Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Elisabeth Pudyastiwi
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda (Khuntsa)Menurut Hukum Waris Islam Elisabeth Pudyastiwi; Doni Adi Supriyo; Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.zsr6kd41

Abstract

The occurrence of someone who has dual genitalia in general in society has various impacts. Many cases have emerged that require handling. The purpose of this study is to determine the legal status of the heirs of Indonesian citizens who have dual genitalia (khuntsa) and how the rights to inherit the inheritance of heirs who have dual genitalia (khuntsa) or whose status is in doubt according to Islamic law. This type of research uses normative legal research which is based on the formulation of the problem and the purpose of the research. With the method of legislative approach and conceptual approach. The results of the study explain that the inheritance rights of khuntsa have not been explicitly regulated in the KHI, and in the Qur'an there has been no inheritance law for khuntsa. In determining the legal status of this khuntsa, it can be seen from the signs of maturity and where it urinates as mentioned in the hadith narrated by HR. Ibn 'Abbas, and can perform sex change operations. The heirs agree in calculating the level of the khuntsa musykil part by estimating and calculating it as a man then as a woman. Khuntsa and other heirs receive the smallest estimated share, while the rest that is still in doubt is withheld until the legal status of the khuntsa is clear. Keywords: Heirs, khuntsa, Islamic law  
STATUS DAN BENTUK HUKUM BADAN KREDIT DESA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (Bagian dari tesis yang berjudul Badan Kredit Desa Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Untuk Mengembangkan Usaha Mikro) Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 44 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.k8ytnd77

Abstract

Lembaga Keuangan Mikro (LKM)memuat 3 (tiga) elemen kunci, yaitu : Pertama,menyediakan beragam jenis pelayanankeuangan yang relevan dengan kebutuhan riilmasyarakat yang dilayani. Kedua, melayanikelompok masyarakat berpenghasilan rendah(masyarakat miskin menjadi pihakbeneficiaries utama). Ketiga, menggunakanprosedur dan mekanisme yang kontekstual danfleksibel, agar lebih mudah dijangkau olehmasyarakat miskin yang membutuhkanpelayanan1. Oleh karenanya menyebabkanLembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadipilihan bagi masyarakat bawah karena memangmempunyai karakteristik yang “merakyatâ€,yaitu sesuai dengan irama kehidupan sehariharidan menggunakan prosedur yangsederhana, tidak sarat aturan dan cepat.Lembaga Keuangan Mikro di Indonesiadiawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD)pada tahun 1897 oleh Kelompok SwadayaMasyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desainilah kemudian dikenal dengan nama BadanKredit Desa (BKD). Maksud didirikannyaBadan Kredit Desa (BKD) adalah untukmemberikan pelayanan kebutuhan kreditkepada penduduk desa sebagai pelaku ekonomimikro yang mempunyai usaha kecil-kecilan/mikro baik sebagai pedagang, petani ataupunyang, mempunyai penghasilan lain, denganmaksud agar mereka dapat mengembangkanusahanya dengan baik untuk keperluanproduksi maupun konsumsi. Sedangkan tujuandidirikannya Badan Kredit Desa (BKD) adalah:1. Mengurangi dan mengatasi praktek-praktekijon, pelepas uang/rentenir, gadai gelap dankegiatan lain yang serupa;2. mendorong pembangunan ekonomimasyarakat desa secara terarah danpenyaluran modal yang efektif;3. menciptakan pemerataan kesempatanberusaha bagi masyarakat desa dalamrangka usaha untuk meningkatkanpendapatan masyarakat yang berpenghasilanrendah;4. mendidik masyarakat untuk semangatmenabung sehingga terbentuk pemupukanmodal dari masyarakat.Dasar hukum berdirinya Badan Kredit
ENERIMAAN USAHA MIKRO TERHADAP PEMBERIAN KREDIT SECARA KELOMPOK Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.626na328

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuipenerimaan usaha mikro terhadap sistempemberian kredit secara kelompok. Untukmencapai tujuan tersebut penulis menggunakanmetode pendekatan yuridis normatif, dengandiperoleh hasil bahwa Program sistem kreditkelompok tidak dapat dijadikan sandaran usahamikro untuk memperoleh pinjaman modal, hal inidisebabkan mereka tidak akan mampu memenuhipersyaratan yang diminta oleh pihak bank yaituthe five C of Credit terutama usaha mikro harustetap menyediakan agunan baik berupa hartakekayaan kelompok, barang bergerak maupuntabungan beku. Sebenarnya kendala kurangnyaatau tidak adanya agunan pada usaha mikro dapatdiatasi dengan berbagai cara, misalnya denganmenerapkan tanggung jawab renteng, ataupenjaminan sebagian oleh pemerintah, walaupunhal ini masih memerlukan kajian yang mendalam.Demikian pula dengan persyaratan untuk adanyapembukuan bagi kegiatan usaha mikro,persyaratan ini sulit dipenuhi oleh usaha mikro,karena sebagian besar usaha mikro dimiliki olehkeluarga yang berpendidikan rendah, padahalprogram perkreditan untuk usaha mikro dari bankpada hakekatnya merupakan pemerataanpemilikan aset dalam rangka memperkuat posisiusaha kelompok mikro agar dapat meningkatkanproduksi dan pendapatannya yang pada gilirannyadiharapkan dapat memperluas lapangan kerja.Kata Kunci: Usaha Mikro, ProgramKredit kelompok
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MIKRO DI BANK JATENG CABANG PURWOKERTO (Hasil Penelitian) Suryati; Doni Adi Supriyo; Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 2 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.2rkvz823

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum Bank Jateng Cabang Purwokerto ketika terjadi debitor wanprestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode Pengumpulan Data: Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mencatat peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen perbankan, sedangkan data primer diperoleh dengan cara wawancara bebas terpimpin dengan pihak Bank Jateng Cabang Purwokerto khususnya pimpinan cabang dan bagian kredit.Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi, maka Bank Jateng Cabang Purwokerto melakukan: a. Langkah penyelamatan kredit melalui penataan kembali (restructuring), dilakukan dengan pertimbangan: adanya itikad baik debitur, usaha debitur masih ada dan masih menunjukan prospek yang baik, debitur diyakini mampu membayar kembali angsuran kredit dengan baik, nilai agunan yang telah diikat oleh Bank Jateng masih dapat mengcover jumlah kredit baru yang akan diberikan. b. Penyelesaian melalui jalur hukum, dilakukan apabila upaya restrukturisasi sudah diupayakan secara maksimal dan debitur tidak menunjukan itikad baik walaupun sudah dilakukan peringatan-peringatan dan ada keyakinan bahwa posisi Bank Jateng dari segi yuridis kuat serta beban biaya beracara ringan
PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.71n1v733

Abstract

Masyarakat Indonesia yang mencapaiangka 200.000.000 (dua ratus juta) jiwabukanlah suatu jumlah yang kecil. Dari jumlahitu dapat dikatakan bahwa sebagian besar darimereka adalah konsumen yang buta akan hakhakmereka sebagai konsumen yang baik.Keadaan ini turut didukung oleh sistemperadilan Indonesia yang masih kurangmenguntungkan. Lahirnya Undang-undangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungankonsumen diharapkan dapat menciptakankegiatan usaha perdagangan yang fair yangtidak hanya bagi kalangan pelaku usaha,melainkan secara langsung untuk kepentingankonsumen, baik selaku pengguna, pemanfaatmaupun pemakai barang/jasa yang ditawarkanoleh pelaku usaha.Undang-undang perlindungan konsumenini bukanlah suatu undang-undang yangdianggap sanggup merangkum segalakeperluan dan kebutuhan konsumen akan suatusistem keadilan yang fair bagi mereka, namunsetidaknya undang-undang ini diharapkan akanmampu menjadi sumber atau acuan bagiperaturan perundangan-undangan lainnya yangada.Perlindungan konsumen merupakansuatu hal yang cukup baru dalam duniaperaturan perundang-undangan di Indonesiameskipun dengungan mengenai perlunyaperaturan perundang-undangan yangkomprehensif bagi konsumen tersebut sudahdigaungkan sejak lama. Praktek monopoli dantidak adanya perlindungan konsumen telahmeletakkan posisi konsumen dalam tingkatyang terendah dalam menghadapi para pelakuusaha (dalam arti seluas-luasnya). Tidak adanyaalternatif yang dapat diambil oleh konsumentelah menjadi suatu rahasia umum dalam duniaatau industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapipelaku usaha ini jelas sangat merugikankepentingan masyarakat. Pada umumnya parapelaku usaha ini berlindung dibalik perjanjianbaku yang telah ditandatangani oleh keduabelah pihak (antara pelaku usaha dankonsumen).
Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-UndangPerkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Virna Atikasar; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.w7eyh321

Abstract

Tujuan dari skripsi ini, yaitu untuk menentukan pengaturanperkawinan di bawah umur dengan UU No. 1 tahun 1974 tentangperkawinan dan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap anakanak yang melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitianmenggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, spesifikasipenelitian deskriptif analitis, pengambilan data sekunder dengan bahanmelalui kajian kepustakaan, analisis dengan metode kualitatif normatif,penyajian data disajikan dalam uraian-uraian yang tersusun secarasistematis. Praktik perkawinan di bawah umur perlu diperhatikan danditetapkan dengan jelas, karena ada lebih banyak lagi orang di Indonesiayang menikah di bawah umur. Kesimpulan yaitu : belum adanyasinkronisasi hukum terutama terkait dengan perkawinan di bawah umurmenurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan denganUndang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundangundangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihakuntuk melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan belum adasanksi bagi yang melanggar karena ada peraturan tentang dispensasiperkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, tetapi pada Undang-Undang PerlindunganAnak sudah ada sanksi bagi pelanggarnya. Kedua, Undang-UndangPerlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadapanak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalamPasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hibah Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Menurut KUHPerdata (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg) Okta Luthfiana Budi Cahyani; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.s33nzh38

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan legitieme portie pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (Alm), dan berhak atas bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo alm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada penggugat bagian mutlak (legitieme portie) atas warisan peninggalan Hariyanto Pandjojo (Alm) apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing
Co-Authors Doni Adi Supriyo Elly Kristiani Purwendah Eti Mul Erowati Okta Luthfiana Budi Cahyani Suryati Virna Atikasar