Ahmad Misbakh Zainul Musthofa
Institut Daarul Qur'an Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HUKUM BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM Sufriadi Pulungan; Ahmad Misbakh Zainul Musthofa
AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2021): AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Urgensi penelitian ini menilik lebih jauh masalah kekinian mengenai bayi tabung yang hingga saat ini masih menuai polemik. Metode analisis yang digunakan yakni deskriptif dengan hasil analisis temuan bahwa secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah,dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan tidak diperbolehkan, jika seperma yang diambil berasal dari laki-laki lain begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dan ditanam dalam rahim istri tersebut (bukan rahim orang lain) dan juga yang menanganinya adalah dokter yang ahli dari kaum wanita tidak boleh dan lawan jenis (laki – laki). (Muh.Idris, 2019)
Analisis Hukum Pembiayaan Bermasalah pada Produk Cicil Emas (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Ciledug) Siti Khoirunnisa; Anggi Irawan; Ahmad Misbakh Zainul Musthofa
AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2023): AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas analisis hukum pembiayaan bermasalah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ciledug. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan BSI dalam menangani pembiayaan bermasalah serta menganalisis status kepemilikan emas apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, sosial, dan yuridis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, serta analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicil emas berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) yang dapat menurunkan kesehatan bank, memengaruhi likuiditas, serta berdampak negatif pada profitabilitas. Status kepemilikan emas belum sempurna (ghairu taam) hingga cicilan lunas, sehingga risiko terhadap emas ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN THE TOURISM NATION BASIC LAW TERHADAP PARIWISATA HALAL DI KOTA TOKYO Arif Yasin; Hisyam Asyiqin; Ahmad Misbakh Zainul Musthofa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.947

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jepang, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia, Pemerintah Metropolitan Tokyo secara aktif mendorong pengembangan wisata halal guna mengakomodasi kebutuhan pengunjung Muslim internasional. Pemerintah daerah menyadari potensi ekonomi dan budaya dari segmen ini, sehingga melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk menarik wisatawan Muslim.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Jepang—khususnya di Tokyo—dalam implementasi Tourism Nation Promotion Basic Law tahun 2007 yang berkaitan dengan wisata halal, serta mengidentifikasi langkah kebijakan konkret yang diambil oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo. penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen, artikel ilmiah, dan publikasi resmi dari lembaga pariwisata Jepang. penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya di tingkat metropolitan, berperan aktif dalam pengembangan wisata halal melalui kebijakan seperti sistem sertifikasi halal, penyediaan fasilitas ibadah, promosi destinasi ramah Muslim, serta pelatihan bagi pelaku industri pariwisata. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang inklusif dan ramah terhadap wisatawan Muslim. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai halal dalam pengembangan pariwisata global.