Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Elly Kristiani Purwendah
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1 
The DisputeResolutionof Oil Pollutionby Tan/fer Ship In IndonesianLegal System Elly Kristiani Purwendah; Marsudi Triatmodjo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 17 No. 43 (2015): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.kn0mpr36

Abstract

The choice of oil pollution dispute resolution by Tanker Ship in national marine law system is highly important to be analyzed in-depth concerning the choice of oil pollution dispute resolution by Tanker Ship in Indonesia is resolved in peaceful manner based on the principle of polluter pays principle. The dispute resolution choice in peace is amended by the internationalinstrument ofUNCLOS in article 279 which is, in Indonesianpositive law system, generated through several national legal  instruments. Furthermore, the  dispute resolution choice is such an important thing considering   the purposes of marine environment protection by the coastal states through the law enforcement of sovereign coastal  states.  The  consequence of  dispute resolutionchoice with the concept of ecocracy and sustainable environmental development, in  line with  the  reconstructive  purpose  of philosophical approach of environmental problem  settlement  through the concept  of ecocracy and the paradigm of deep ecology and green constitution, itis expected to be able to be included in national legal system withe law  enforcers  who  understand  ecoliteracy
HAK GUGAT LINGKUNGAN LAUT DAN KONSEKWENSI PERTANGGUNGJAWABANNYA MENUJU KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.d23nyp65

Abstract

Pembangunan berkelanjutan menjadiprioritas yang sangat penting dalam agendapembangunan lingkungan nasional maupuninternasional. Ini terjadi karena timbulnyasensitivitas manusia akan arti pentingnyalingkungan yang sehat dan bersih (Psl 5 (1) UUPengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 tahun1997). Lingkungan yang dimaksud tidakterbatas hanya lingkungan darat, tetapi meliputikeseluruhan lingkungan darat, udara, lautmaupun ruang angkasa.Salah satu agenda prioritaspembangunan berkelanjutan pada lingkunganlaut, instrumen hukum meresponnya melaluiinstrumen-instrumen internasional yang berupaKonvensi-Konvensi Internasional terutamamelalui pertanggungjawaban yang harusdilakukan dalam hal terjadinya pencemaranlingkungan laut, khususnya yang dilakukanoleh kapal tanker pengangkut minyak mentah(crude oil), mengingat dampak kerusakan lautyang ditimbulkan dengan adanya pencemarantersebut.Sebelum memahami pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihakpencemar laut. Sebelumnya haruslah dipahamisecara filosofis konsep yang mendasari asasstrict liability dan asas polluter pays principleyang menjadi dasar pertanggungjawabanpencemaran laut oleh tumpahan minyak kapaltanker melalui konsep pembangunanberkelanjutan.Pembangunan berkelanjutan merupakansuatu proses perubahan yang mensyaratkaneksploitasi sumber daya alam, tujuan investasidan orientasi dari pengembangan tehnologiserta perubahan dalam kelembagaan dilakukansecara konsisten dengan kebutuhan generasisaat ini, sebagaimana kebutuhan generasi yangakan datang, seperti diungkapkan dalam WorldCommission on the Environment andDevelopment (WCED) (1987 :9), sebagaiberikut: sustainable development is a process ofchange in which the exploitation ofresources, the direction of investment, theoriented of technological development, andinstitutional change are made consistentwith future as well as present a needâ€.
Dampak Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Kaliori Kecamatan Kalibagor Terhadap PengelolaanSampah di Kabupaten Banyumas Dewiana Mustika Ningrum; Agoes Djatmiko; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.c6xmqv76

Abstract

Sampah telah menjadi masalah serius bagi lingkungan, yangmerugikan kehidupan masyarakat. Dampak negatif terhadap lingkungandapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, dankenyamanan lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah salahsatunya terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliori, KecamatanKalibagor, Kabupaten Banyumas. Faktor-faktor yang menyebabkanterjadinya sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumasdengan masyarakat di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Kaliori adalah pencemaran air (bocornya penampungan air lindi),yang menyebabkan air sumur menjadi kecoklatan sehingga tak dapatdikonsumsi, selain itu sawah juga tercemar sehingga tidak bisa lagiditanami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampakpenutupan TPA Kaliori terhadap pengelolaan sampah di KabupatenBanyumas dan bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH)Kabupaten Banyumas dan masyarakat dalam penyelesaian sengketapengelolaan sampah yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Kaliori. Penelitian ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum empiris.
Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja,Kabupaten Banyumas Laely Priatna; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.0gbcwq68

Abstract

Perkembangan pembangunan di kota Purwokerto dalam jumlahpenduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggimengakibatkan bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasipermasalahan sampah disetiap daerah wajib memiliki TempatPembuangan Akhir (TPA) sebagaimana diatur dalam pasal 6 UndangUndang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. PemerintahKabupaten Banyumas memiliki TPA Gunung Tugel sebagai tempatpembuangan akhir yang terletak di Desa Kedungrandu dengan luas lahan± 5 Ha. Namun TPA tersebut ditutup pada tahun 2016 disebabkan karenakurang maksimalnya pengelolaan sampah dengan metode open dumping,terbatasnya lahan, dan kurangnya sarana dan prasarana, sehinggaberdampak terhadap pencemaran udara, timbulnya gas methane yangmenimbulkan bau busuk, berjangkitnya penyakit, dan tercemarnya airtanah oleh air lindi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalahyuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer melaluiobservasi dan wawancara kepada narasumber dan responden sebagaidata utama, data sekunder sebagai data pendukung berupa bahan bahanhukum, metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk melakukananalisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan timbulansampah dari dampak negatif pengelolaan sampah dengan metode opendumping.
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas BatasNegara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019) Bagas Ramadhan Putra; Wahyu Hariadi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.jse06d91

Abstract

Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia telah lamamelintasi perbatasan di Asia Tenggara. Masalah kabut asap masih tetapmenjadi agenda penting di ASEAN hingga sekarang. Kebakaran hutanmenyebabkan polusi dan berdampak pada wilayah negara lain sepertiMalaysia dan Singapura. ASEAN Agreement on Transboubdary HazePollution (AATHP) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kerja samadi tingkat regional dan sub-regional untuk mengatasi kebakaran hutan dikawasan ASEAN. Oleh karena itu, tanggung jawab negara adalah masalahpenting untuk dibahas di tingkat global. Metode penelitian adalah yuridisnormatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utamadan data primer sebagai data pendukung, deskriptif kualitatif digunakanuntuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawabmasalah tanggung jawab Indonesia atas polusi.
Hibah Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg) Okta Luthfiana Budi Cahyani; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.s33nzh38

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan legitieme portie pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (Alm), dan berhak atas bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo alm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada penggugat bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan peninggalan Hariyanto Pandjojo (Alm) apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing
Co-Authors Agoes Djatmiko Bagas Ramadhan Putra Bintari Dyah Ramadhani dan Marsudi Triatmodjo Dewiana Mustika Ningrum Elisabeth Pudyastiwi Esti Ningrum Eti Mul Erowati Laely Priatna Mochamad Yunan Raenaldi Okta Luthfiana Budi Cahyani Retno Nur Wulandari Wahyu Hariadi