Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

A Juridical Analysis Using a Forensic Linguistics Approach on WhatsApp Conversations in the Case of Alleged Obstruction of Justice Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto; Erpuat Erpuat
Journal of Social Research Vol. 4 No. 10 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i9.2742

Abstract

This study aims to examine the alleged obstruction of justice communicated through conversations on the WhatsApp messaging application. The subject of this research is the alleged criminal act of obstruction of justice committed by the Secretary General of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), Hasto Kristiyanto (HK), who is suspected of attempting to hinder the investigation conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) in relation to a bribery case involving the interim replacement (PAW) of a member of the Indonesian House of Representatives, identified by the initials HM. The alleged obstruction of justice was conveyed via WhatsApp messages, which reportedly contained instructions from the accused (HK) to one of his staff members, identified as witness K, to dispose of the mobile phone used during the relevant period to prevent it from being seized[A1] by KPK investigators. This research adopts a juridical analysis method using a descriptive qualitative approach, combined with forensic linguistics through pragmatic analysis, specifically speech act theory and conversational implicature. This framework is employed to analyze digital conversations as evidence in proving the criminal act of obstruction of justice. The findings indicate the use of directive illocutionary acts in the phrases "just use this phone" and "just sink that one," which imply an intention to eliminate evidence—an act constituting obstruction of justice committed by the accused. The forensic linguistic approach is expected to assist investigators, public prosecutors, and judges in examining digital communication as legal evidence, particularly in supporting the evidentiary process in criminal proceedings in the pursuit of truth and justice.
Kerentanan Pekerja Lepas dalam Kesepakatan Kerja Tanpa Kontrak Tertulis di Industri Kreatif Desain Grafis Indonesia: Perspektif Hukum Kontrak Aisyah Nisrina Ayu Sugiharto; Adisti Puspa Setyawan; Erpuat Erpuat; Prisca Octavia Rumokoy
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7740

Abstract

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya pada sektor desain grafis, mendorong peningkatan jumlah pekerja lepas secara signifikan. Namun demikian, terdapat fenomena yang patut menjadi perhatian, di mana sebagian dari pekerja tersebut bekerja menghasilkan kreatifitas tanpa didukung oleh kontrak kerja yang memadai. Berdasarkan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) pekerja lepas dalam industri kreatif sebagian besar tidak memiliki kontrak kerja tertulis, di mana pemberian perintah kerja umumnya hanya didasarkan pada komunikasi melalui pesan melalui telepon genggam, email, atau bahkan secara verbal. Penelitian ini mengkaji kerentanan hukum pekerja lepas industri kreatif desain grafis dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan hukum yang dihadapi oleh pekerja lepas desain grafis dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, yang mengevaluasi relevansi peraturan perundang-undangan terkait hukum kontrak dengan praktik pekerja lepas di industri kreatif desain grafis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum kontrak Indonesia pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian lisan, ketiadaan kontrak tertulis pada kenyataannya mengakibatkan kerentanan pada posisi hukum dari pekerja lepas, khususnya dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja lepas, termasuk kewajiban adanya kontrak kerja tertulis sebagai standar minimum dalam hubungan kerja tersebut.