Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Esti Ningrum
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Sebagai Dampak Covid-19 Dilihat Dari Aspek HukumKetatanegaraan Esti Ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.4kaj3r51

Abstract

Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) sebagai dampak COVID-19 dilihat dari aspek hukumketatanegaraan telah mendapatan payung hukum yaitu PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WalikotaMenjadi Undang-Undang. Persiapan regulasi dalam mengantisipasipersoalan yang muncul dalam penundaan tahapan pelaksanaanpemilihan Kepala Daerah sebagai dampak COVID-19 telah diatur di dalamUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desamenurut UU No 6 tahun 2014 Esti Ningrum; Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ztksks34

Abstract

Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturankembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakathukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebutnyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungidah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desamerupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalammengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakatOleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlahkalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan PemerintahanDesa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan danjuga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaituPemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan PermusyawaratanDesa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LembagaAdat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desadan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atauDesa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannyaadalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala DesaAdat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakankepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa KepalaDesa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala PemerintahDesa dan atau Desa Adat.
Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Wijayakusuma Purwokerto) Esti Ningrum; Iskatrinah; Gholibudin Zuhaermanto
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.0fv8qg62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Pencegahan dilakukan untuk menghindari, mengurangi resiko dan/atau konsekuensi terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan ketimpangan yang berakibat penderitaan psikis atau fisik. Kekerasan seksual di lingkungan Universitas menjadi persoalan yang serius dan ramai diperbincangkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Universitas Wijayakusuma Purwokerto terbilang cukup efektif dikarenakan hingga saat ini belum ada kasus kekerasan seksual di Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Namun, dalam sosialisasi mengenai kebijakan pencegahan dan penanganannya masih terbilang kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai kekerasan seksual.
Co-Authors Gholibudin Zuhaermanto Iskatrinah Wahyu Hariadi