still obstacles in the difficulty of changing taxpayers habits to move to electronic systems and obstacles in technical implementation. The Human Capital Factor shows that there is no special training for staff associated with e-SPTPD. Factor Technology shows that the technology device is still using a website but has been developed with the feature live chat and barecode. Keywords : Regional Tax, Innovation, e-SPTPD.
ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA INFORMASI DESA MELALUI WEBSITE DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO RIKI NOVA HARDITA; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Buruknya pengelolaan informasi yang dilakukan pemerintahan desa menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di berbagai daerah. Salah satu desa yang mengalami masalah-masalah tersebut adalah Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tatakelola Informasi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan kesiapan pemerintah Desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat website. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Sumbergede dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dimana dalam Inpres tersebut dijelaskan mengenai kerangka arsitektur analisis kesiapan yaitu: pembuatan situs, penyiapan SDM, penyiapan sarana dan akses dan sosialisasi. Pembuatan situs, untuk pembuatan situs hal yang harus disiapkan adalah domain dan hosting, dan Desa Sumbergede belum mampu untuk menyiapkan domain dan hosting. Penyiapan SDM, untuk penyiapan SDM aparatur Pemerintahan Desa Sumbergede belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola website desa. Penyiapan sarana dan akses, Desa Sumbergede memiliki sarana dan akses yang memadai seperti perangkat teknologi, dokumen-dokumen desa serta informasi-informasi desa, namun Desa Sumbergede masih belum membuat Perdes mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumen desa sebagai dasar untuk menjalankan pengelolaan website desa. Sosialisasi, Desa Sumbergede sangat siap untuk melakukan sosialisasi baik internal (aparatur desa) maupun eksternal (masyarakat). Saran yang diberikan adalah Pemerintah Desa Sumbergede harus segera mempelajari program website desa untuk menyiapkan domain dan hosting, Pemdes Sumbergede harus mengirim aparatur desa untuk melakukan pelatihan, Pemdes Sumbergede harus mempelajari dan membuat perdes untuk mempermudah pelaksanaan program website desa. Kata Kunci: Analisis, E-government, Website Desa.
FAKTOR-FAKTOR KESUKSESAN PENERAPAN APLIKASI TAPROSE (TUBAN PUBLIC REPORT SERVICES) TEMANKU DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TUBAN MAIMONAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstract

Abstrak Pemerintah sebagai pihak yang melayani masyarakat berkewajiban memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya dengan menciptakan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi (E-government). Maka dari itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban berinisiatif mengeluarkan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Service) Temanku. Aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku merupakan aplikasi berbasis android dan website yang memberikan kemudahan dalam melakukan pengaduan maupun mendapatkan pelayanan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maupun mendeskripsikan mengenai apa saja faktor-faktor kesuksesan penerapan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan fokus penelitian yang digunakan yaitu teori menurut Chairina (2014:73-77), yang meliputi kepemimpinan/komitmen, dukungan dari masyarakat, peraturan, sumberdaya manusia, kelembagaan/struktur, nilai dan tujuan, sumberdaya keuangan dan waktu, teknologi, informasi, serta proses. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban sudah cukup baik, yaitu sesuai dengan tujuan awal yakni memberikan pelayanan pada bidang pengaduan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik. Namun kurangnya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat Kabupaten Tuban mengenai fungsi dari aplikasi Taprose Temanku dinilai membuat aplikasi Taprose Temanku menjadi kurang efektif. Hal ini dilihat dari kondisi dimana masyarakat hanya mengetahui fungsi dari aplikasi Taprose Temanku sebagai layanan pengaduan masyarakat, sedangkan untuk transparansi kegiatan OPD dan layanan destinasi, masyarakat masih jarang yang mengetahui dan mengaksesnya. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam indikator sumberdaya manusia. Kata Kunci: Aplikasi Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku, Pelayanan, E-Government Abstract The government as a party serving the community is obliged to provide various public services needed by the community, among others, by creating the best service to all levels of society. Communication Department and Informatics of Tuban District which has the main duty to conduct government affairs in the field of communications and informatics, statistics and coding and assistance tasks given to the region is required to improve the quality of service by utilizing information technology (E-government). Therefore, The Communication Department and Informatics of Tuban District initiative issued a Taprose (Tuban Public Report Service) Temanku. Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application is an android-based application and website that provides ease in making complaints and get services directly by the Government of Tuban District. This study aims to determine and describe what are the success factors of Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application in the Communication Department and Informatics of Tuban District. The Research method in this research is descriptive qualitative. The techniques collection of data in this study through interview, observation, and documentation. While the focus of research used is the theory by Chairina (2014: 73-77), which includes leadership/commitment, support from society, regulations, human resources, institutional/structure, values and objectives, financial resources and time, technology, information, process. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The result of the research shows that the implementation of Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku application in Communication Department and Informatics of Tuban District is quite good, that is in accordance with the initial goal of providing services on public complaints, transparency and public accountability. But the lack of deep socialization to the Tuban District people about the function of the Taprose Temanku application assessed making Taprose Temanku application to be less effective. This is seen from the condition where people only know the function of Taprose Temanku application as a public complaint service, while for transparency of OPD activities and destination service, people still rarely know and access it. There are also problems in human resource indicators. Keywords : Taprose (Tuban Public Report Services) Temanku Application, Service , E-Government
INOVASI PELAYANAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) DENGAN SISTEM POLLING PADA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH NAFISAH MARYAM ABDULLAH; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n6.p%p

Abstract

Abstrak Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan Izin Pemakaian Tanah (IPT). IPT merupakan izin yang diberikan walikota atau pejabat negara kepada pihak-pihak yang memerlukan baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai oleh Pemerintah Daerah. Para pemegang IPT mempunyai salah satu kewajiban rutin yang harus dilaksanakan yaitu pembayaran retribusi setiap-tahunnya. Namun berbagai kendala yang terjadi menyebabkan tingginya angka penunggakan pembayaran retribusi. Oleh karena itu, DPBT menciptakan sebuah inovasi yaitu pembayaran retribusi dengan sistem polling. Pembayaran retribusi dengan sistem polling adalah sistem jemput bola yang dilakukan oleh DPBT dengan menyediakan loket pembayaran paling bawah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) dengan sistem polling pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemerintah Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunankan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, snowball sampling, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Inovasi pelayanan pembayaran retribusi dengan sistem polling berdasarkan kategori inovasi menurut Bloch, yaitu : 1) Produk, DPBT telah melakukan sosialisasi terkait IPT untuk menunjang keberhasilan inovasi polling. 2) Proses, Inovasi ini menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan adanya perubahan dalam sistematika pelayanan. 3) Organisasi, Inovasi ini menyediakan staf khusus untuk memberikan pelayanan dan melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait. 4) Komunikasi, DPBT melakukan sosialiasi terkait dengan inovasi polling kepada pihak kelurahan sebelum Inovasi polling dilaksanakan. Maka saran peneliti adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang polling, dan menyediakan pegawai bank Jatim dalam proses pelayanan agar pelayanan yang diberikan dapat dilakukan hanya satu hari. Kata Kunci : Inovasi, Retribusi sistem pollingAbstractDinas Pengelolaan Bangunan dan Tanh (DPBT) is a unit of regional apparatus with duties and functions related to Izin Pemakaian Tanah (IPT). IPT is a permit granted by mayors or state officials to parties requiring both individuals and entities, to the extent not used by the Regional Government. IPT holders have one of the routine obligations that must be implemented, namely the payment of retribution every year. However, various obstacles that occur cause the high number of payments arrears levy. Therefore, DPBT creates an innovation that is the payment of retribution by polling system. Payment of levies by polling system is a ball pickup system conducted by DPBT by providing the lowest payment counter that aims to facilitate the public in paying a levy. The purpose of this research is to describe the innovation of payment service of Izin Pemakaian Tanah (IPT) with polling system at Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT). Type of research used in this study is descriptive research with qualitative approach. The location of research is the Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemerintah Kota Surabaya. Data collection techniques in this study consist of interviews, snowball sampling, documentation, and observation. Data analysis technique are done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.Research result shows that service innovation levy payment by polling based on innovation category on innovation according to Bloch, are: 1) Product, DPBT has conducted socialization related to IPT to support the success of polling innovation. 2) Process, Innovation provides adequate facilities and infrastructure and changes in systematic service. 3) Organization, Innovation provides special staff to provide services and cooperate with related agencies. 4) Communication, DPBT conducts socialization related to polling innovation to urban village before polling innovation implemented. So the researchers suggestion is to increase socialization to the public about the polling, and to provide employees of bank Jatim in service process so that service given can be done only one day. Keywords: Innovation, Levy polling system
INOVASI PEMBAYARAN RETRIBUSI E-NYANK (NDELOK PELAYANAN KOMPLIT) MENGGUNAKAN T-CASH DI PASAR GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO FEBBY RAMADHANI; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstract

Abstrak Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan inovasi pelayanan publik adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi pembayaran retribusi yang dilakukan dengan T-Cash dari Telkomsel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori atribut inovasi menurut Halvorsen, yakni technology procurement, technology development, bureucratic and organizational reform, dan new policies. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembayaran retribusi E-Nyank (Ndelok Pelayanan Komplit) menggunakan T-Cash di Pasar Gedangan Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik serta dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pedagang. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi atribut technology procurement yakni pengadaan teknologi baru yang didapatkan dari Telkomsel dan menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atribut technology development menjelaskan bahwa adanya teknologi baru yang digunakan mengubah cara pembayaran retribusi pasar yang lama menggunakan karcis kemudian diganti dengan T-Cash melalui mesin EDC. Atribut bureucratic and organizational reform menjelaskan bahwa telah dilakukan perbaikan pada sumber daya manusia serta bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yaitu Telkomsel dan Bank Jatim. Pada atribut new policies dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi telah dilakukan sesuai dengan petunjuk tata cara yang tertera dalam dasar hukum yang sudah ditetapkan. Selain itu, terdapat macam-macam respons dari pedagang, ada yang menolak dan ada yang menerima. Namun dengan berjalannya waktu banyak pedagang yang mulai belajar dan beralih menggunakan T-Cash untuk membayar retribusi. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilaksanakannya sosialisasi kembali kepada pedagang untuk segera menggunakan T-Cash sebagai alat pembayaran retribusi pasar mengingat pembayaran retribusi elektronik tersebut diwajibkan untuk seluruh pedagang yang ada di pasar. Kata Kunci: Inovasi, retribusi, T-Cash.
KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN IGD DI RUMKITAL Dr. RAMELAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR VRIEZKA MUTIARA ARINI; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstract

Abstrak Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah kesehatan masyarakat. Kesehatan mempunyai fungsi mendasar, karena apabila kesehatan terganggu maka indikator masyarakat yang lain, seperti ekonomi dan pendidikan, akan terganggu dan sulit untuk dipenuhi. Harapan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya salah satunya diwujudkan dengan adanya penelitian di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan IGD di Rumkital Dr. Ramelan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Republik Indonesia serta pengendalian dengan teknik Incidental Sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan pada BAB IV maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumkital Dr. Ramelan,Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dinyatakan sangat memuaskan. Hal tersebut dilihat dari perolehan presentase sebesar 83,28% yang berada pada interval 83%-100% dengan kategori sangat memuaskan. Peneliti menggunakan variabel tunggal dalam penelitian ini, yaitu variabel kepuasan masyarakat.Untuk mengukur kepuasan masyarakat, peneliti menggunakan Sembilan indikator kepuasan masyarakat yang tercantum dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014. Adapun perolehan presentase sembilan indikator tersebut yaitu indikator persyaratan sebesar 87%, indikator prosedur sebesar 80,83%, indikator waktu sebesar 80,52%, indikator biaya/tarif sebesar 88,54%, indikator produk spesifikasi jenis pelayanan sebesar 81,04%, indikator kompetensi pelaksanan sebesar 84,22%, indikator perilaku pelaksana sebesar 83,68%, indikator maklumat pelayanan sebesar 82,81%, dan indikator penanganan pengaduan, saran, dan masukkan sebesar 82,92%. Kata kunci: Kepuasan Pasien, Kepuasan Pelayanan, IGD Rumkital Dr. Ramelan Abstract One indicator of community welfare is public health. Health has a fundamental function, because if health is disrupted then other indicators of society, such as economy and education, will be disrupted and difficult to meet. Hope from Surabaya City Health Office one of them is realized with the existence of research in Emergency Department of Naval Hospital Dr. Ramelan Surabaya. The purpose of this study is to measure Patient Satisfaction of IGD Service at Dr. Rumkital. Ramelan Surabaya City East Java Province. The type of research used in this research is descriptive research with quantitative approach. While the focus of his research using the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform Republic of Indonesia number 16 of 2014 on guidelines of Public Satisfaction Survey on Public Service Provision of the Republic of Indonesia and controlling with Incidental Sampling technique. Data analysis techniques in this study using an interactive data model analysis consisting of data collection, presentation of data and conclusions through interviews, observations, and questionnaires. The results of this study indicate that based on the results of data presentation and discussion in chapter IV, the researchers draw the conclusion that Patient Satisfaction on Service at Emergency Rumkital Dr. Ramelan, Surabaya City, East Java Province stated very satisfactory. It is seen from the acquisition percentage of 83.28% which is in the interval of 83% -100% with the category is very satisfactory. Researcher use single variable in this research, that is variable of society satisfaction. To measure society satisfaction, researcher use Nine indicator of public satisfaction which is stated in decision of Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform number 16 year 2014. The result of percentage of nine indicator is requirement indicator equal to 87%, 80.83% indicator, 80.52% time indicator, 88.54% cost / tariff indicator, 81.04% service specification indicator, 84.22% implementation competency indicator, implementing behavior of 83.68%, indicator of service announcement of 82.81%, and indicator of complaint handling, suggestions, and enter of 82.92% Keywords: Patient Satisfaction, Service Satisfaction, Rumkital IGD Ramelan
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KTP-el DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN ACHMAD HINADA MILATUS S; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstract

KTP-el adalah tanda bukti identitas diri resmi sebagai bukti kependudukan. KTP-el diterbitkan oleh dispenduk. salah Dispenduk yang memfasilitasi pelayanan KTP-el yaitu Dispenduk Kabupaten Tuban. dalam memberikan pelayanan KTP-el, Dispenduk dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. dalam hal ini pemerintah mengatur aaspek penilaian kepuasan itu melalui survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Insonesia Nomor 16 Tahun 2017 yang memuat 9 aspek penilaian yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, jenis pelayanan, kompetebnsi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.
INOVASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MOBILE KEPEGAWAIAN TERINTEGERASI (SIMOKER) BERBASIS ANDROID DI BADAN KEPEGAWAIAN KOTA MOJOKERTO IRFANDI PRABOWO; EVA HANY FANIDA
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstract

Badan Kepegawaian Kota Mojokerto merupakan lembaga teknis yang berperan sebagai unsur penyelenggara manajemen Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu Badan Kepegawaian Kota Mojokerto membuat sebuah inovasi Simoker (Sistem Informasi Mobile Kepegawaian Terintegerasi). Simoker merupakan suatu inovasi kepegawaian berbasis mobile apps pada Android yang berguna untuk memverivikasi data diri aparatur sipil negara guna meningkatkan validitas data. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis inovasi pelayanan kepegawaian melalui aplikasi sistem informasi mobile kepegawaian terintegasi (Simoker) di Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Mojokerto. Subjek penelitian terdiri dari tim pengelola Simoker dan aparatur sipil negara Kota Mojokerto sebagai pengguna Simoker. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan faktor-faktor keberhasilan inovasi (innovation success factor) yang dikemukakan oleh Cook, Matthew dan Irwin (dalam Grisna dan Wawan, 2013). Lima faktor keberhasilan inovasi tersebut adalah leadership, management/organization, risk management, human capital dan technology. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, penelusuran data online. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan inovasi pelayanan kepegawaian melalui aplikasi Simoker berbasis Android di Badan Kepegawaian Kota Mojokerto sudah baik. Namun masih ditemukan masalah seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan-pelatihan untuk tim pengelola Simoker, dan kurangnya integerasi aplkiasi Simoker dengan sistem yang lain. Kata kunci: Inovasi, Kepegawaian, Simoker