Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Program Magang sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Mahasiswa pada Unit Kerja Khusus APU PPT di PT Bank Kalteng Endang Anggraini; Wenny Dwinta Sari; Sri Yuni; Andreas Fajar Christmas; Sifera Patricia Maithy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8600

Abstract

Kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks menuntut lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan praktis, kemampuan adaptasi, serta pemahaman terhadap dinamika industri. Kondisi ini menjadikan program magang sebagai salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan profesional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh di perguruan tinggi dengan praktik kerja nyata melalui keterlibatan langsung mahasiswa pada Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di PT Bank Kalteng. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama empat bulan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses dan hasil kegiatan magang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam berbagai aktivitas operasional, seperti pengelolaan administrasi, verifikasi dokumen nasabah, pengarsipan data, serta dukungan transaksi perbankan, mampu meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis secara signifikan. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja nyata yang mendorong peningkatan kemampuan komunikasi, kedisiplinan, kerja sama tim, serta pemecahan masalah di lingkungan profesional. Selain itu, partisipasi dalam pelatihan APU PPT memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan keuangan, kepatuhan perbankan, serta pentingnya penerapan manajemen risiko dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Keberadaan mahasiswa juga memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas kerja unit, khususnya dalam membantu pelaksanaan tugas administratif pada unit yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Dengan demikian, program magang ini menjadi sarana pembelajaran yang efektif sekaligus memberikan manfaat institusional bagi perusahaan.
Analisis Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Hibah: Studi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Revanda Fiona Tambingon; Fajar Sriningsih; Fitria Husnatarina; Andreas Fajar Christmas
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana hibah pada tahap pertanggungjawaban di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pengelolaan dana hibah yang melibatkan pihak eksternal dan memiliki risiko tinggi terhadap ketidaksesuaian administrasi maupun penggunaan dana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban dana hibah. Informan penelitian terdiri dari pihak Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana hibah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana hibah belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan dalam penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta ketidaklengkapan dokumen administrasi yang menghambat proses verifikasi laporan. Selain itu, ditemukan praktik pengembalian sisa dana hibah yang tidak melalui prosedur pelaporan kepada instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi di lapangan dengan ketentuan pengelolaan dana hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap mekanisme pelaporan serta lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan transparan.