Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Wiwin Mochtar Wiyono
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA PERUSAHAAN ASING DI KABUPATEN PURBALINGGA Wiwin Mochtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.r3t8mx35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiperlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanitapada perusahaan asing di Kabupaten Purbalingga.Kesimpulan : hasil penelitian ini menunjukkanbahwa mengingat banyak perusahaan yang berdiridi Kabupaten Purbalingga baik PMA, PMDNdan non PMA dan non PMDN, khususnyaperusahaan asing, untuk itu perlindungan hukumterhadap para pekerja/buruh harus diperhatikan,meskipun tidak ada diskriminasi terhadap pekerjalaki-laki dan wanita, akan tetapi ada bentukperlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita,hal ini disebabkan adanya saling membutuhkanantara pihak pengusaha dan tenaga kerjakhususnya tenaga kerja wanita.Keywords: Tenaga kerja wanita, PMA diKabupaten Purbalingga
ANTARA HAK-HAK KONSUMEN DAN MEWASPADAI PRODUK PANGAN IMPOR ILLEGAL Wiwin Mochtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.gphww088

Abstract

Pesatnya pertumbuhan industri pada saatini adalah merupakan fenomena baru bagiketerbukaan pasar sebagai akibat dariglobalisasi, sehingga menjadikan persainganantar pengusaha sangat ketat terutama untukmenarik konsumen. Hal ini terlihat dengan jelasbagaimana para pelaku usaha denganagresifitasnya mempromosikan produknyamelalui media massa, baik itu media massacetak, radio maupun televisi.Masalah yang erat kaitannya denganproduksi, distribusi dan konsumsipenyebarluasan informasi mengenai suatuproduk barang maupun jasa disebut dengan“informasi.†Informasi barang atau jasa sifatnyamenentukan sekali bagi konsumen dalammenjatuhkan pilihannya atas sesuatu barangatau kebutuhannya. Tetapi informasi yangtersedia lebih banyak merupakan informasiyang mendorongnya untuk membeli danbukannya informasi yang memberikan alasansecara sosial ekonomis mengapa konsumenharus membelinya, bahkan suatu bentukinformasi yang secara yuridis menetapkantentang format dan isinya (label), danmerupakan suatu kewajiban pengusaha untukmematuhinya, masih merupakan bujukan ataudorongan. (AZ. Nasution, 1995 : 29)Informasi tentang sesuatu yang sangatpenting, dalam ilmu ekonomi penyebarluasaninformasi lebih dikenal dengan istilah promosi.Pada umumnya untuk mengenalkan suatuproduk, baik itu berwujud barang atau jasa,digunakan promosi yaitu memberikaninformasi tentang sesuatu produk denganmaksud mengarahkan konsumen untukmembeli produk yang diinformasikan olehprodusen. Masalah yang dihadapi adalahpromosi yang bagaimana yang tepat sasaranuntuk menginformasikan produk yangdihasilkan. Hal ini tergantung dari produktersebut berbentuk barang atau jasa. Setelahdiketahui jenis produknya barulah memilihmacam promosi yang tepat.
Komparasi Pegadaian Syariah Dengan PegadaianKonvensional Berdasarkan Hukum Indonesia suryati; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution; Wiwin Mochtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9dvxff43

Abstract

PT. Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan miliki negarayang bergerak dibidang gadai, telah melahirkan berbagai terobosandalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untukmenjawab kebutuhan tersebut, PT. Pegadaian (Persero) melahirkananak perusahan baru yang bernama pegadaian syariah sebagai alternatifbagi umat Islam yang ingin membebaskan diridari praktik riba dan bungayang ada pada pegadaian konvensional. Perbedaan gadai gadai syariahdan konvensional, yaitu ditinjau dari dasar hukumnya dimana gadaisyariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, ijma, dan Fatwa MUI, sedangkangadai konvensioal menurut KUHPerdata, akad gadai konvensional hanya1 sedangkan pada rahn 2 akad, penetapan hari pada gadai konvensionalditentukan per 15 hari sedangkan pada rahn (syariah) ditentukan jangkawaktu per 10 hari pada gadai konvensional hingga 3 bulan sedangkanpada rahn berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengambilanuang hasil lelang gadai, jika dalam waktu satu tahun tidak diambil sisauangnya maka menjadi milik pegadaian, sedangkan dalam rahn jika sisauang dari pegadaian hasil lelang tidak diambil maka akan diserahkankepada Badan Amil Zakat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Cara Penyelesaian Pembiayaan MurabahahBermasalah (Studi Kasus Di KSPPS Nururrohmah Al Barokah) Haris kusumawardana; Wiwin Mochtar Wiyono; Emy Handayani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.k0btyv35

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui carapenyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet diKSPPS Nurrurrohmah Al Barokah. Untuk mencapai tujuan tersebutpenulis menggunakan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridisempiris. Dengan metode pegumpulan data observasi dan wawancara.teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentanggambaran kondisi dan situasi di KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Carapenyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah/ kredit macet diKSPPS Nurrurrohmah Al Barokah adalah Pemberitahuan melaluitelepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran;pemberian surat penagihan I; penagihan langsung oleh pengelola(apabila surat penagihan pertama tidak berhasil); penagihan olehPengurus tidak berhasil, nasabah akan diminta untuk datang kekantor dan menemui pengurus agar permasalahan dapatterselesaikan dengan baik-baik melalui perundingan. Cara terakhiryang dilakukan oleh pihak BMT adalah melalui sita jaminan
Perkawinan Secara Online Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1Tahun 1974tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 danKompilasi Hukum Islam suryati; Wiwin Mochtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xws4gf53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahanpernikahan yang dilakukan secara online dalam perspektifUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi HukumIslam. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatanyuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagaidata utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dantersier yang diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudiandianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalahperkawinan secara online tidak ada pengaturannya dalamUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yangtelah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Halini merupakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkanketidak pastian dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan yangdilakukansecara online menurut Undang- undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah hukumnya apabiladilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) demikian jugapada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiDan Transaksi Elektronik karena pernikahan yang dilakukansecara online ini menggunakan media elektronik yang diaturdalam undang-undang tersebut dimana dalam hal ini diatur jelastentang tanda tangan elektronik. Adapun menurut hukum Islam,para ulama bersepakat bahwa syarat pernikahan yaitu satumajelis namun ada perbedaan pendapat mengenai satu majelisini. Menurut Imam Hanafi satu majelis berarti satu waktu artinyatidak boleh terputus antara ijab dan qabul. Namun satu majelismenurut Imam Syafi’i adalah satu tempat karena ini berkaitandengan tugas saksi yang harus melihat dengan jelas oleh matadan kepalanya sendiri pihak yang melakukan ijab dan qabul. Jadipernikahan yang dilakukan secara online tersebut sah apabilasudah terpenuhi syarat dan rukunnya sebuah pernikahan.
Co-Authors Aldi Ferdiansyah Antony Charles Emy Handayani Eti Mul Erowati Ferryani Krisnawati Haris Kusumawardana Imam Syafei Wahid M Mochamad Amin Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution Suryati suryati Teguh Anindito