Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Eti Mul Erowati
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1 
Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda (Khuntsa)Menurut Hukum Waris Islam Elisabeth Pudyastiwi; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.zsr6kd41

Abstract

The occurrence of someone who has dual genitalia in general in society has various impacts. Many cases have emerged that require handling. The purpose of this study is to determine the legal status of the heirs of Indonesian citizens who have dual genitalia (khuntsa) and how the rights to inherit the inheritance of heirs who have dual genitalia (khuntsa) or whose status is in doubt according to Islamic law. This type of research uses normative legal research which is based on the formulation of the problem and the purpose of the research. With the method of legislative approach and conceptual approach. The results of the study explain that the inheritance rights of khuntsa have not been explicitly regulated in the KHI, and in the Qur'an there has been no inheritance law for khuntsa. In determining the legal status of this khuntsa, it can be seen from the signs of maturity and where it urinates as mentioned in the hadith narrated by HR. Ibn 'Abbas, and can perform sex change operations. The heirs agree in calculating the level of the khuntsa musykil part by estimating and calculating it as a man then as a woman. Khuntsa and other heirs receive the smallest estimated share, while the rest that is still in doubt is withheld until the legal status of the khuntsa is clear. Keywords: Heirs, khuntsa, Islamic law  
Tinjauan Yuridis Terhadap Shopee Pinjam Pada Marketplace Berdasarkan Ekonomi Islam Wiwin Muchtar Wiyono; Eti Mul Erowati; Ferryani Krisnawati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.1k9gay98

Abstract

Shopee borrows from the marketplace, which is one of the products offered by Shopee to give to users so they can get cash loans with easy procedures. The reciprocity that users must provide is by paying the loan in installments every month. In this case, Shopee will pay interest to borrowers and if there is a delay in repaying the loan, the borrower will be subject to a fine. The research carried out was field research, this research was descriptive in nature, data analysis in this research used a qualitative descriptive approach. The approach in this research is to obtain and collect data directly or directly from shopee loan users. Shopee's practice of borrowing from the Shopee application is that loans start from 500,000 – 1,500,000.- with monthly installments and with different interest starting from 10%-30% and if you are late in paying you will be subject to a fine of 3% of the nominal amount to be repaid. Review of Islamic Economic Law regarding the practice of borrowing hope from the Shopee application applies qardh conditions, namely the existence of borrowers, lenders, goods/debts, ijab and qabul. But in this practice there is interest which gives rise to usury, so this practice is a practice that is clearly prohibited in Islam. Based on this research, it can be stated that the practice of debts and receivables in the Shopee loan application including usury. The reason is because interest is in addition to the principal of the loaned capital. Keywords: Shopee Borrow, Marketplace, Islamic Economy  
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAHNYA PERKAWINAN Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.d6d71f77

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan makasegala masalah perkawinan dan akibatnya tundukpada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian inidilakukan dengan metode yuridis normatif dengandata sekunder yang diperoleh dari buku-buku,literatur dan pendapat para ahli serta peraturanperundang-undangan yang berlaku. DalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telahmengatur sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat1 dengan menyebutkan bahwa perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu.Pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat bagisahnya perkawinan, dan untuk mencatatperkawinan oleh pegawai pencatat tidakdisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukandihadapannya, tetapi bisa dilakukan di luarkesaksiannya asal ada bukti kesaksian yangotentik tentang telah dilangsungkannya perkawinanmenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Jika sahnya suatu perkawinan tidak didasarkanatas pencatatan di kantor Pencatat Perkawinanmaka konsekuensi yuridisnya bahwa “Setiapperkawinan yang dilakukan sepanjang dilakukanmenurut hukum masing-masing agama dankepercayaan itu Pasal 2 ayat (1) haruslah dianggapsah menurut hukum. Adapun pencatatanperkawinan hanyalah merupakan tindakanadministratif saja.
Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-UndangPerkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Virna Atikasar; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.w7eyh321

Abstract

Tujuan dari skripsi ini, yaitu untuk menentukan pengaturanperkawinan di bawah umur dengan UU No. 1 tahun 1974 tentangperkawinan dan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap anakanak yang melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitianmenggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, spesifikasipenelitian deskriptif analitis, pengambilan data sekunder dengan bahanmelalui kajian kepustakaan, analisis dengan metode kualitatif normatif,penyajian data disajikan dalam uraian-uraian yang tersusun secarasistematis. Praktik perkawinan di bawah umur perlu diperhatikan danditetapkan dengan jelas, karena ada lebih banyak lagi orang di Indonesiayang menikah di bawah umur. Kesimpulan yaitu : belum adanyasinkronisasi hukum terutama terkait dengan perkawinan di bawah umurmenurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan denganUndang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundangundangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihakuntuk melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan belum adasanksi bagi yang melanggar karena ada peraturan tentang dispensasiperkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, tetapi pada Undang-Undang PerlindunganAnak sudah ada sanksi bagi pelanggarnya. Kedua, Undang-UndangPerlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadapanak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalamPasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan KemanusiaanPalang Merah Indonesia Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9y5hbs71

Abstract

Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahuipenyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapaitujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridisempiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metodepenyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusunsecara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera MudaCabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawanPMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian danketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggungdengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidakmencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI(Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (LembagaAlternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan
Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Permohonan Perwalian Anak (Studi Putusan No: 234/Pdt.P/2022/ PA.Bms) Anton Raharjo; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.xf0a2615

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perwalian anak pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 234/Pdt.P/2022/PA.Bms. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menetapkan perwalian pada Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PA.Bms berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan dengan mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang mengatur perwalian dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 serta 111 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian anak di bawah usia 21 tahun berhak mendapat wali yang diambil dari sanak keluarga anak yang sudah dewasa, sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Persyararatan tersebut terpenuhi oleh Pemohon selaku bibi dari anak sehingga hakim menilai permohonan perwalian layak dikabulkan demi kemaslahatan dan kepentingan anak.
Hibah Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg) Okta Luthfiana Budi Cahyani; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.s33nzh38

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan legitieme portie pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (Alm), dan berhak atas bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo alm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada penggugat bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan peninggalan Hariyanto Pandjojo (Alm) apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing
Co-Authors Aldi Ferdiansyah Anton Raharjo Antony Charles Doni Adi Supriyo Elisabeth Pudyastiwi Elly Kristiani Purwendah Ferryani Krisnawati Ferryani Krisnawati Mochamad Yunan Raenaldi Okta Luthfiana Budi Cahyani Prosawita Ririh Kusumasari Virna Atikasar Wiwin Mochtar Wiyono Wiwin Muchtar Wiyono