Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Tentang Standar Pelayanan Penumpang KM Dharma Kartika V Christine Novita Malelak; Hendrik Toda; Delila Anggelina Nahak Seran; Rafi Akhsanul Kholikin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9249

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat (1) pada KM Dharma Kartika V rute Waingapu–Kupang dan Kupang–Waingapu. Permasalahan penelitian berangkat dari pentingnya transportasi laut bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur serta masih ditemukannya kepadatan penumpang yang berpotensi memengaruhi kenyamanan pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dengan informan yang terdiri atas pihak PT Dharma Lautan Utama, petugas kapal, KSOP Waingapu, dan penumpang. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, komunikasi antar-organisasi, karakteristik badan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan pada aspek keselamatan, keamanan, kemudahan informasi, dan kesetaraan melalui pemeriksaan tiket, pengaturan penumpang, fasilitas keselamatan, layanan digital, serta pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus. Namun, aspek kenyamanan belum terlaksana optimal karena pada waktu tertentu masih terjadi kepadatan penumpang, pemanfaatan lorong sebagai tempat istirahat, dan ketidakseimbangan antara jumlah penumpang dengan kapasitas ruang. Faktor pendukung implementasi meliputi fasilitas kapal yang memadai, petugas yang responsif, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan laut. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan personel dan pengendalian kapasitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sudah berlangsung, tetapi perlu penguatan pengawasan, pembaruan SOP, dan pembatasan kuota penumpang agar pelayanan lebih konsisten. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan koordinasi operator dan pengawas agar standar pelayanan minimal dapat dipenuhi secara konsisten pada setiap kondisi pelayaran reguler.
EFEKTIVITAS ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP TINGKAT KEDISPLINAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KUPANG Bernadetha Purnama Daria; Jacob Wadu; Made Ngurah D. Andayana; Hendrik Toda
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2163

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem absensi finger print di LPP RRI Kupang yang bertujuan meningkatkan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), namun masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan kendala teknis dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan absensi finger print dalam meningkatkan disiplin kerja ASN di LPP RRI Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Informan penelitian berjumlah 20 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas pimpinan dan pegawai dari berbagai bidang kerja di LPP RRI Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem absensi finger print mampu meningkatkan objektivitas pencatatan kehadiran, memperkuat pengawasan, meningkatkan kemampuan adaptasi pegawai terhadap sistem kerja berbasis teknologi, serta memperkuat akuntabilitas pegawai dalam menjalankan tugas. Namun, tingkat keterlambatan pegawai masih berfluktuasi sepanjang tahun 2025 dan terdapat hambatan berupa faktor internal, eksternal, serta kendala teknis pada perangkat absensi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan absensi finger print di LPP RRI Kupang cukup efektif dalam meningkatkan disiplin kerja ASN, tetapi efektivitasnya perlu didukung oleh pengawasan yang konsisten, pemeliharaan sistem, dan peningkatan kesadaran disiplin pegawai.