Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JE (Journal of Empowerment) ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Indonesian Community Journal Proceeding International Conference on Malay Identity Journal of Juridische Analyse
Evi Yanti
Universitas Islam Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
The view of Islamic Law on Petalangan Malay Indigenous Peoples who Perform Inter-tribal Marriages M Rivaldo; Desi Apriani; Heni Susanti; M Musa; Evi Yanti; Selvi Harvia Santri
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Purpose from research this is for knowing the view of Islamic Law on Sanctions given to the Malay Customary Society Adventurers who do Marriage A tribe. Method research used is ethod research A sociologist who is plunged research directly to field. Research this done in Perbatinan Region Balam Merah District Opponent. In the Qur'an and Hadith no found about obligations or forbid marriage a tribe Customs that exist in the tribe Malay about ban married a tribe this grounded above existing confidence regularly down hereditary from generation generation. Though customs Malay Adventure forbid marriage a tribe, however marriage the said no ever canceled and fixed considered valid marriage that has been done one quarter said. This indicate marriage a tribe not including illegal category. Because if a marriage banned then marriage the said should cancelled. Malay community Adventure consider marriage a tribe can However no good for done
Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru M. Musa; Syahrul Akmal Latif; Evi Yanti; Elsi Elvina; Heni Susanti; Rifqi Almahera
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 3 No 1 (2023): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2023)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.798 KB) | DOI: 10.33379/icom.v3i1.2371

Abstract

Pencegahan kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sangat menarik di waktu beberapa tahun terakhir, dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan yang dilakukan oleh pendidik . Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual dilingkungan sekolah MAN 1 Pekanbaru pada pengabdian masyarakat oleh dosen Fakultas Hukum UIR bertujuan untuk memberikan pemahaman tekait kekerasan seksual dan peraturan hukum mengenai kekerasan seksual serta bagaimana upaya preventif untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi serta tanya jawab kepada para peserta, pertama pemateri meyampaikan materi dan di tampilkan pada layer In focus. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah para siswa menjadi memahami lebih lanjut terkait dengan kekerasan seksual dan peraturan mengenai kekerasan seksual, dan mengetahui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bila menjadi korban dari kekerasan seksual.
Efforts To Overcome Criminal Acts By Rokan Hulu Resort Police M Musa; Inna Widya Saputri; Heni Susanti; Yusramizza Md Isa; Evi Yanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 1 (2020): Desember 2020
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The purpose of this research is to be able to find out what are the Efforts to Overcome Criminal Acts of Obscenity by the Rokan Hulu Resort Police. This research is included in the category of empirical legal research which obtains data by conducting direct observations and surveys in the field to obtain primary data obtained through interviews. The nature of this research is included in the descriptive. Efforts to deal with criminal acts of sexual abuse of children in Rokan Hulu are in the form of pre-emptive, preventive, and repressive measures. Preventive efforts made by law enforcers aiming to prevent the possibility of sexual abuse against children are in the form of appeals and outreach to the public about the crime of sexual abuse. Also, repressive efforts made by law enforcement and other institutions, the efforts made aim to provide harmony that has been disrupted or a deterrent effect for committing a crime, especially sexual abuse of children by imposing sanctions in accordance with the violations committed. Keywords: Prevention efforts, Obscene crime, Police Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui apa yang menjadi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum empiris yang memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan survei secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang didapat melalui wawancara. Sifat penelitian ini termasuk ke dalam deskriptif. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di di Rokan Hulu berupa tindakan pre-emtif, tindakan preventif serta tindakan represif. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak yaitu berupa himbauan – himbauan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kejahatan pencabulan. Juga upaya represif yang dilakukan penegak hukum dan lembaga lainnya, upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keserasian yang pernah terganggu atau efek jera karena melakukan suatu kejahatan khususnya pencabulan terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kata kunci : Penanggulangan, perbuatan cabul, kepolisian
The Effect of Technology on Trafficking in Persons After the Covid-19 Pandemic Heni Susanti; Lidya Chabelita Silaban; Evi Yanti; Yusramiza Md Isa; Syafrinaldi Syafrinaldi
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 3 (2022): Desember 2022
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to know and understand the implementation of law enforcement against the Crime of Trafficking in Persons, as well as how the influence of digitalization in carrying out law enforcement against the Crime of Trafficking in Persons in the Riau Regional Police (Riau Regional Police).The method used in this research is empirical legal research by conducting research on the role of the Riau Regional Police (Riau Regional Police) in law enforcement, with data collection tools, namely interviews. The nature of this research is descriptive in nature, that is, it provides a clearer picture by revealing the problems and conditions as they are.From the results of the research it is known that the Crime of Trafficking in Persons is a type of crime that is worrying in Riau Province, dominated by the mode of illegal migrant workers. Riau Province is used by trafficking syndicates to serve as a transit area before sending victims to their destination, namely Malaysia. The Riau Regional Police (Polda Riau) as a law enforcement agency carries out its duties in prevention, law enforcement and countermeasures. The influence of digitalization on law enforcement on trafficking in persons has made this crime more prevalent with a more sophisticated modus operandi. Keywords: Trafficking in Persons, Digitalization, Post Pandemic Covid 19 Abstrak Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta bagaimana pengaruh digitalisasi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau empirical legal research dengan melakukan penelitian terhadap peranan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam penegakan hukum, dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran lebih jelas dengan mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya.Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan jenis tindak pidana yang mengkhawatirkan di Provinsi Riau, didominasi dengan modus pekerja migran ilegal. Provinsi Riau digunakan sindikat perdagangan orang untuk dijadikan sebagai daerah transit sebelum memberangkatkan korban ke daerah tujuan, yaitu Malaysia. Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) sebagai lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum dan penanggulangan. Adnya pengaruh digitalisasi terhadap penegakan hukum perdagangan orang menjadikan kejahatan ini semakin marak terjadi dengan modus operandi yang lebih canggih. Kata kunci : Perdagangan Orang, Digitalisasi, Pasca Pandemi Covid 19
Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Remaja dari Praktik Overclaim Produk Skincare Sri Arlina; Hendry Andry; Anggraini Dwi Milandry; Evi Yanti; Rafael Zidan Alfarabi Priman Alfarabi Priman
JE (Journal of Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v7i1.6148

Abstract

Rendahnya literasi hukum konsumen di kalangan remaja dalam memilih produk skincare yang aman, halal, dan bebas dari klaim berlebihan (overclaim) berpotensi meningkatkan risiko kerugian akibat penggunaan produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan maupun ketentuan hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum remaja mengenai pentingnya memilih produk skincare yang aman serta memahami hak-haknya sebagai konsumen. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kota Pekanbaru bersama 30 siswa sebagai mitra melalui penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi mencakup pengenalan produk skincare, identifikasi kandungan yang aman, bahaya klaim berlebihan, serta hak dan upaya hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap keterlibatan peserta, sesi tanya jawab, serta wawancara singkat dan diskusi reflektif bersama peserta dan guru pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memilih produk skincare yang aman, mampu mengenali karakteristik klaim yang menyesatkan, serta memahami hak konsumen dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk skincare. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum konsumen sejak dini dan mendorong terbentuknya perilaku konsumsi yang lebih kritis, cerdas, dan bertanggung jawab di kalangan remaja.
Sosialisasi tentang Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli melalui E-commerce bagi Pelajar SMA Teguh Rama Prasja; Wina Diana Sari; Anggraini Dwi Milandry; Evi Yanti; Heni Susanti; Nando Nugroho
JE (Journal of Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v7i1.6206

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian ini adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap aspek hukum perjanjian dalam transaksi e-commerce, khususnya mengenai mekanisme transaksi dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum siswa dalam menghadapi risiko transaksi elektronik. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar, bersama 50 siswa sebagai mitra melalui penyuluhan hukum dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi mencakup pengertian dan syarat sah perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban para pihak, kekuatan hukum kontrak elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap keterlibatan peserta serta kuis pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, ditandai dengan sekitar 80% peserta mampu menjawab pertanyaan kuis dengan benar dan meningkatnya keaktifan dalam sesi diskusi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa sebagai konsumen digital dalam transaksi e-commerce.
Strengthening Legal Awareness Among The Community Of Tumang Village, Siak Regency, Regarding The Prevention Of Narcotics Abuse And Illicit Trafficking Zulkarnain S; Yudi Krismen; Zulfikri Toguan; Asri Muhammad Saleh; Rahdiansyah Rahdiansyah; Hamdani Hamdani; Evi Yanti; Miftakhul Mukarrom; Nabilah Farah Dibah; Mia Putri Yani; M. Naufal Alfaraz; Rafael Zidane Alparabi Pirman
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/sxtp9970

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan hukum dan sosial yang dapat memberikan dampak serius terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Desa/Kampung Tumang menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika, konsekuensi hukum, serta peran masyarakat dalam upaya pencegahannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan di lingkungan desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi meliputi pengertian dan karakteristik narkotika, bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dampak penyalahgunaan, ketentuan hukum, strategi pencegahan berbasis keluarga dan lingkungan, serta mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana narkotika. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum narkotika serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan peredaran narkotika. Kegiatan juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan tepat dalam menyikapi permasalahan narkotika di lingkungan Desa/Kampung Tumang.
The PENERAPAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN MEMPERTAHANKAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA: Indonesia Marfuah MARFUAH; Zulkifli; Evi Yanti
Journal of Juridische Analyse Vol. 5 No. 02 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i02.5016

Abstract

Indonesia’s outermost small islands hold a strategic position in determining national boundaries, safeguarding sovereignty, and supporting economic development and community welfare. This study aims to analyze the implementation of government policies concerning the management and defense of Indonesia’s outermost small islands and to identify obstacles to their implementation. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that Indonesia has established an adequate legal framework through UNCLOS 1982, legislation on state territory, legislation on the management of coastal areas and small islands, and regulations concerning the utilization of outermost small islands. These policies are implemented through island designation, infrastructure development, public service provision, economic empowerment, environmental protection, territorial surveillance, and strengthened defense. However, implementation continues to face constraints related to accessibility, infrastructure, funding, human resources, and interagency coordination. This study concludes that the management and defense of outermost small islands must be undertaken in an integrated manner by combining legal, security, community welfare, and environmental sustainability approaches. Keywords: government policy; outermost small islands; management; defense; sovereignty.
Co-Authors Anggraini Dwi Milandry Asri Muhammad Saleh DESI APRIANI, DESI Elsi Elvina Hamdani Hamdani Hendry Andry Heni Susanti Inna Widya Saputri Lidya Chabelita Silaban M Rivaldo M. Musa M. Naufal Alfaraz Marfuah MARFUAH Mia Putri Yani Miftakhul Mukarrom Nabilah Farah Dibah Nando Nugroho Rafael Zidan Alfarabi Priman Alfarabi Priman Rafael Zidane Alparabi Pirman Rahdiansyah Rahdiansyah Rifqi Almahera Selvi Harvia Santri, Selvi Harvia Sri Arlina Syafrinaldi Syafrinaldi Syahrul Akmal Latif Teguh Rama Prasja Wina Diana Sari Yudi Krismen Yusramiza Md Isa Yusramizza Md Isa Zulfikri Zulfikri Zulkarnain S Zulkifli