Articles
<![CDATA[PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Purwendah, Elly Kristiani]]>;
<![CDATA[Erowati, Eti Mul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34137
<![CDATA[Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OEDC) 1872, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Penerapan prinsip pencemar membayar sebagai sebuah risiko dari pelaku usaha melakukan usahanya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup. Pertimbangan tuntutan ganti rugi lingkungan terdapat pada bagian menimbang huruf b dan c yang menyatakan bahwa besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa atau putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[FULFILLING THE WORKERS 'RIGHTS IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19 ]]>
<![CDATA[Iskatrinah, Iskatrinah]]>;
<![CDATA[Dewi Setia Triana, Ikama]]>;
<![CDATA[Erowati, Eti Mul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28626
<![CDATA[In terms of wage protection and protection for workers in the workplace, the entrepreneur can postpone the payment of wages (if the entrepreneur is unable to pay the wage according to the minimum wage), by first conducting negotiations with the worker / laborer or trade / labor union regarding the suspension. The postponement of the payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not automatically eliminate the obligation of the entrepreneur to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. To deal with and overcome the crisis caused by the corona virus outbreak or COVID-19, on March 31, 2020, President Joko Widodo has issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 1 of 2020 concerning “State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Pandemic and / or in the context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. However, PEPRU No.1 / 2020 has not fully accommodated those related to the world of labor. Affairs related to labor are entirely in the hands of the company and it is risky to cause company arbitrariness]]>
<![CDATA[Discontinuation of Work Relationship In The Pandemic Time Covid-19 In Indonesian National Law ]]>
<![CDATA[Erowati, Eti Mul]]>;
<![CDATA[Dewi, Ikama]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol 20, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v20i1.30424
<![CDATA[The corona virus pandemic has shaken not only Wuhan, but also the world. This virus has spread widely to almost all countries in a short time. Meanwhile, in Indonesia the corona virus began to be detected when two Indonesian citizens (WNI) tested positive for the corona virus on March 1, 2020. The two Indonesians had previously had contact with a foreign national (WNA) from Japan who lived in Malaysia at an event. in Jakara. Based on data up to April 20, 2020, the number of victims due to the corona virus was 6,760 cases. A total of 590 of them died and 747 people were declared cured. Termination of Employment (PHK) is something that is very feared by employees. This is due to the chaotic economic conditions which have an impact on many companies that have to go out of business, and of course have an impact on the unilateral termination of employment by employers. To protect workers' rights due to layoffs, the Government as one of the elements in carrying out industrial relations has provided legal protection guarantees for workers whose employment has been terminated by employers as regulated in Chapter XII, precisely in Article 150-172 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.]]>
<![CDATA[IMPLEMNETASI CEDAW (THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Triana, Ikama Dewi Setia]]>;
<![CDATA[Erowati, Eti Mul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40168
<![CDATA[Dalam hubungan di antara kelompok sosial sering kali ketidakseimbangan kekuasaan muncul, sehingga memicu diskriminasi perbedaan gender adalah salah hingga alasan diskriminasi, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dari masyarakat internasional. Perempuan sering merasa ketidakadilan karena dipandang lemah dan pembatasan memiliki hak dibandingkan dengan laki-laki meskipun hak perempuan sebenarnya juga bagian dari hak asasi manusia hak asasi manusia. hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hal ini tidak serta merta mengurangi diskriminasi di masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah serta usaha masyarakat Indonesia dilakukan untuk memberantas diskriminasi dan melindungi hak-hak perempuan. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam melindungi hak perempuan ialah dengan meratifikasi konvensi yang berkenaan dengan kaum perempuan serta membahas penghapusan diskriminasi yakni Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini menjadi tonggak baru bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.]]>
<![CDATA[FULFILLING THE WORKERS 'RIGHTS IN THE PANDEMIC TIME OF COVID-19 ]]>
<![CDATA[Iskatrinah Iskatrinah]]>;
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>;
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28626
<![CDATA[In terms of wage protection and protection for workers in the workplace, the entrepreneur can postpone the payment of wages (if the entrepreneur is unable to pay the wage according to the minimum wage), by first conducting negotiations with the worker / laborer or trade / labor union regarding the suspension. The postponement of the payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not automatically eliminate the obligation of the entrepreneur to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. To deal with and overcome the crisis caused by the corona virus outbreak or COVID-19, on March 31, 2020, President Joko Widodo has issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) No. 1 of 2020 concerning “State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Pandemic and / or in the context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. However, PEPRU No.1 / 2020 has not fully accommodated those related to the world of labor. Affairs related to labor are entirely in the hands of the company and it is risky to cause company arbitrariness]]>
<![CDATA[PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elly Kristiani Purwendah]]>;
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34137
<![CDATA[Prinsip pencemar membayar adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OEDC) 1872, yaitu sebuah organisasi ekonomi internasional yang didirikan oleh 34 negara pada tahun 1961, yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia. Penerapan prinsip pencemar membayar sebagai sebuah risiko dari pelaku usaha melakukan usahanya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup. Pertimbangan tuntutan ganti rugi lingkungan terdapat pada bagian menimbang huruf b dan c yang menyatakan bahwa besaran ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa atau putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[IMPLEMNETASI CEDAW (THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>;
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40168
<![CDATA[Dalam hubungan di antara kelompok sosial sering kali ketidakseimbangan kekuasaan muncul, sehingga memicu diskriminasi perbedaan gender adalah salah hingga alasan diskriminasi, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dari masyarakat internasional. Perempuan sering merasa ketidakadilan karena dipandang lemah dan pembatasan memiliki hak dibandingkan dengan laki-laki meskipun hak perempuan sebenarnya juga bagian dari hak asasi manusia hak asasi manusia. hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hal ini tidak serta merta mengurangi diskriminasi di masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah serta usaha masyarakat Indonesia dilakukan untuk memberantas diskriminasi dan melindungi hak-hak perempuan. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam melindungi hak perempuan ialah dengan meratifikasi konvensi yang berkenaan dengan kaum perempuan serta membahas penghapusan diskriminasi yakni Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini menjadi tonggak baru bagi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak perempuan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Discontinuation of Work Relationship In The Pandemic Time Covid-19 In Indonesian National Law ]]>
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>;
<![CDATA[Ikama Dewi]]>
<![CDATA[ Media Komunikasi FPIPS Vol. 20 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/mkfis.v20i1.30424
<![CDATA[The corona virus pandemic has shaken not only Wuhan, but also the world. This virus has spread widely to almost all countries in a short time. Meanwhile, in Indonesia the corona virus began to be detected when two Indonesian citizens (WNI) tested positive for the corona virus on March 1, 2020. The two Indonesians had previously had contact with a foreign national (WNA) from Japan who lived in Malaysia at an event. in Jakara. Based on data up to April 20, 2020, the number of victims due to the corona virus was 6,760 cases. A total of 590 of them died and 747 people were declared cured. Termination of Employment (PHK) is something that is very feared by employees. This is due to the chaotic economic conditions which have an impact on many companies that have to go out of business, and of course have an impact on the unilateral termination of employment by employers. To protect workers' rights due to layoffs, the Government as one of the elements in carrying out industrial relations has provided legal protection guarantees for workers whose employment has been terminated by employers as regulated in Chapter XII, precisely in Article 150-172 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.]]>
<![CDATA[Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai Dengan Alasan Dan Syarat –Syarat Hukum Positif Indonesia ]]>
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (817.824 KB)
|
DOI: 10.29303/jatiswara.v33i3.183
<![CDATA[Hakim dalam mengadili permohonan ijin poligami yang dasar alasan-alasan dan syarat-syaratnya tidak sesuai hukum positif saat ini yakni pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tetap dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, dan hakim dibenarkan melakukan ijtihad hukum dengan menyimpangi norma hukum yang ada (Istihsan), demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum berdasarkan prinsip the judge made of law dan living law, guna memberikan kepastian hukum, manfaat hukum serta keadilan hukum bagi keluarga besar poligami (Rech Ide) untuk menolak akibat bahaya ( Madlorot), yang lebih besar dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang ]]>
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>
<![CDATA[ Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51921/chk.v21i2.77
<![CDATA[. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apabila debitur wanprestasi, kemudian kreditur menuntut bunga berbunga akibat debitur wanpestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan type clinical researct, yaitu penelitian untuk menerapkan hukum in abstracto bagi perkara in concreto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir sylogisme. Kesimpulan : Dari uraian pada pembahasan baik pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp dan  putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitur telah terbukti wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung di dalam perjanjian, besarnya bunga inilah yang nantinya akan ditetapkan apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan mengenai bunga berbunga yang telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdata yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun. Apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan besarnya bunga apabila debitur wanprestasi, maka bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.Kata Kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Bunga]]>
