Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Kaboel Suwardi
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma , Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN FORMULASI DELIK ILLEGAL LOGGING DALAM TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 18 No. 45 (2016): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.can4sp47

Abstract

Illegal logging (penebangan liar) adalahistilah yang sering diperbincangkan di berbagaimedia, bahkan selalu menjadi topik yang sangathangat ditengah berbagai permasalahan mendasarbangsa ini. Ada yang menyatakan bahwa illegallogging adalah sebuah kejahatan yang takterkirakan. Yayasan Wahana Lingkungan Hidupyang disingkat WALHI menyatakan bahwa setiapmenitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnahakibat destructive logging (penebangan yangmerusak). Dephut menyatakan bahwa kerugianakibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutanilegal senilai 30,42 triliun rupiah per tahun,sementara Centre Indonesian Forest atau CIFORmenyatakan bahwa Kalimantan Timur telahkehilangan 100 juta dolar setiap tahunnya akibatpenebangan dan perdagangan kayu ilegal, belumtermasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayatidan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencanadan kehilangan sumber kehidupan akibatpengrusakan hutan (Tribun, 28 September 2004).Dunia internasional menyorot Indonesia yanghingga saat ini belum mampu menyelesaikanpermasalahan illegal logging. Berbagai proyekkerjasama internasional pun digulirkan keIndonesia, mulai dari mendorong kebijakan,penelitian hingga kampanye anti illegal logging.Bahkan Departemen Kehutanan pun telahmeletakkan permasalahan illegal logging di dalamrencana kehutanan nasional sebagai sebuah isupenting yang harus segera dituntaskan. Illegallogging adalah suatu perilaku menyimpang yangmengakibatkan banyak kerugian, baik secarasocial, ekonomi bahkan lingkungan. Illegal logginglayak disebut sebagai salah satu kejahatanterbesar dewasa ini.
PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM DIVERSI PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 19 No. 1 (2017): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.4gmh7980

Abstract

Justice for children in conflict with lawshould be interpreted essentially as a, whichare permanent and will continue to give toeveryone what should have for him: Iustitiaconstans et est voluntas ius suum Perpetuacuiqe tribuendi. Changing the philosophy ofjuvenile delinquency treatment of perpetratorsof the retributive or rehabilitative model ofrestorative justice, which basically takes theconcept of John Braithwaite’s theory ofReintegrative Shaming.This model could be in line with theapproach underlying the rules and values inthe Convention on Rights of the Child is anapproach to welfare, in which young offendersas much as possible be kept away from theprocess of condemnation of the criminal justicesystem.This model can be obtained through aresponsive legal thought through approach tohandling model of restorative justice withchildren in conflict with law through diversionprogram, which is a way to settle the caseoutside the formal system of law enforcement(non litigation).Key words: child rights, restorative justice,diversion
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam BidangPerpajakan Rusito; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.zdzcks15

Abstract

Melalui penulisan ini penulis melakukan telaah secarakritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6Tahun1983 sebagaimana telah diubahterakhirdenganUndang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP)yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksipidana yang terkait dengan pelanggaran tindak pidana di bidangperpajakan. Penulisan ini diawali dengan pemaparan mengenaipertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai suatu prasyaratpemidanaan korporasi. Penulis menganalisis tindak pidana di bidangperpajakan yang diatur dalam UU KUP dalam hal subjek hukum yangdicakup oleh UU KUP dan sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggarantindak pidana tersebut. Penulis menyimpulkan adanyaketidakkonsistenan dalam pertanggungjawaban pidana terhadapkorporasi dan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 38, 39, dan 39AUU KUP. Penulis akhirnya memberikan beberapa saran untuk perbaikanundang-undang ini dalam aspek pertanggungjawaban pidana untukkorporasi dan sanksi pidananya. 
Kebijakan Kriminal Peraturan Daerah Banyumas Tentang PenanggulanganCovid-19 Arif Awaludin; Aniek Periani; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.vz667225

Abstract

Penanggulangan Covid-19 di Banyumas membutuhkan regulasi.Terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 menarik menjadi kajian.Penggunaan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalampenelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminalyang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui PeraturanDaerah No. 2 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UUdiatasnya, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat. Untukdapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentukbudaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini,Pemerintah Daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yangterpadu. Pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda daripelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baiksesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Inilah wujudsinkronisasi kebijakan kriminal
Co-Authors Aniek Periani Arif Awaludin, Arif Rusito