<![CDATA[Partisipasi perempuan dalam pemerintahan merupakan prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan gender. Meskipun kebijakan afirmatif di Indonesia mendorong keterwakilan politik perempuan, realitas di tingkat lokal masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara representasi deskriptif dan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, pengalaman, serta tantangan perempuan dalam pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan didukung survei kuantitatif terhadap 117 aparatur sipil negara (ASN) perempuan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis tematik dan statistik deskriptif mengungkap empat temuan utama: (1) keterlibatan perempuan masih terbatas dalam posisi strategis, (2) hambatan struktural dan budaya seperti patriarki dan stereotip gender masih dominan, (3) kebijakan afirmatif dan pelatihan kepemimpinan menyediakan peluang, meski implementasinya belum optimal, dan (4) ketahanan serta aspirasi perempuan menjadi modal penting untuk memperkuat partisipasi substantif. Studi ini menekankan perlunya penguatan program pemberdayaan, reformasi kelembagaan yang responsif gender, serta pengembangan jaringan kepemimpinan perempuan. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai kesetaraan gender dalam tata kelola lokal dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk mendorong transformasi representasi perempuan dari sekadar simbolis menuju substantif.]]>
