Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEKUATAN HUKUM KONTRAK JUAL BELI LAHAN VIRTUAL INDONESIA DI METAVERSE DITINJAU DARI ASAS HUKUM AGRARIA NASIONAL Prisca Octavia Rumokoy; Erwin Tampubulon; Jhon Fernando S; Rionaldy Bernadus
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.884

Abstract

Disrupsi teknologi Web 3.0 telah melahirkan fenomena jual beli lahan virtual di Metaverse yang dilakukan melalui Smart Contract berbasis blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan kontrak tersebut dan implikasinya terhadap kedaulatan agraria Indonesia, mengingat adanya potensi penyelundupan hukum (fraus legis) oleh subjek hukum asing. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa Smart Contract yang memberikan kuasa eksklusif atas aset fisik tanah di Indonesia kepada pihak asing berstatus batal demi hukum (null and void) karena melanggar syarat kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Asas Nasionalisme dalam Pasal 21 jo. Pasal 26 ayat (2) UUPA. Secara implikatif, penguasaan ini mengamputasi Hak Menguasai Negara dan menciptakan tatanan agraria bayangan. Kesimpulannya, instrumen digital ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia. Disarankan agar Pemerintah segera merumuskan regulasi PSE yang ketat bagi platform Metaverse dan mengintegrasikan sistem blockchain pada pendaftaran tanah nasional untuk memitigasi kolonialisme digital.
Dualisme Kedudukan Hak Guna Usaha: Perspektif Keterbukaan Informasi Publik dan Kontrak Bisnis Shinta Pangesti; Prisca Octavia Rumokoy; Nonita Sabillah Fahzari; I Dewa Wirantaya; Selin Dinda Hariyanti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16700

Abstract

The Dualism of the Legal Status of Land Cultivation Rights: The Principle of Public Information Disclosure and Business Contracts. This study aims to analyze the Supreme Court’s decision in the Judicial Review (PK) ruling Number 61 PK/TUN/KI/2020 concerning the dispute over information on Land Cultivation Rights (Hak Guna Usaha/HGU) between Forest Watch Indonesia and the Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The main focus of this research is to examine HGU from the perspectives of agrarian law and contract law. The method used in this study is normative juridical with a qualitative analytical approach. The statute approach and case approach are employed to examine the Supreme Court decision and the legal norms that form the basis of law in Indonesia. A dualism arises between business actors and the public: business actors view HGU as private, while the public perceives it as public. The results of the study indicate that Forest Watch Indonesia was not at fault in requesting information from the Ministry of ATR/BPN, and the Ministry itself cannot be held entirely at fault either. Reconstruction is therefore necessary to prevent conflict dualism.