Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Rusito
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : cakrawala hukum

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Penggelapan Kekayaan Yayasan Pendidikan Rusito; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.36hbf517

Abstract

This study aims to describe the Criminal Liability of Foundation Administrators in Misuse of Educational Foundation Assets. The method used in this study is normative juridical, namely research with data sources based on Laws, decisions, and other legal materials related to this scientific work with a Criminal Law perspective. Criminal acts of embezzlement in office without us realizing have occurred a lot and are difficult to identify because the perpetrators are still in the same scope as the institution, organization or company. The results of this study indicate that the defendant can be sentenced by the judge under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 of the Criminal Code so that the defendant is sentenced to 1 year in prison and is required to return the proceeds of the crime. In fact, Indonesia has special regulations governing Foundations along with criminal penalties for those who violate the legal provisions in Law No. of 2004 concerning amendments to Law No. of 2001 concerning Foundations. This is because there are certain criteria, namely the perpetrator as a core organ of the Foundation (Supervisor, Manager, Supervisor) so that someone who violates the provisions can be subject to articles in accordance with the Foundation Law. Keywords: Criminal Act, Embezzlement, Educational Foundation
Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketenagakerjaan DiIndonesia Rusito; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 1 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.9kenk772

Abstract

Legal politics concerns the issue of legal renewal - to understand thedirection of legal politics trying to make rules that will determine how tounderstand the direction of human action. Legal development inIndonesia must first understand the politics of national law adopted inIndonesia. humans act. investigate what changes must be made in the lawthat is currently in effect in order to be in accordance with socialwerkelijkheid (social reality). Basically, labor issues are a social, political,and economic agenda that are quite crucial in modern countries, becauseactual employment issues are not only the relationship between workersand employers, but more broadly also include issues of the economicsystem of a country and at the same time the social system. the politics.Therefore, the economy and politics of a country will greatly determinethe pattern and color
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam BidangPerpajakan Rusito; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.zdzcks15

Abstract

Melalui penulisan ini penulis melakukan telaah secarakritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6Tahun1983 sebagaimana telah diubahterakhirdenganUndang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP)yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksipidana yang terkait dengan pelanggaran tindak pidana di bidangperpajakan. Penulisan ini diawali dengan pemaparan mengenaipertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai suatu prasyaratpemidanaan korporasi. Penulis menganalisis tindak pidana di bidangperpajakan yang diatur dalam UU KUP dalam hal subjek hukum yangdicakup oleh UU KUP dan sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggarantindak pidana tersebut. Penulis menyimpulkan adanyaketidakkonsistenan dalam pertanggungjawaban pidana terhadapkorporasi dan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 38, 39, dan 39AUU KUP. Penulis akhirnya memberikan beberapa saran untuk perbaikanundang-undang ini dalam aspek pertanggungjawaban pidana untukkorporasi dan sanksi pidananya. 
Konflik Perbatasan Indonesia Dengan Vietnam DiPerairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.w9kwr110

Abstract

Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakanperbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat initerdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomieksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belumdiselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatudaerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk padarezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsipperdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upayayang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegaradalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalammenyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepadapara pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanyaberdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yangdikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secaraperang. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara yang salingberhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat padaPasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedurpenyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yangmeneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketayang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan lautdiperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagaimacam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskandalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secaradamai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negaradiberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakandalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yangdiinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur maupun jalurnon litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.
Pengangkatan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Untuk Mengambil UangAsuransi Almarhum Ayahnya (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2018/Pn. Bms) Doni Adi Supriyo; Rusito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7788wp82

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukumhakim dalam mengabulkan hak perwalian anak sebagai akibat perceraian orangtuanya pada Putusan Nomor: 31/Pdt.P/2018/PN.BMS dan hubungan hukumantara ibu sambung dengan anak bawaan suaminya serta akibat hukum yangditimbulkan setelah wali itu diangkat oleh hakim. Dalam penelitian ini penulismenggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dan spesifikasipenelitian berupa penerapan hukum. Hubungan hukum antara ibu tiri dengananak bawaan suaminya yaitu ibu tiri, adalah ibu yang sah atau resmi danberstatus mahram bagi anak-anak dari suami. Pertimbangan hukum hakim dalammengabulkan permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yangbelum dewasa untuk mengambil uang asuransi ayahnya pada Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2018/ PN.Bms yaitu pemohon yang masih memiliki hubungan keluargasebagai paman dari anak-anak yang bernama Nikita Rosa Damayanti Waluyo danSeptiara Melanesia Bellezza Waluyo, mengajukan permohonan agar Pemohonditetapkan sebagai wali bagi kedua anak yang belum dewasa itu, diketahui pulabahwa anak-anak tersebut masih memerlukan biaya pendidikan dan kebutuhansehari-hari. Permohonan Pemohon telah diketahui dan disetujui oleh keluargalainnya. Pemohon berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi dipandang cakapuntuk dinyatakan sebagai wali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, HakimPengadilan Negeri Banyumas berpendapat guna kepentingan terbaik bagi anakanak tersebut, maka telah cukup alasan dan berdasar hukum untuk mengabulkanpermohonan Pemohon. Akibat hukum yang ditimbulkan setelah wali itu diangkatoleh hakim adalah wali pada prinsipnya mengganti orang tua dalam mendidikdan memelihara anak di bawah umur, maka hak-hak yang dipunyai seorang walipada dasarnya adalah sama dengan yang dipunyai oleh orang tua berdasarkankekuasaan orang tua. Wali wajib mengurus anak yang di bawah kekuasaannya,selanjutnya wali wajib mewakili si pupil dalam segala tindakan perdata(burgelijke handelingen). Seorang wali berkewajiban mengawasi harta kekayaansi anak yang belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik
Co-Authors Doni Adi Supriyo Kaboel Suwardi